Connect with us

Pemerintahan

Penanaman Rumput Vetiver, Solusi Baru Atasi Tanah Rawan Longsor

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Penanaman mumput vetiver menjadi solusi baru untuk mengatasi tanah rawan longsor. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kodim 0833 Kota Malang yang didukung penuh oleh Pemerintah Kota Malang.

Apel kesiapan penanaman budidaya rumput vetiver dilaksanakan di wilayah Kelurahan Pisang Candi, Senin (24/02/2020). Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolresta Malang Kota Kombes Leonardus Simarmata, Komandan Kodim 0833 Kota Malang Tommy Anderson dan Wakil Walikota Malang Sofyan Edi bertindak sebagai pimpinan apel.

Sofyan Edi menegaskan agar kegiatan ini dapat terus berlangsung secara konsisten dan dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah Kota Malang. “Utamanya di Daerah Aliran Sungai serta lokasi-lokasi yang dinilai rawan longsor,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa rumput vetiver memiliki akar yang menyebar dan memiliki kekuatan untuk dapat mempertahankan lapisan tanah atas, sehingga dapat mengatasi kelongsoran tanah sekaligus juga untuk menyehatkan kembali kondisi struktur tanah dan bisa mengembalikan kualitas daripada air tanah.

“Kedepan saya berharap agar rumput vetiver juga dapat kita tanam di wilayah Supiturang, agar dapat menghindari longsor, lahannya sudah ada tinggal kita persiapkan bibitnya,” ujar Wawali yang akrab disapa Bung Edi itu.

Terlebih di TPA Supiturang, lanjutnya, terdapat limbah air lindi yang sulit di urai, sedangkan akar rumput vetiver mampu memfilter air lindi tersebut.

“Mesti di tata dulu, pematangan lahan, harus ada pengurukan tanah, kemudian proses pembibitan, daripada rumput itu, semoga dalam waktu pendek kita mempersiapkan itu semua sehingga kita bisa tanam di sini,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, selain meninjau TPA Supiturang, Bung Edi juga menyempatkan untuk meninjau lahan longsor di wilayah RW 9 Kelurahan Mulyorejo milik Bapak Suharto. (ary/fir)

COVID-19

Sutiaji Non Reaktif, Sekda Masuk RS

Diterbitkan

||

Walikota Malang Drs H Sutiaji (Foto : Kabarmalang.com)
Wali Kota Malang Sutiaji dalam kondisi sehat meski tidak ngantor. (Foto : Kabarmalang)

 

KABARMALANG.COM – Isu terganggunya kesehatan dua figur Pemkot Malang merebak di medsos. Wali Kota Malang, Sutiaji dituding positif Covid-19. Begitu juga Sekretaris Daerah, Wasto, disebut terpapar virus itu.

Kabag Humas Setda Kota Malang, Nur Widianto mengklarifikasi. Dia menjelaskan kondisi Sutiaji saat ini sudah sehat.

Namun, Sutiaji masih menjalani beberapa rehabilitasi. Dia juga sedang melalui beberapa pemeriksaan secara menyeluruh.

“Pak Wali dalam kondisi sehat. Namun memang masih butuh istirahat. Mengingat, rangkaian giat 20-22 November lalu cukup menguras energi,” ujarnya, Senin malam (30/11).

Dalam kondisi tersebut, Sutiaji sempat melakukan rapid test. Hasilnya adalah non reaktif. Namun, Sutiaji disarankan beristirahat dan berkegiatan dari rumah saja.

“Pagi ini Pak Wali masih memimpin rakor secara virtual; Rakor tersebut rutin dilaksanakan setiap hari senin,” tambahnya.

Namun, beberapa ASN di lingkungan Wali Kota menurun kesehatannya. Jumlahnya cukup banyak, sampai 15 orang.

Mereka telah 2 kali rapid dan dinyatakan reaktif. Ini mengindikasikan kuat konfirm positif.

“Oleh karenanya, Pak Wali juga sedang menunggu hasil swabnya. Untuk dapat diketahui kondisinya lebih lanjut,” sambungnya.

Sementara itu, Sekda Wasto sedang dirawat di rumah sakit. “Namun, sampai saat ini kami belum menerima laporan observasinya. Tapi berdasarkan 2 kali hasil rapidnya memang dinyatakan reaktif,” tutur Widianto.

Sutiaji menitipkan pesan agar masyarakat meningkatkan imunitas. Kesehatan diri harus dijaga pula. Agar terhindar dari paparan virus Covid-19.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

Cegah Covid-19, Sosialisasi Lewat Toa Masjid

Diterbitkan

||

Puskesmas Rampal Celaket. (Foto : Fathi)

 

KABARMALANG.COM – Puskesmas Rampal Celaket memiliki cara berbeda sosialisasi protokol kesehatan (prokes). Pelantang rumah ibadah dan sekolah dimanfaatkan untuk sosialisasi.

“Inovasi kami adalah menggunakan speaker masjid, gereja, dan sekolah. Pesan yang disampaikan, sosialisasi protokol kesehatan,” kata dr Moh Ali Sahib, Kepala Puskesmas Rampal Celaket, kepada Kabarmalang.com, Senin (30/11).

Ali menyebut puskesmas tersebut membawahi tiga kelurahan. Yakni Rampal celaket, Samaan, dan Klojen. Sehingga sosialisasinya dilakukan di tiga wilayah itu.

“Prosesnya, kita menyurati lewat kelurahan masing-masing. Lalu disampaikan ke masjid dan gereja. Biasanya diputar setelah dhuhur dan maghrib,” jelasnya.

Inovasi ini muncul pada bulan Agustus lalu. Awalnya, tim promosi kesehatan Puskesmas membuat rekaman tentang prokes.

Rekaman dikombinasikan dengan mobil dan sepeda keliling. Tapi, Ali merasa sosialisasi begini belum efektif.

“Kalau kita hanya keliling, mungkin yang bekerja belum pulang. Momen setelah maghrib itulah pas untuk sosialisasi,” jelasnya.

Sehingga, ide sosialisasi lewat pelantang rumah ibadah pun muncul. Akhirnya, toa masjid dimanfaatkan untuk sosialisasi prokes.

 

Penanganan Limbah Medis dengan SIMOLI

Puskesmas Rampal Celaket juga mengusung program penanganan limbah medis. Yakni Sistem Monitoring Limbah (SIMOLI).

“Simoli itu programnya kesehatan lingkungan. Jadi kita laksanakan pemantauan dari lingkungan,” ujar Ali.

Simoli merupakan cara pemantauan kesehatan lingkungan. Termasuk, cara penanganan limbah medis.

Dr Moh Ali Sahib, Kepala Puskesmas Rampal Celaket.

Menurut Ali, SIMOLI acapkali dipaparkan di kampung-kampung tangguh. Karena, SIMOLI memberi kerangka jelas dalam penanganan limbah medis.

Ali mengapresiasi dukungan Pemkot Malang dan Dinkes. Karena, kampung tangguh dan pemerintah berkolaborasi.

“Yaitu, integrasi dengan kampung tangguh menjadi tim khusus kecamatan. Peran sertanya memang di situ. Untuk menekan penyebaran Covid-19,” tutupnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

DIPA 2021 Kota Malang Rp 6,085 Triliun

Diterbitkan

||

Gubernur Jatim saat menyerahkan dokumen DIPA kepada Wawali Kota Malang. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COMPemprov Jatim menyerahkan DIPA 2021 kepada seluruh daerahnya, Senin (30/11). Kota Malang pun menerima DIPA sebesar Rp 6,085 triliun.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkannya secara simbolis. DIPA 2021 Kota Malang diterima Wawali Sofyan Edi Jarwoko.

Khofifah juga menyerahkan buku TKDD senilai Rp 1,198 triliun. Penyerahan dilakukan di di Grand City Conv Surabaya.

DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dokumen ini disusun atas Keputusan Presiden. Fungsi DIPA yaitu dasar pelaksanaan anggaran.

Sementara, TKDD adalah dokumen Transfer ke Daerah dan Dana Desa. TKDD terdiri dari beberapa dana pemerintahan.

Misalnya, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Lalu, Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik. Ada juga Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

Menurut Edi, penyerahan DIPA lebih awal merupakan percepatan pembangunan. Harapannya, proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran lebih cepat.

Awal Januari 2021, penyerapan anggaran harus sudah dimulai.

“Hal ini diharapkan memberikan dampak besar terhadap kegiatan perekonomian. Sehingga masyarakat segera menikmati hasil pembangunan lebih cepat,” kata Edi, Senin (30/11).

Dia berharap pembangunan bisa berjalan lebih baik. Pelayanan kepada masyarakatpun bisa berjalan lebih lancar pula.

“Semoga manfaat dana pemerintah (APBN-APBD) segera dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap pengguna anggaran dapat memaksimalkan anggaran negara. Pemerintah sudah mempunyai program-program pembangunan yang direncanakan.

Baik itu pembangunan infrastruktur maupun SDM. Seperti ketahanan pangan dan energi dan transportasi publik.

Termasuk, program perlindungan sosial. Misalnya bantuan operasional sekolah dan bantuan siswa miskin.

Dia juga mengharap ada kecepatan penggunaan anggaran bidang sosial. Yaitu program keluarga harapan, KUR dan sistem jaminan kesehatan.

“Terlebih, sekarang kita sedang berada di masa pandemi Covid 19. Saya berharap dana yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin. Utamanya dalam rangka pemulihan kesehatan dan perekonomian Kota Malang,” tambahnya.

Edi juga menghimbau adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Karena, kesenjangan fiskal pusat dan daerah perlu dipangkas. Tak terkecuali, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com