Wali Kota Batu Terima Piagam Penghargaan, Status Kinerja Tinggi

KABARMALANG.COM – Wali Kota Batu, Nurochman, menerima piagam penghargaan atas prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan skor 3,6057 dan status Kinerja Tinggi.

Ini berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Bahkan berdasarkan hasil penilaian tersebut, Kota Batu berhasil menduduki peringkat 6 tingkat kota secara nasional.

Penghargaan tersebut di serahkan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX Tahun 2025, di BSCC Dome Sepinggan, Kota Balikpapan.

Kegiatan ini di hadiri 3 Gubernur, 10 Bupati dan 10 Wali Kota se-Indonesia yang menerima penghargaan.

Usai kegiatan, Wali Kota yang di dampingi Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Batu, Arif Purwanto, dan Plt. Kepala Bagian Prokopim Setda Kota Batu, Arief Rachman Ardyasana, menyampaikan terima kasih.

Atas kinerja aparatur Pemerintah Kota Batu sehingga mampu meraih prestasi EPPD dengan status Kinerja Tinggi.

“Saya menyampaikan terimakasih kepada seluruh aparatur Pemerintah Kota Batu yang telah berinovasi,”

“Bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan potensi penyelenggaraan pemerintah daerah,” ujar Cak Nur, panggilan akrab Nurochman.

Ia berharap, ke depan kinerja Pemerintah Kota Batu akan semakin baik lagi.

Terutama dengan semangat baru mewujudkan Mbatu SAE yang menjadi pilar pelayanan aparatur pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Batu.

EPPD Kota Batu mengalami peningkatan sebanyak 0,1831 point di banding tahun sebelumnya.

Atau dari skor 3,4226 dan berada di peringkat 16 Nasional menjadi skor 3,6057 dan menduduki peringkat 6 Nasional.

Penilaian ini berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Batu.

Ada beberapa indikator penilaian yang di lakukan Kemendagri RI, antara lain capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Yang terdiri dari kinerja makro, urusan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja kepala daerah dan instansi pemerintah.

Juga indikator pelaksanaan tugas pembantuan serta laporan penerapan standar pelayanan minimal.

Ada 3 kategori Penghargaan EPPD Tahun 2025 yang di serahkan Kemendagri RI. (tik/fir)