Connect with us

Pemerintahan

Peralihan Fungsi TNGC Perlu Dibahas Secara Komprehensif

Diterbitkan

||

KOTA BANDUNG – Polemik ahli fungsi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) semestinya dapat diselesaikan lewat koridor hukum. Semua pihak mesti duduk satu meja membahas peralihan tersebut secara komprehensif dengan tuntunan perundang-undangan.

Sebab, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, peralihan fungsi Taman Nasional menjadi Tahura sudah diatur secara rinci, berikut pemerintah yang berwenang.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan bisa mengusulkan kepada pemerintah pusat (soal peralihan fungsi TNGC). Usulan itu harus dilengkapi dengan hasil kajian yang komprehensif. Mulai dari ekologi,  lokasi, sosial budaya, ekonomi,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat Epi Kustiawan.

Epi menekankan, proses peralihan fungsi TNGC menjadi Tahura akan  memerlukan waktu yang lama  Setelah usulan masuk dari Kabupaten  ke  Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan, KLHK akan membentuk tim terpadu yang terdiri dari berbagai Keahlian, Peneliti, Akademisi Pemerhati lingkungan dan lain lain.

“Hasil penelitian Tim terpadu akan dibahas kembali apakah Taman Nasional jadi Tahura, atau tidak perlu. Kajian yang se-objektif mungkin. Dan itu butuh proses panjang,” ucapnya.

“Yang berwenang menetapkan peralihan fungsi TNGC adalah Kementrian KLHK,” imbuhnya.

Oleh karena itu, kata Epi, Dishut Jabar sebagai wakil Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar menyerahkan peralihan fungsi TNGC kepada perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengakomodir berbagai pihak yang setuju atau tidak setuju terhadap usulan Pemkab Kuningan mengusulkan Alih fungsi TNGC menjadi TAHURA.

“Dalam RPJMD dan Perda Tata Ruang Jawa Barat tidak ada rencana Pemda Provinsi mengubah TNGC menjadi TAHURA,” katanya.

Adapun Jabar memiliki 3 taman nasional, yakni Gunung Ciremai, Gunung Gede Pangrango, dan Halimun Salak. Taman Nasional berfungsi sebagai pelestarian alam ekosistem asli atau mutlak dilindungi dan tidak dan membaginya menjadi beberapa zonasi

Sedangkan, Tahura  adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

“Taman Nasional mutlak kewenangan pemerintah pusat. Kalau Tahura itu kewenangan pemerintah daerah. Jika Tahura lintas daerah, maka provinsi yang mengelola seperti TAHURA JUANDA, lterletak diantara Kab. Bandung, Kab. Bandung, Barat dan Kota Bandung, Jika Tahura hanya di satu daerah saja, cukup pemkot atau pemkab,” ucap Epi mengakhiri.

Diketahui, Pemkab Kuningan menginginkan status TNGC berubah dari taman nasional menjadi tahura. Sikap tersebut merupakan respons dari DPRD Kuningan, di mana seluruh fraksi sepakat mengusulkan mengubah status TNGC. Sebab selama 10 tahun terakhir dikelola oleh Balai TNGC. (Hum)

Pemerintahan

Walikota Sutiaji Dorong Pemuda Lakukan Urban Farming

Diterbitkan

||

Oleh

Foto: Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji saat membuka pelatihan

 

KABARMALANG.COM – Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji mengatakan bahwa pemuda memiliki peran untuk ketahanan pangan serta mengatasi global warming. Caranya adalah melakukan urban farming atau bercocok tanam di wilayah perkotaan.

Hal ini disampaikan Sutiaji saat membuka Pelatihan Ketrampilan bagi pemuda di Hotel Ijen Suites, Selasa (29/9/2020).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata ini, diikuti oleh 120 peserta. Masing-masing dari kecamatan ada 20 orang, dan 20 peserta dari pramuka.

“Kita tahu bahwa di Kota Malang, global warming sudah mulai. Urban farming jadi cara menjaga ketahanan pangan,” ujar Sutiaji.

Banyak hal bisa dilakukan pemuda dalam mengisi kemerdekaan, kata Sutiaji, kemampuan dalam bidang urban farming merupakan salah satunya.

“Saat ini dikenalkan dengan ketergantungan Indonesia terhadap pangan, kita apa-apa kan impor. Kalau kita itu sudah mengenalkan itu, terlebih di perkotaan. Jadi kecintaan mereka tehadap Indonesia semakin kuat,” sambungnya.

Ia mencontohkan di masa pandemi ini. Kalau kita tergantung dengan impor, sedangkan transmisi barang sedang terjadi. Maka yang namanya kemandirian tidak akan terbangun.

“Harapannya akan terbangun nilai patriotisme dari pemuda Indonesia, yang saat ini sudah diakui negara, bahwa idealisme dan patriotisme mulai terkena degradasi,” tegas Sutiaji. (fat/rjs)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Tekan Angka Covid-19, Walikota Sutiaji Bersama PWI-Malang Raya Bagikan Masker

Diterbitkan

||

Oleh

Walikota Sutiaji, Bersama PWI-Malang Raya Bagikan Masker

 

KABARMALANG.COM – Berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka Covid-19. Pemkot Malang bersama berbagai lembaga juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

Mulai dari mengenakan masker yang baik dan benar saat beraktivitas, hingga mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun serta melakukan physical distancing. Bahkan, paling baru Pemkot Malang juga menerapkan sanksi administrasi berupa denda.

Namun sayangnya, angka kepatuhan penerapan protokol kesehatan di lingkungan masyarakat masih belum maksimal. Angka kepatuhan masyarakat masih diangka 65 persen hingga 70 persen. Sehingga, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ditargetkan untuk bisa lebih dimaksimalkan.

Data terakhir, tercatat ada 1.770 kasus konfirmasi positif Covid-19. Dengan rincian, angka kesembuhan mencapai 1.430 orang, 170 orang tengah dirawat, dan 170 orang dinyatakan meninggal dunia.

Itu sebabnya, PWI Malang Raya dengan didukung penuh BPJS-Kesehatan Malang menggelar agenda Sosialisasi Protokol Kesehatan dan Pembagian APD Mengantisipasi Covid-19. Kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian juga tanggungjawab PWI Malang bersama BPJS-Kesehatan Kota Malang untuk meningkatkan angka kepatuhan protokol kesehatan.

Sasaran kegiatan ini adalah seluruh masyarakat Kota Malang. kegiatan sosialisasi dipusatkan di kawasan Pasar Bunga dan Pasar Burung Splendid, Selasa (29/09/2020).

Wali Kota Malang, Sutiaji yang hadir dan turut mensosialisasikan gerakan kampanye mengenakan masker mengingatkan kepada seluruh masyarakat Kota Malang untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Terutama mengenakan masker.

“Karena ketika mengenakan masker setiap kita akan mengurangi persebaran Covid-19,” terangnya.

Kota Malang secara pelan tapi pasti menurutnya akan terus melakukan koordinasi dan upaya untuk pencegahan Covid-19. Kolaborasi dengan berbagai pihak terus dilakukan. Terutama dengan media massa dalam mensosialisasikan dan memberikan berita yang benar kepada masyarakat berkaitan dengan Covid-19.

“Pentahelix sangat penting dalam hal ini. Maka kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan sosialisasi yang digelar kali ini bersama BPJS-Kesehatan dan beberapa unsur lain,” terang Sutiaji.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Dina Diana Permata menambahkan, BPJS-Kesehatan ingin berperan langsung dalam mencegah persebaran Covid-19. Salah satunya dengan mendukung kegiatan sosialisasi kepada masyarakat menengah ke bawah yang memang harus didatangi langsung untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan.

“Kami berharap masyarakat akan lebih meningkatkan kedisiplinannya dengan penerapan protokol kesehatan,” jelasnya.

Ketua PWI Malang Raya, Ariful Huda menyampaikan, kegiatan sosialisasi sengaja dilaksanakan di kawasan Pasar Burung dan Pasar Bunga Splendid Kota Malang, lantaran di pasar masih banyak ditemui masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Salah satunya seperti tidak mengenakan masker.

Dengan kegiatan yang dikemas lebih santai itu, diharapkan masyarakat akan lebih terbuka dengan kebiasaan baru yang ada. Sehingga, masyarakat tidak lagi abai dengan protokol kesehatan, dan lebih waspada terhadap kemungkinan persebaran Covid-19. (tik/fir)

 

Lanjutkan Membaca

COVID-19

Puluhan Peserta SKB CPNS Pemkab Malang Reaktif Corona

Diterbitkan

||

Oleh

Peserta yang diduga reaktif Covid-19 saat mengikuti SKB CPNS Kabupaten Malang. (Foto: Imron Haqiqi).

 

KABARMALANG.COM – Sempat terhenti akibat pandemi, tahapan seleksi CPNS Kabupaten Malang dilanjutkan kembali sejak Jum’at (25/09/2020) lalu.

Diketahui tahapan saat ini adalah SKB (Seleksi Kompetisi Bidang). Diketahui, kuota penerimaan CPNS Kabupaten Malang sebanyak 527 orang.

Menariknya, dari sekian CPNS yang mengikuti SKB tersebut. 26 orang diantaranya dinyatakan reaktif Covid-19.

Hanya saja, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang tetap memberi kesempatan untuk peserta yang diduga terpapar Covid-19 tersebut, dan disediakan bilik tersendiri.

“Ya, memang ada yang reaktif, tapi seleksi tetap kami lanjutkan. Hanya saja mereka disediakan bilik sendiri,” tutur Kepala BKPSDM Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah.

Memang, berdasarkan pantauan Kabarmalang.com tampak petugas BKPSDM yang menangani peserta yang diduga terpapar Covid-19 menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap.

Lebih lanjut, pelaksanaan tahapan seleksi CPNS tersebut merupakan lanjutan dari tahapan pada tahun 2019 lalu.

“Tapi karena pandemi Covid-19 akhirnya ditunda sampai sekarang. Kalau seandainya tidak ada pendemi Covid-19 seharusnya SKB ini dilaksanakan pada bulan Mei lalu,” tuturnya.

Tidak hanya Kabupaten Malang, pelaksanaan SKB tersebut juga diikuti oleh 4 Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan.

“Total peserta yang ikut sebanyak 4800 orang. Namun hari ini, Senin (28/09/2020) gilirannya Kabupaten Malang,” tutupnya. (ron/rjs)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com