Connect with us

Hukrim

Direktur RSUD Kanjuruhan Jadi Tersangka Dana Kapitasi

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM– Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang menetapkan Direktur RSUD Kanjuruhan Abdurahman sebagai tersangka korupsi dana kapitasi. Tindak pidana korupsi itu diduga dilakukan tersangka saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Selain Abdurahman, jaksa juga menetapkan tersangka lain yakni Yohan Charles L selaku Kepala Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

“Yang bersangkutan (Abdurrachman) kami tetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi penggunaan alokasi dana kapitasi Puskesmas. Dimana seharusnya untuk operasional dan pelayanan, sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Kadinkes,” terang Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Abdul Qohar kepada wartawan, Selasa (14/1).

Qohar menuturkan, dalam penyelidikan terungkap bahwa tersangka Abdurahman memberikan perintah kepada tersangka Yohan untuk memotong dana kapitasi sebesar 7 persen dari alokasi anggaran senilai Rp 8,5 miliar.

“Kasus ini telah kita lakukan penyelidikan sejak Januari 2019. Dalam penyelidikan terungkap bahwa tersangka Abdurahman terbukti memerintah Yohan untuk memotong dana kapitasi,” terang Qohar.

“Berdasarkan bukti yang ada, seluruh uangnya itu diterima Yohan Charles dari 39 bendahara puskesmas yang ada di Kabupaten Malang,” sambung Qohar.

Proses penyidikan yang memakan waktu lama disebut karena kejaksaan harus menggali keterangan dari sejumlah saksi, baik itu berasal dari puskesmas penerima dana kapitasi hingga sejumlah ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

“Semua kepala puskesmas, dan 39 Bendahara Puskesmas, pejabat struktural Dinas Kesehatan, Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan baik yang saat ini menjabat atau yang saat itu, serta BPJS cabang Malang kami mintai keterangan semua, termasuk saksi ahli,” tandasnya.

 

Abdurahman Tak Ditahan

Meski telah berstatus tersangka korupsi dana kapitasi, Abdurahman yang kini menjabat sebagai Direktur RSUD Kanjuruhan masih bisa melenggang bebas.

Sebab, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tak melakukan penahanan terhadap tersangka karena dianggap kooperatif. Meski dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersangka bisa saja ditahan atas tindak pidana yang dilakukan.

“Kami tidak menahan tersangka (Abdurrachman, red), karena yang bersangkutan ini kooperatif, tiga kali kami panggil selalu datang,” tegas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Abdul Qohar.

Abdurahman dijerat pasal 2 jounto pasal 3 jounto pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.”Ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara,” tandasnya. (rjs/fir)

Hukrim

Polres Malang Target Sepekan Selesaikan Kasus Air PDAM Tercemar Solar

Diterbitkan

||

Kapolres Malang AKBP Hendri Umar
Kapolres Malang AKBP Hendri Umar (Foto : Kabarmalang.com)

 

KABARMALANG.COM – Mungkin ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Kota Malang yang terdampak air yang tercemar solar beberapa waktu lalu.

Karena, Polres Malang menargetkan pengusutan kasus tumpahan solar, yang mencemari pintu air milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang kini bernama Perumda Tugu Tirta selesai dalam waktu satu pekan.

“Semoga dalam satu pekan ini kami bisa memberikan hasil dari penyidikan kasus di Sumber Air Wendit, kepada rekan-rekan,” tutur Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar saat dikonfirmasi, Jumat (27/11/2020).

Saat ini, kata Hendri, kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyidikan, setelah beberapa pekan lalu polisi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Sumber Air Wendit, Pakis, Kabupaten Malang.

Hendri mengatakan sebanyak 12 orang operator pompa air di Sumber Air Wendit, Pakis, Kabupaten Malang sudah dilakukan pemeriksaan terkait dengan insiden tumpahan solar tersebut.

“Ada sekitar 12 orang yang kami periksa. Dari operator yang ada di Sumber Air Wendit. Di sana (TKP) kan ada pompa airnya, ada petugas operator dan petugas-petugas yang lainnya juga akan kami periksa,” ungkapnya.

Tahap penyidikan tersebut menurut Hendri untuk mengetahui apakah ada unsur kelalaian atau unsur kesengajaan yang dilakukan oleh petugas dari PDAM Kota Malang.

“Nanti akan kami pastikan apakah ada unsur kelalaian di sana atau murni karena ada hal-hal yang tidak bisa dihindari di sana,” ujarnya.

Terkait adanya dugaan sabotase pihak luar PDAM Kota Malang dalam kasus tumpahan solar ke pintu air tersebut, Hendri mengatakan ia masih menunggu proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Malang.

“Nanti dari hasil penyidikan keseluruhan baru bisa kami infokan,” katanya.

“Nanti juga akan kami tambahkan dengan teknisi-teknisi yang lain atau yang ahli dalam bidang tersebut ketika mereka berada dalam situasi khusus (tumpahan solar) yang berlangsung,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Kota Malang mengeluhkan kualitas air Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) yang berbau karena tercemar bahan bakar solar.

Kejadian awal tercemarnya air PDAM Kota Malang tercemar solar bermula dari adanya kelebihan kapasitas saat pengisian tangki solar sebagai bahan bakar untuk menghidupkan pompa air.

Tangki pompa air yang berkapasitas sebanyak 1.000 liter, diisi solar sebanyak 3 ribu liter. Kelebihan kapasitas tersebut membuat 2 ribu solar tumpah ke pintu air. (im/rjs)

Lanjutkan Membaca

Hukrim

Polres Batu Bekuk Warga Sidomulyo, Karena Hina TNI Lewat Facebook

Diterbitkan

||

Kasatreskrim Polres Batu AKP Jeifson Sitorus (arl)
Kasatreskrim Polres Batu AKP Jeifson Sitorus (Foto : Kabarmalang.com)

 

KABARMALANG.COM – Jagat maya kembali diramaikan oleh ujaran kebencian yang mencatut institusi TNI dan dilakukan oleh akun media sosial facebook bernama Syaiful Imam.

Dalam ujaran kebencian yang dicantumkan mencatut institusi TNI dan mengkritisi kinerja yang telah dilakukan.

“Kemarin sudah kami mintai keterangan dan sudah kami amankan. Tersangka beralamatkan di Jalan Cemara Udang, RT 2 RW 4, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu,” terang Kasat Reskrim Polres Batu AKP Jeifson Sitorus, Kamis (26/11).

Jeifson menerangkan, pelaku mengakui telah memposting ujaran kebencian melalui akun Facebook miliknya, yang bernama Syaiful Imam.

Ujaran disampaikan juga sangat berpotensi memicu kontradiksi, sehingga pihaknya kemudian menetapkan sebagai tersangka.

Jeifson menambahkan, tersangka dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara.

“Dari sini tersangka akan dijatuhi hukuman kurungan maksimal 12 tahun penjara,” jelas Jeifson.

Hukuman tersebut diberikan karena tersangka terbukti telah melanggar pasal 51 ayat (2) UU ITE atau pasal 45 ayat (3) junto pasal 27 ayat (3) UU ITE subsider pasal 207 KUHP.

Akun Facebook Syaiful Imam ini sebelum mengunggah kalimat berisi ujaran kebencian yang dialamatkan kepada TNI.

Tak berselang lama, pelaku berhasil diidentifikasi dan kemudian dibawa ke Mapolres Batu untuk menjalani pemeriksaan. (arl/rjs)

Lanjutkan Membaca

Hukrim

Modus Dugaan Mark Up Pembelian Lahan SMAN 3 Kota Batu

Diterbitkan

||

Tim Kejari Kota Batu saat melakukan penggeledahan di sejumlah OPD untuk mencari bukti dugaan mark up pembelian lahan SMA Negeri 3 (Foto : Kabarmalang.com)

 

KABARMALANG.COM – Kejaksaan Negeri Kota Batu terus mendalami adanya mark up pembelian lahan untuk SMAN 3.

Sebelumnya, ada ditemukan selisih nilai pembayaran dengan alokasi anggaran di APBD Tahun 2014.

Nilainya cukup fantantis, dalam alokasi APBD sebesar Rp 15 miliar, sementara Pemkot Batu diduga hanya membayar biaya pembelian lahan sebesar Rp 8 miliar.

Kepala Inspektorat Pemkot Batu, Edy Murtono membeberkan, Pemkot Batu memang pernah membeli lahan seluas 8.152 meter persegi senilai Rp 8 miliar tahun 2014 silam.

Berkaitan dengan hal itu, Edy mengakui turut dipanggil Kejari Kota Batu untuk dimintai keterangan, dengan kapasitas sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Saya juga terpanggil karena saat itu sedang menjabat sebagai Kepala BPKAD,” terang Edy saat dikonfirmasi, Kamis (26/11/2020).

Terpisah, Siswoyo, salah satu saksi atas kasus dugaan mark up tersebut menambahkan, dirinya pernah mendapatkan mandat dari Trisno merupakan pemilik lahan.

Jika tanah dijual dengan harga Rp 500 ribu sampai Rp 700 ribu per meternya. Sementara, jika pembeli adalah orang luar, maka harga dinaikkan menjadi Rp 1 juta per meter.

“Pak Trisno memberikan mandat saat itu, harga tanah dijual Rp500 ribu sampai Rp 700 ribu per meter. Kalau orang luar Rp 1 juta,” katanya terpisah.

Sementara Kepala Kejari Kota Batu Supriyanto mengaku, pihaknya tengah menelusuri adanya kerugian negara yang ditimbulkan dari dugaan mark up saat proses pembelian lahan tersebut.

Penghitungan adanya kerugian negara, kata Supriyanto, akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit.

“Kami juga berupaya menguatkan bukti-bukti dari sejumlah dokumen yang dimiliki OPD terkait. Selain, menunggu audit BPKP untuk mengetahui adanya kerugian negara,” pungkas Supriyanto. (arl/rjs)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com