Connect with us

Pemerintahan

Catatan dan Usulan Pembangunan MCC, Berikut Penjelasan Made

Diterbitkan

,

KABARMALANG.COMDPRD bersikukuh menolak usulan proyek Malang Creative Center (MCC) bernilai Rp 125 miliar. Sementara Pemkot Malang tetap menginginkan proyek tersebut bergulir, bahkan anggarannya bertambah sebesar Rp 185 miliar.

Catatan tersebut berupa syarat kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan MCC terhadap Pemkot Malang, seperti Detail Engineering Design (DED) dan Amdal Lalin-nya. Karena sejak pengusulan dalam pembahasan APBD, Pemkot Malang belum dapat menunjukkan dokumen tersebut kepada badan anggaran DPRD Kota Malang.

Terkait hal ini, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyatakan pihaknya terpaksa memberikan catatan atas usulan pembangunan MCC yang dialokasikan dalam APBD tahun 2020.

“Itu catatan kami yang tertulis dalam berita acara. Karena kami melihat proyek MCC ini terkesan dipaksakan, dan sudah ada pengondisian saat pembahasan awal dengan DPRD sebelumnya,” ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD Kota Malang, Senin (4/11/2019).

“Kami tidak bisa menghapusnya dalam rencana APBD tahun 2020, karena sudah disetujui saat pembahasan KUA-PPS,” kata Made.

Made menjelaskan, catatan diberikan sebagai wujud pengawasan maksimal DPRD Kota Malang periode 2019-2024 yang sekarang menjabat. Karena, pihaknya tidak ingin kecolongan seperti yang terjadi pada dewan periode sebelumnya.

“Ada waktu tiga sampai empat hari. Setelah diparipurnakan, apakah rancangan APBD tahun 2020 ini disetujui oleh Gubernur? Jika dibatalkan, maka bisa dipergunakan untuk program prioritas lainnya,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Dia mengaku, Pemkot Malang tidak pernah menyertakan dokumen perencanaan maupun dasar kuat MCC harus diwujudkan tahun depan selama pembahasan.

“Alasannya MCC dibutuhkan karena desakan komunitas. Dan masuk program visi misi wali kota yang harus diwujudkan. Sementara kita, belum melihat program ini urgent. Apalagi menyedot anggaran cukup besar,” ujar Made.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemkot Malang Wasto berdalih, anggaran sebesar Rp 125 miliar cukup wajar untuk membangun MCC yang terdiri dari 8 lantai itu.

“Karena berlantai 8, tahun ini dialokasikan Rp 125 miliar, dan berikutnya di tahun 2021 untuk finishing,” ungkap Wasto terpisah. (rjs/fir)

Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Pembangunan Rumah Warga Terdampak Gempa Bumi Malang Dimulai

Diterbitkan

,

Pembangunan Rumah Warga Terdampak Gempa Bumi Malang Dimulai
Warga bergotong royong memulai pembangunan rumah warga di Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sejumlah warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Malang pekan lalu tampaknya sudah bisa bernafas lega.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Malang kini mulai membangun rumah para warga. Program pembangunan itu terlaksana di Dusun Sumbermanggis, Desa Jogomulyan, Sabtu (17/4) hari ini.

Sekretaris Desa Jogomulyan, Rendi Septian membenarkan. Di Desanya ada 14 rumah yang mendapatkan renovasi. Menurutnya, dana pembangunan itu bersumber dari Pemerintah Kabupaten Malang.

“Iya, mulai pembangunan dari biaya dari Pemerintah Kabupaten Malang. Hanya saja, berapa jumlah biayanya per rumah saya tidak paham,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan bahwa pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi itu bersumber dari BTT (Belanja Tidak Terduga) Pemerintah Kabupaten Malang.

“Nilainya mancapai Rp 6,7 Miliyar dari dana BTT,” tuturnya.

Pembangunan rumah warga itu, menurut politisi PDIP itu akan terjadi secara bertahap. Untuk tahap pertama estimasinya sebanyak 14 rumah.

“Yang lain masih sedang tahap verifikasi. Tidak hanya untuk warga Kecamatan Tirtoyudo, tapi Dampit, dan Ampelgading juga,” ujarnya.

Lantas, selama masa verifikasi itu, warga terpaksa harus tinggal di tenda yang tersedia di beberapa titik Kabupaten Malang.

“Ya terpaksa harus tinggal di tenda. Makanya kami (Pemkab) Malang menyediakan tenda khusus,” pungkasnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

Wajibkan Masker, Aparat Kedungkandang Tegur Pelanggar Di Lesanpuro

Diterbitkan

,

Wajibkan Masker, Aparat Kedungkandang Tegur Pelanggar Di Lesanpuro
Petugas di Lesanpuro saat memberi teguran dan mendata pelanggar prokes. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Pelaksanaan operasi yustisi Kota Malang tergelar pagi tadi, Sabtu(17/4).

Operasi ini menegakkan disiplin dan penertiban prokes wajib masker di wilayah Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang.

Panit Lantas Polsek Kedungkandang Ipda Dandu Iswanto, memimpin apel persiapan operasi pukul 08.30 WIB. Sementara, pasukan gabungan terdiri dari TNI Polri dan jajaran Pemkot Malang.

Titik operasi adalah di depan kantor Kelurahan Lesanpuro kedungkandang.

Ipda Dandu Iswanto mewakili Kapolsek Kedungkandang. Kemudian, Bati Bhakti TNI Pelda Sri Purwanto mewakili Danramil.

Lurah Lesanpuro Suwandi hadir bersama SekLur Nico Dadik Prayoga. Termasuk Kasi Trantib Lesanpuro Lilik.

Babinsa Lesanpuro Serda Syamsuri, Bhabinkamtibmas Lesanpuro Aiptu Abdul Hadi dan Satpol PP Kota Malang juga standby di lokasi.

Kabar Lainnya : Sikat HP Teman, Kawanan Remaja Lesanpuro Ditangkap Polisi.

Tim gabungan menyisir pengguna jalan yang melintas di depan Kelurahan Lesanpuro Jalan Ki Ageng Gribig Kecamatan Kedungkandang.

“Kegiatan operasi gabungan ini bertujuan menegakkan disiplin dan menertibkan prokes wajib masker,” ujar Bati Bhakti TNI Pelda Sri Purwanto.

Petugas memakai sejumlah aturan untuk mendasari operasi. Misalnya Inpres No.6, perda No.2 tahun 2020, Pergub No.53 tahun 2020 dan Perwali No.30 tahun 2020.

Operasi yustisi melakukan penindakan dan pembagian masker kepada masyarakat dan pengendara roda dua dan empat.

Pukul 10.00 WIB, Operasi yustisi dan pembagian masker selesai. Total pelanggaran tidak memakai masker 15 orang dan tidak pakai helem 10 orang.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Sepekan Paska Gempa, Bantuan Di Majang Tengah Dampit Belum Turun

Diterbitkan

,

Sepekan Paska Gempa, Bantuan Di Majang Tengah Dampit Belum Turun
Warga Dusun Majang Tengah Warak saat membersikan material salah satu rumah warga setempa yang ambruk akibat gempa bumi. (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Bantuan pemerintah terhadap korban terdampak gempa bumi Malang pekan lalu lambat. Sebagian masyarakat menilai pemerintah lamban.

Karena, hingga saat ini, satu pekan berselang bantuan nyata dari pemerintah, baik pusat maupun daerah belum juga turun.

Sementara selama ini, bantuan seperti sembako dan logistik bangunan mayoritas dari donatur swasta.

“Belum ada bantuan, baik sembako maupun semen untuk perbaikan rumah kami,” ungkap salah satu anggota Pemuda Karang Taruna Perak, Desa Majang Tengah, Agus Sutrisno, Sabtu (17/4).

Kabar Lainnya : BMKG Siapkan Gempa Buatan Simulasi Tsunami.

Walaupun, kebutuhan makan bagi masyarakat yang berada di tenda pengungsian masih aman. Menurut Agus, kebutuhan makan warga tercukupi dari dapur umum PMI Kabupaten Malang, Kementerian Sosial.

“Lalu bagaimana dengan kebutuhan perbaikan rumah kami? Ya kita mencari donatur dari kenalan-kenalan kami,” sambungnya.

“Alhamdulillah cukup kalau untuk perbaikan rumah yang rusak ringan. Nah, untuk warga yang berada di pengungsian ini kasihan,” katanya.

Sementara itu, Sektetaris Desa Majang Tengah, Nurhayati mengatakan bahwa kebutuhan semen yang masuk ke desa memang sudah ada. Hanya saja, mayoritas bersumber dari dermawan donatur swasta.

“Ada ratusan sak semen yang sudah masuk ke kami, dari berbagai donatur, dan sudah kami distribusikan ke dusun-dusun di Desa Majang Tengah yang terdampak gempa bumi,” ujarnya.

Namun, Nurhayati membenarkan bahwa bantuan dari pemerintah secara resmi belum ada.

“Belum ada yang masuk. Kita masih melakukan pendataan,” pungkasnya.

Sebelum ini, jumlah kerusakan akibat gempa bumi di Kabupaten Malang per 16 April 2021 mencapai 6.619 rumah.

Sebanyak 1.491 di antaranya rusak berat, 1.922 rusak ringan, dan 2.306 rusak ringan.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com