Connect with us

Pemerintahan

Soal Edaran RW 02 Klojen, Wali Kota Sutiaji Angkat Bicara 

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Wali Kota Malang Sutiaji angkat bicara menyusul adanya edaran dari RW 02 Klojen yang menolak hunian kos bagi tenaga kesehatan. Sutiaji menegaskan bahwa edaran yang dimaksud adalah penambahan bagi kos baru untuk pasien dan penunggu.

“Awalnya banyak yang tanya ke IG saya, terkait edaran itu. Sebelumnya, saya sudah dapatkan laporan dari pak camat. Yang dimaksud sebenarnya adalah penambahan kos bagi pasien dan penunggu pasien. Bukan tenaga kesehatan,” terang Sutiaji kepada wartawan di Balai Kota, Senin (27/04/2020).

Sutiaji mengaku, Pemkot Malang telah menyediakan tempat bagi tenaga kesehatan yang selama ini berjuang menangani pasien COVID-19. Yakni di Balai Diklat milik Pemprov Jawa Timur serta Guest House yang dipunyai oleh Pemkot Malang, kesemuanya berada di Jalan Kawi.

“Kami sudah siapkan hunian untuk tenaga kesehatan, terutama bagi mereka yang mengkhawatirkan keluarga mereka. Yakni di guest house dan balai diklat,” aku politisi Partai Demokrat ini.

Sutiaji menambahkan, RS dr Saiful Anwar (RSSA) sendiri telah menyiapkan ruang paviliun sebagai tempat istirahat bagi tenaga medis. Tetapi memang ada salah satu dokter yang memilih untuk bermalam dan beristirahat di hotel.

“Dan kemungkinan ditafsirkan yang lain ditolak oleh warga. Tetapi jika konsultasi dulu dengan rumah sakit, maka bisa diarahkan tanpa harus di hotel. Bisa menggunakan paviliun atau guest house yang telah disiapkan oleh Pemkot Malang. Itu tadi sempat disayangkan oleh Wadir RSSA, mengapa tidak konsultasi dulu,” imbuh Sutiaji.

Seperti diketahui, surat edaran berisi penolakan tenaga medis dari RSSA maupun rumah sakit lain untuk menghuni rumah kos di wilayah RW 02 Kelurahan Klojen viral di media sosial.

Belakangan pengurus RW 02 menarik dan merevisi surat yang sempat diterbitkan, dengan mengganti dan mengeluarkan surat edaran baru. (rjs/tik)

COVID-19

Sutiaji Non Reaktif, Sekda Masuk RS

Diterbitkan

||

Walikota Malang Drs H Sutiaji (Foto : Kabarmalang.com)
Wali Kota Malang Sutiaji dalam kondisi sehat meski tidak ngantor. (Foto : Kabarmalang)

 

KABARMALANG.COM – Isu terganggunya kesehatan dua figur Pemkot Malang merebak di medsos. Wali Kota Malang, Sutiaji dituding positif Covid-19. Begitu juga Sekretaris Daerah, Wasto, disebut terpapar virus itu.

Kabag Humas Setda Kota Malang, Nur Widianto mengklarifikasi. Dia menjelaskan kondisi Sutiaji saat ini sudah sehat.

Namun, Sutiaji masih menjalani beberapa rehabilitasi. Dia juga sedang melalui beberapa pemeriksaan secara menyeluruh.

“Pak Wali dalam kondisi sehat. Namun memang masih butuh istirahat. Mengingat, rangkaian giat 20-22 November lalu cukup menguras energi,” ujarnya, Senin malam (30/11).

Dalam kondisi tersebut, Sutiaji sempat melakukan rapid test. Hasilnya adalah non reaktif. Namun, Sutiaji disarankan beristirahat dan berkegiatan dari rumah saja.

“Pagi ini Pak Wali masih memimpin rakor secara virtual; Rakor tersebut rutin dilaksanakan setiap hari senin,” tambahnya.

Namun, beberapa ASN di lingkungan Wali Kota menurun kesehatannya. Jumlahnya cukup banyak, sampai 15 orang.

Mereka telah 2 kali rapid dan dinyatakan reaktif. Ini mengindikasikan kuat konfirm positif.

“Oleh karenanya, Pak Wali juga sedang menunggu hasil swabnya. Untuk dapat diketahui kondisinya lebih lanjut,” sambungnya.

Sementara itu, Sekda Wasto sedang dirawat di rumah sakit. “Namun, sampai saat ini kami belum menerima laporan observasinya. Tapi berdasarkan 2 kali hasil rapidnya memang dinyatakan reaktif,” tutur Widianto.

Sutiaji menitipkan pesan agar masyarakat meningkatkan imunitas. Kesehatan diri harus dijaga pula. Agar terhindar dari paparan virus Covid-19.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

Cegah Covid-19, Sosialisasi Lewat Toa Masjid

Diterbitkan

||

Puskesmas Rampal Celaket. (Foto : Fathi)

 

KABARMALANG.COM – Puskesmas Rampal Celaket memiliki cara berbeda sosialisasi protokol kesehatan (prokes). Pelantang rumah ibadah dan sekolah dimanfaatkan untuk sosialisasi.

“Inovasi kami adalah menggunakan speaker masjid, gereja, dan sekolah. Pesan yang disampaikan, sosialisasi protokol kesehatan,” kata dr Moh Ali Sahib, Kepala Puskesmas Rampal Celaket, kepada Kabarmalang.com, Senin (30/11).

Ali menyebut puskesmas tersebut membawahi tiga kelurahan. Yakni Rampal celaket, Samaan, dan Klojen. Sehingga sosialisasinya dilakukan di tiga wilayah itu.

“Prosesnya, kita menyurati lewat kelurahan masing-masing. Lalu disampaikan ke masjid dan gereja. Biasanya diputar setelah dhuhur dan maghrib,” jelasnya.

Inovasi ini muncul pada bulan Agustus lalu. Awalnya, tim promosi kesehatan Puskesmas membuat rekaman tentang prokes.

Rekaman dikombinasikan dengan mobil dan sepeda keliling. Tapi, Ali merasa sosialisasi begini belum efektif.

“Kalau kita hanya keliling, mungkin yang bekerja belum pulang. Momen setelah maghrib itulah pas untuk sosialisasi,” jelasnya.

Sehingga, ide sosialisasi lewat pelantang rumah ibadah pun muncul. Akhirnya, toa masjid dimanfaatkan untuk sosialisasi prokes.

 

Penanganan Limbah Medis dengan SIMOLI

Puskesmas Rampal Celaket juga mengusung program penanganan limbah medis. Yakni Sistem Monitoring Limbah (SIMOLI).

“Simoli itu programnya kesehatan lingkungan. Jadi kita laksanakan pemantauan dari lingkungan,” ujar Ali.

Simoli merupakan cara pemantauan kesehatan lingkungan. Termasuk, cara penanganan limbah medis.

Dr Moh Ali Sahib, Kepala Puskesmas Rampal Celaket.

Menurut Ali, SIMOLI acapkali dipaparkan di kampung-kampung tangguh. Karena, SIMOLI memberi kerangka jelas dalam penanganan limbah medis.

Ali mengapresiasi dukungan Pemkot Malang dan Dinkes. Karena, kampung tangguh dan pemerintah berkolaborasi.

“Yaitu, integrasi dengan kampung tangguh menjadi tim khusus kecamatan. Peran sertanya memang di situ. Untuk menekan penyebaran Covid-19,” tutupnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

DIPA 2021 Kota Malang Rp 6,085 Triliun

Diterbitkan

||

Gubernur Jatim saat menyerahkan dokumen DIPA kepada Wawali Kota Malang. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COMPemprov Jatim menyerahkan DIPA 2021 kepada seluruh daerahnya, Senin (30/11). Kota Malang pun menerima DIPA sebesar Rp 6,085 triliun.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkannya secara simbolis. DIPA 2021 Kota Malang diterima Wawali Sofyan Edi Jarwoko.

Khofifah juga menyerahkan buku TKDD senilai Rp 1,198 triliun. Penyerahan dilakukan di di Grand City Conv Surabaya.

DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dokumen ini disusun atas Keputusan Presiden. Fungsi DIPA yaitu dasar pelaksanaan anggaran.

Sementara, TKDD adalah dokumen Transfer ke Daerah dan Dana Desa. TKDD terdiri dari beberapa dana pemerintahan.

Misalnya, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Lalu, Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik. Ada juga Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

Menurut Edi, penyerahan DIPA lebih awal merupakan percepatan pembangunan. Harapannya, proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran lebih cepat.

Awal Januari 2021, penyerapan anggaran harus sudah dimulai.

“Hal ini diharapkan memberikan dampak besar terhadap kegiatan perekonomian. Sehingga masyarakat segera menikmati hasil pembangunan lebih cepat,” kata Edi, Senin (30/11).

Dia berharap pembangunan bisa berjalan lebih baik. Pelayanan kepada masyarakatpun bisa berjalan lebih lancar pula.

“Semoga manfaat dana pemerintah (APBN-APBD) segera dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap pengguna anggaran dapat memaksimalkan anggaran negara. Pemerintah sudah mempunyai program-program pembangunan yang direncanakan.

Baik itu pembangunan infrastruktur maupun SDM. Seperti ketahanan pangan dan energi dan transportasi publik.

Termasuk, program perlindungan sosial. Misalnya bantuan operasional sekolah dan bantuan siswa miskin.

Dia juga mengharap ada kecepatan penggunaan anggaran bidang sosial. Yaitu program keluarga harapan, KUR dan sistem jaminan kesehatan.

“Terlebih, sekarang kita sedang berada di masa pandemi Covid 19. Saya berharap dana yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin. Utamanya dalam rangka pemulihan kesehatan dan perekonomian Kota Malang,” tambahnya.

Edi juga menghimbau adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Karena, kesenjangan fiskal pusat dan daerah perlu dipangkas. Tak terkecuali, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com