Bus Macyto Tidak Beroperasi, Berikut Penjelasan Ketua Komisi B

KABARMALANG.COM – Hiring komisi B dengan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) di gedung DPRD Kota Malang, Rabu (11/12/2019). Salah satu yang dibahas adalah, tidak beroperasinya lagi Bus Macyto yang sudah pernah menjadi ikon wisata Kota Malang.

Ovan Fajrin dari AMATI menyampaikan keprihatinannya kepada komisi B, mengapa bus Macyto tidak lagi beroperasi padahal bus ini salah satu ikon wisata di Kota Malang.

“Bus Macyto ini adalah salah satu ikon wisata Kota Malang, mengapa tidak beroperasi lagi?” kata Ovan, Selasa (11/12/2019).

Ia juga mengatakan, bahwa masyarakat dan wisatawan asing yang berkunjung ke kota Malang sangat mengerti, bahkan enjoy naik bus Macyto. “Masyarakat khususnya kaum alit dan anak-anak sangat haus akan hiburan gratis,” lanjut Ovan.

“Sementara masyarakat yang dari luar kota, sampai memberanikan diri ingin naik bus Macyto bersama keluarga, tetapi kecewa karena sudah tidak beroperasi,” ujarnya.

“Jika hanya soal izin yang kurang, mengapa sejak awal bus ini di perbolehkan beroperasi? atau ada propaganda dari Pemkot terkait ini?” tanya Ovan.

Disampaikan pula oleh Ovan, bahwa bus Macyto harus segera beroperasi lagi dan mampu menjadi daya tarik serta meningkatkan pendapatan kota Malang dari sektor wisata.

Sementara itu, ketua komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono saat dihubungi KABARMALANG.COM mengatakan, sudah klarifikasi ke Dinas Pariwisata Kota Malang bahwa bus Macyto tidak berani dioperasikan oleh Pemkot Malang, karena Dishub Kota Malang tidak berani mengeluarkan izin.

“Dishub tidak berani mengeluarkan izin, karena spek yang tidak sesuai aturan,” ujar Trio sapaan akrabnya, Kamis (12/12/2019).

Trio juga menjelaskan, dari sisi safety bus Macyto tidak laik operasi. Sementara jika harus memperbaiki agar sesuai aturan, membutuhkan biaya yang besar.

“Tapi kami mendorong agar pemerintah mengusahkan bus Macyto yang sudah menjadi ikon kota Malang. Bisa jadi solusinya melakukan pengadaan baru yang sesuai spek di tahun 2021,” pungkas politisi PKS. (ary/fir)