Connect with us

Pemerintahan

9 Hoaks Omnibus Law Versi Kemenkominfo

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Kontroversi mengiringi pengesahan UU Cipta Kerja Senin (5/10) lalu. Tentu, Omnibus Law memancing pro dan kontra di mana-mana.

Selain itu juga bertebaran informasi-informasi hoax di dunia maya seputar UU Omnibus Law.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI merilis 9 hoaks versinya. Laporan Isu Hoaks UU Omnibus Law disebarkan sejak Kamis, (8/10).

Ada 18 poin yang dipaparkan.

Sembilan di antaranya sering muncul di dunia maya:

1.Ombnibus Law menghapus cuti haid, hamil dan melahirkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membantahnya. Dia memastikan cuti haid, hamil dan melahirkan tidak dihapus.

Pekerja wanita tetap bisa memanfaatkan cuti saat dibutuhkan. Ketentuan itu masih sesuai dengan aturan lain. Yaitu, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2.UU Cipta Kerja Omnibus Law Hapus Pesangon.

UU Omnibus Law diklaim tetap mengatur tentang pesangon. Ini dijelaskan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Rabu (7/10). Menurutnya, UU Ciptaker mengatur jaminan kehilangan pekerjaan.

Para pekerja terkena PHK akan mendapatkan uang tunai. Mereka juga mendapat pelatihan kerja. Serta, akses informasi serta penempatan kerja yang diatur pemerintah.

3.Upah Buruh Dihitung Per-jam.

Diklaim tidak ada pasal yang berbunyi seperti itu. Upah ditetapkan berdasarkan waktu dan atau satuan hasil.

Ini tertuang dalam Pasal 88B. Ketentuan lanjutan upah jam dan atau hasil, diatur pemerintah.

4.UU Ciptaker Mengatur Perusahaan Dapat Bebas PHK Karyawan

Ada 14 alasan PHK dalam Pasal 154A. Tidak ada alasan protes buruh menjadi alasan PHK.

5.Ahli Waris dari Pekerja yang Meninggal Tidak Mendapat Pesangon.

DPR-RI mengklaim ahli waris berhak mendapatkan hak-haknya. Ini dituangkan di Pasal 61 ayat (5).

Ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya. Sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

Atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja. Serta, Peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

6.Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Lainnya Dihilangkan UU Cipta Kerja.

Jenis program jaminan sosial terdiri beberapa macam : Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian. Serta, kehilangan pekerjaan.

Ini tertuang di Pasal 89. Tentang Perubahan Terhadap 18 UU 40 Tahun 2004.

7.RUU Ciptaker Disusun Secara Diam-Diam.
Ketua Baleg DPR Supratman Andi mengklaim RUU dibahas terbuka. Draft Omnibus Law bisa diakses masyarakat.

8.UU Ciptaker Mengatur Tenaga Kerja Asing Dapat Bebas Masuk ke Indonesia.

Ada syarat memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Ini tertuang dalam Pasal 89. Isinya, perubahan pasal 42 Ayat 1 UU 13 Tahun 2003.

Pemberi kerja TKA harus ada pengesahan dari pemerintah pusat.

9.Status Karyawan Tetap Dihapus di Omnibus Law Cipta Kerja.

Perjanjian kerja dibuat waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Ini tertuang dalam Pasal 89. Isinya, tentang perubahan Pasal 56 UU 13 Tahun 2003.(fat/yds)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Kebakaran di Kota Malang Menurun Saat Pandemi

Diterbitkan

||

M Teguh Budi Wibowo, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kota Malang (Foto : Istimewa).

KABARMALANG.COM – Kasus kebakaran di Kota Malang menurun di 2020. Salah  satu faktornya adalah masa Pandemi Covid-19.

Sejak Januari hingga September 2020, kebakaran hanya 46 kasus. Sementara, kebakaran tahun 2019 mencapai 133 kejadian.

“Berada pada masa pandemi covid-19, ini bisa dianggap keuntungan. Pasalnya warga selalu berada di rumah,” ujar M Teguh Budi Wibowo, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kota Malang, Kamis (22/10).

“Jadi ketika ada kebakaran kecil, cepat melakukan langkah penanggulangan,” imbuhnya.

Teguh menambahkan faktor lainnya karena masyarakat yang cukup tanggap. Ketika terjadi kebakaran, langsung sigap melakukan pemadaman.

“Ketika ada kebakaran kecil, mereka sudah tanggap memadamkan sendiri. Sebelum petugas pemadam kebakaran sampai,” sambungnya.

Ia menuturkan pemadam kebakaran kota seringkali mengadakan sosialisasi. Warga diedukasi bagaimana mengatasi kebakaran.

Mulai dari kebakaran yang paling kecil. Hingga penanganan kebakaran besar yang harus melibatkan Damkar.

“Kemarin menghadirkan tokoh masyarakat dari RT/RW sekota Malang. Kami berikan sosialisasi, mengenai langkah antisipasi. Dan cara untuk mengatasi kebakaran kecil,” tutupnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pemkot Bakal Turunkan Ongkos Produksi Batik

Diterbitkan

||

Walikota Malang, Sutiaji bersama Ketua Dekranasda Kota Malang, Widayati Sutiaji menghadiri acara Gelar Batik Malangan (Foto : istimewa).

KABARMALANG.COM Pemkot Malang turun tangan untuk memurahkan harga batik. Ongkos produksi akan dipangkas.

Hal itu diungkapkan Ketua Dekranasda Kota Malang, Widayati Sutiaji. Ini ditegaskan Widayat saat berkunjung ke Gelar Batik Malangan.

“Jadi pengrajin membuat corak motifnya. Tetapi nanti pemerintah mewadahi dengan printing. Karena alatnya kan mahal,” ujar Widayati, Rabu (21/10).

Menurutnya jika printing dilakukan oleh IKM, itu menjadi berat. Maka, pemerintahlah yang akan bergerak nantinya.

Terkait harga, Widayati sudah studi banding. Dia memantau harga batik di daerah lain.

Widayati melihat di daerah lain harganya lebih murah. Karena, operasionalnya berbeda.

Sekalipun batik Kota Malang mahal, banyak produk yang handmade.

Dia meyakini Kota Malang bisa mengeluarkan ciri khas batiknya. Yakni, menyesuaikan heritage yang ada di Kota Malang.

“Kota Malang sudah merata motifnya di RT/RW. Merata di semua kecamatan. Motifnya beda-beda,” terangnya.

“Memang kriteria dari kita sendiri. Mengangkat batik Malangannya sehingga beragam,” tambahnya.

Widayati memantau batik Malangan itu di Gedung Kartini, Rabu. Di situ, ada Gelar Batik Malangan dan Produk Unggulan Kota Malang.

Acara dihelat dalam rangka HUT ke 75 Provinsi Jatim. Acara menampilkan bazzar produk-produk IKM dan UKM.

Peserta berasal dari berbagai kecamatan di Kota Malang. Ada pula penampilan fashion show.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Perumda Tirta Kanjuruhan Siapkan RDS, Wujudkan Pembangunan SPAM di Malang Selatan

Diterbitkan

||

Rapat koordinasi persiapan Survei Kebutuhan Nyata dipimpin langsung Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul Hadi
Rapat koordinasi persiapan Survei Kebutuhan Nyata dipimpin langsung Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan, Syamsul Hadi (foto - dokumen Perumda Tirta Kanjuruhan)

KABARMALANG.COM – Perumda Tirta Kanjuruhan telah menyusun rencana mengatasi kekeringan di wilayah Malang Selatan pada setiap tahunnya.

Sosialisasi Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Malang Selatan gencar dilaksanakan.

Langkah ini demi mewujudkan program pemerintah, untuk menyelesaikan keterbatasan air bersih bagi masyarakat.

Seperti yang sudah dilaksanakan di Balai Desa Rejoyoso di Kecamatan Bantur yang menghadirkan seluruh perwakilan dari desa yang berasal dari enam kecamatan.

Yakni Bantur, Pagak, Sumbermanjing Wetan, Kalipare, Donomulyo, serta Gedangan, pada 17 September 2020 lalu.

Menindaklanjuti sosialisasi itu, Perumda Tirta Kanjuruhan sebagai BUMD yang mendapatkan amanat untuk membantu penyediaan air bersih bagi warga masyarakat.

Akan melaksanakan Real Demand Survey (RDS) atau Survei Kebutuhan Nyata (SKN) bagi masyarakat yang berada di enam kecamatan tersebut.

“Salah satu hasil dari proses sosialisasi tersebut. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan SKN (Survei Kebutuhan Nyata) bagi masyarakat yang berada di 6 (enam) kecamatan yang dimaksud,” ungkap Kepala Bagian Umum Perumda Tirta Kanjuruhan, Wahjoe Darmawan kepada Kabarmalang.com, Rabu (21/10/2020).

Menurut Wahjoe, SKN dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang riil terkait kelayakan calon pelanggan, terutama yang berminat menjadi pelanggan Perumda Tirta Kanjuruhan.

“Khususnya yang terkait dengan kemampuan membayar beserta kebutuhan air bagi calon pelanggan, kebutuhan produksi air, pelanggan potensial, dan area pengembangannya,” tuturnya.

Wahjoe menambahkan, SKN akan merujuk berdasarkan jumlah penduduk di area
pelayanan sampai akhir tahun 2019.

Sementara estimasi jumlah penduduk yang mendapatkan manfaat pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di enam kecamatan itu sebanyak 480.406 jiwa.

“Dimana jumlah respondennya akan ditentukan agar mampu mewakili kondisi umum warga di area survei,” imbuhnya.

Dalam pelaksanaannya, Perumda Tirta Kanjuruhan akan bekerjasama dengan USAID IUWASH PLUS.

Diawali dengan pelatihan enumerator untuk Survey Kebutuhan Nyata berdasarkan rencana yang telah disepakati.

Pelatihan enumerator akan digelar pada 23 Oktober 2020 mendatang. Diikuti sebanyak 15 enumerator yang nantinya bertugas menjalankan SKN.

Tujuannya, adalah memberikan ketrampilan pada personel SKN sebelum diterjunkan ke lapangan.

“Tujuan dari pelatihan adalah memberikan ketrampilan pada Personil Perumda Tirta Kanjuruhan atau NGO atau CSO, dalam melaksanakan Survei Kebutuhan Nyata,” beber Wahjoe.

“Agar mampu memahami isi quesioner, strategi dan teknis pelaksanaan survei dengan menggunakan aplikasi M-Water. Dan survei akan dilaksanakan pasca pelatihan dengan estimasi waktu 10 hari,” pungkasnya. (rjs/fir)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com