Connect with us

Pemerintahan

Bahas Penambangan Liar, Jabar Gelar Rakor Sosialisasi Pengelolaan Pertambangan

Diterbitkan

||

KAB. BANDUNG BARAT – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka ‘Sosialisasi Antikorupsi dan Pengelolaan Pertambangan di Jabar’ pada Jumat (7/02/2020) di The Arnawa Hotel, Kabupaten Pangandaran.

Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Uu Ruzhanul Ulum ini akan dihadiri para Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Jabar untuk berkoordinasi terkait penambangan liar alias ilegal di berbagai wilayah Jabar.

Selain itu, rakor ini sekaligus menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan wagub di mana temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pengusaha tambang tidak mengantongi izin resmi dari Pemda Provinsi Jabar.

“Izin itu ‘kan dikeluarkannya tidak tiba-tiba, ada persyaratan tertentu dan juga ada teori-teori tertentu dalam penggalian (pertambangan),” ucap Uu saat ditemui dalam agenda KOPDAR (Komunikasi Pembangunan Daerah) di The Green Forest Resort, Kab. Bandung Barat, Kamis (6/2).

“Karena kami (Pemda Provinsi Jabar) memantau, melihat, dan mendeteksi tempat-tempat galian yang saya datangi. Oleh karena itu, kami akan menindaklanjuti (temuan sidak) dengan mengumpulkan para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota karena mereka memiliki fungsi pengawasan,” tambahnya.

Adapun menurut Uu, potensi kekayaan alam di Jabar memang menjadi daya tarik bagi banyak pengusaha tambang. Meski begitu, Uu menyayangkan jika perusahaan tambang itu tidak memedulikan urusan perizinan.

Contohnya, dalam sidak teranyar Uu di lokasi galian pasir di kaki Gunung Tampomas Kabupaten Sumadeng pada 2 Februari lalu, masih dijumpai puluhan perusahaan tambang tanpa izin.

Uu pun menuturkan bahwa Pemda Provinsi Jabar tidak menutup pintu untuk perusahaan yang ingin melakukan aktivitas penambangan asal memenuhi prosedur dan izin yang sesuai.

“Bukan kami tak mengizinkan mereka (perusahaan tambang) untuk usaha, tapi ingin tertib lingkungan, masyarakat aman, dan lain sebagainya,” ujar Uu.

Untuk itu, Uu menegaskan pentingnya kolaborasi Pentahelix ABCGM (akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah, dan media) juga kesadaran masyarakat terkait untuk memaksimalkan penataan pertambangan.

“Kami terbatas pendengaran dan penglihatan, maka para wakil yang mengetahui daerahnya masing-masing, (mari) kita berkoordinasi,” seru Uu. (Hum)

COVID-19

Puluhan Wartawan Kota Malang Swab Test

Diterbitkan

||

Proses akan dilakukan swab test kepada wartawan dan pegawai Humas Pemkot Malang di Labkesda. (Foto: Fathi)

KABARMALANG.COMPemkot Malang menggelar swab tes bagi puluhan wartawan biasa meliput di lingkungan Pemkot Malang.

Selain awak media, pegawai bagian humas Pemkot Malang juga ikut dalam swab digelar di Labkesda, Kota Malang, Kamis (3/12).

Swab sebagai upaya mitigasi pasca, Wali Kota Malang, Sutiaji terkonfirmasi Covid-19. Begitu juga dengan belasan ASN di lingkungan balai kota terindikasi Covid-19 pasca menjalani tes cepat.

“Intensitas pertemuan wartawan cukup tinggi dengan pejabat Pemkot Malang. Khususnya Bapak walikota ” ujar Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto kepada wartawan, di Labkesda.

Swab diharapkan, bisa memperjelas kondisi kesehatan awak media. Sehingga, kerja harian sebagai jurnalis tidak terganggu.

“Kami di humas Pemkot Malang juga swab tes. Karena memang persinggungan kerjanya bersama teman-teman media,” lanjutnya.

Hasil swab tes akan bisa diketahui dua atau tiga hari kedepan. Jika ada yang positif Covid-19, Dinas Kesehatan akan memberikan treatmen.

“Ada arahan nanti dari tim Dinas Kesehatan. Secara SOP diarahkan isolasi mandiri. Itu jika tidak disertai komorbid,” jelasnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

FKD Wadahi Penyandang Disabilitas Kota Malang

Diterbitkan

||

Workshop ulat sutera, salah satu kegiatan dari FKD Kota Malang (Foto: Fathi).

 

KABARMALANG.COMKota Malang sangat concern terhadap isu disabilitas. Forum Komunikasi Disabilitas (FKD) pun dibentuk di Kota Malang.

FKD tersebar di lima kecamatan. Anggotanya diisi oleh semua ragam disabilitas. FKD menjadi wadah pemberdayaan dan pembinaan penyandang disabilitas.

“Kegiatan FKD Kota Malang misalnya terapi dan kewirausahaan. Ini berlaku untuk penyandang disabilitas di masing-masing kecamatan,” ujar Titing Rara Wulansari, Pendamping Penyandang Disabilitas Kementrian Sosial untuk Malang Raya dihubungi Kabarmalang.com, Kamis (3/12).

Terapi disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Khususnya, bagi anak-anak lambat belajar dan autis.

“Biasanya yang lambat belajar hanya tentang kemandirian. Serta, aktivitas harian seperti mengancing dan melipat baju,” terangnya.

Sementara, terapi tuna grahita adalah mewarnai dan menyusun balok.

Bagi penyandang disabilitas dewasa, ada pelatihan kewirausahaan. “Ada workshop ulat sutera, dan kewirausahaan produk makanan,” jelasnya.

Melalui FKD, pembinaan penyandang disabilitas juga melalui keluarga.

“Pembinaannya lebih fokus pada penguatan keluarga. Karena keluarga adalah faktor utama mandiri tidaknya penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Menurutnya, pembinaan dalam keluarga perlu dikuatkan. Karena penyandang disabilitas acapkali mendapatkan diskriminasi di tengah masyarakat.

Dia berharap diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berhenti. Apalagi, hari ini (3/12) momen Hari Disabilitas Internasional 2020.

Titing ingin semua masyarakat saling bersinergi. Kehidupan masyarakat harus didorong inklusif dan ramah disabilitas.

“Sehingga, penyandang yang mandiri bisa terjun langsung ke masyarakat,” tutupnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Dinsos Kampanyekan Anti Diskriminasi Disabilitas

Diterbitkan

||

Penyandang disabilitas saat mendaki gunung Wedon, Kecamatan Lawang. (Ilustrasi)

 

KABARMALANG.COM Dinsos Kabupaten Malang terus mengencangkan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Kampanye anti diskriminasi penyandang disabilitas pun digalakkan.

Harapannya, penyandang disabilitas tidak mengalami dikriminasi masyarakat. Dinsos menuangkan misi ini lewat program sosialisasi.

Dinsos biasanya melibatkan PKK, perangkat desa, dan organisasi masyarakat. Sosialisasi anti diskriminasi penyandang disabilitas digelar rutin.

“Kita memberi pemahaman kepada mereka. Bahwa penyandang disabilitas punya hak sama di masyarakat,” beber Kabid Rehabilitasi dan Sosial Dinsos Kabupaten Malang Retno Tri saat dikonfirmasi, Kamis (3/12).

Diharapkan, para pemangku desa dan tokoh ormas bisa paham. Sehingga, mereka bisa melanjutkan isu anti diskriminasi kepada masyarakat.

Saat ini, ada 13.300 penyandang disabilitas di Kabupaten Malang. Sebagian penyandang berat rutin menerima bantuan Dinsos.

“Yakni Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Tahun ini sebanyak 100 orang. Tahun 2021 kita mengajukan 200 orang,” tutur Retno.

Dinsos menyadari peran pemerintah terbatas. Bantuan tidak akan bisa diberikan merata.

Sehingga, pelatihan keterampilan pun digelar. Supaya, penyandang disabilitas bisa mandiri secara ekonomi.

“Setiap tahun kita selalu memberikan pelatihan. Tahun 2020, kita berikan pelatihan batik bercak,” terang Retno.

Hanya saja, pelaksanaan pelatihan tahun ini terganggu. Pelatihan hanya bisa dilaksanakan satu angkatan saja.

Anggaran Dinsos banyak dialokasikan untuk penanganan covid-19. “Satu angkatan pelatihan jumlahnya 30 penyandang disabilitas,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com