Wali Kota Malang Bakal Surati Jokowi

KABARMALANG.COM – Wali Kota Malang, Sutiaji bakal menyurati Presiden Joko Widodo. Ini upaya Pemkot Malang menyalurkan aspirasi paska demonstrasi.

“Aspirasi masyarakat perlu kami dengar. Insyaallah dengan tim hukum dan tim ahli (akan disusun surat),” ujar Sutiaji kepada wartawan, Jumat (9/10).

Menurut Wali Kota, aspirasi masyarakat sama dengannya. Poin keberatan Omnibus Law pun, pernah disampaikan ke pusat.

“Poin-poin (aspirasi) itu sudah lama kami sampaikan. Tidak hanya berkaitan penerbitan (UU Cipta Kerja) ini saja,” tambah Sutiaji.

Wali Kota merinci, salah satu poinnya adalah UMKM. Paska menerima penghargaan, UMKM Kota Malang diapresiasi.

Ekonomi UMKM terangkat lewat e-commerce. Namun, Omnibus Law mengancam keberadaan pelaku usaha kecil.

“Saya sepakat sekali, UMKM mendapat porsi dalam Omnibus Law. Tapi mohon maaf, bagaimana kesiapan di lapangan? Ketika kita harus berkompetisi dengan pemilik modal besar,” ujarnya, dalam live CNN News, Jumat (9/10).

Menurutnya, harus ada penguatan suprastruktur dan infrastruktur. Karena, UMKM tidak hanya butuh modal saja.

UMKM harus punya keterampilan khusus. Supaya, bisa bersaing di hadapan pasar global. Mau tidak mau, pelaku usaha kecil harus disiapkan.

Tapi, menurut Wali Kota Malang, itu perlu waktu. Terutama, ketika keran investasi di buka seluas-luasnya.

Sutiaji Lindungi UMKM Dari Himpitan Pemodal Besar

Sutiaji menuturkan, Kota Malang sudah percepatan perizinan usaha. Bahkan, tanpa Omnibus Law.

Dia khawatir dominasi pemodal besar. Ketika peluang usaha secara luas, UMKM terancam terhimpit.

“Pemodal besar hanya mengambil keuntungan satu rupiah. Tapi dikalikan kuantitas produksinya. UMKM mengambil 10 sampai 15 rupiah. Karena, jumlahnya tidak banyak,”ungkap Sutiaji.

Dia menyarankan adanya pembatasan ekspansi pemilik modal. Sehingga ada ruang kompetisi di tingkat UMKM.

“Dari SDM (UMKM), nanti low cost tapi high quality. Ini perlu literasi dan pendampingan di antara kita semua,” pungkasnya.

Seperti diketahui, demonstrasi Omnibus Law di Kota Malang rusuh. Area sekitar kantor Wali Kota Malang menjadi zona perang.

Baca juga : Mobil Patwal Pemkot Malang Dibakar

Aksi pelemparan botol, batu dan petasan terjadi. Gedung DPRD Kota Malang menjadi sasaran amukan demonstran.

demonstran berupaya merangsek ke gedung parlemen.

Mobil patwal Satpol PP dan empat motor dibakar. Bus Polres Batu dirusak.

Bundaran Tugu menjadi zona kericuhan demonstrasi. Bahkan, kantor Wali Kota Malang tak luput dari lemparan.(fat/yds)