Hukrim

Denda Operasi Yustisi Masuk Kas Daerah

Diterbitkan

1 bulan yang lalu

21 September 2020

Oleh

Imron Haqiqi

Operasi Yustisi di Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Senin (21/9/2020). (Foto: Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Operasi Yustisi Tipiring Penerapan Protokol Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang kini sudah diterapkan denda bagi masyarakat yang bandel tidak masker di tempat keramaian.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar mengungkapkan sampai saat ini sudah ada sekitar ratusan warga yang dikenai denda akibat tidak menerapkan masker. Nilai dendanya sendiri adalah Rp 100 ribu per orang.

“Penerapan denda itu sudah diterapkan sejak Jum’at (18/9/2020) hingga hari ini, Senin (21/9/2020),” terang.

Hari ini, Senin (21/9/2020) Operasi Yustisi yang dilaksanakan di Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang menurut Hendri pihaknya berhasil mengamankan 64 orang, dan semuanya dikenai denda masing-masing 100 ribu.

Jadi, jumlah total pendapatan dari hasil denda Operasi Yustisi itu mencapai Rp. 6,4 juta. Hasil denda itu, menurut Hendri akan masuk khas daerah.

“Yang menangani nanti pihak Kejaksaan Kabupaten Malang,” tutur Hendri.

Sementara itu, salah seorang pelanggar asal Jatikerto, Arif Prayogo tidak bisa berbuat banyak saat dirinya disidang di hadapan petugas dan dikenai denda Rp 100 ribu.

Meskipun menurut dia, saat itu dia hendak pergi ke sawah untuk melihat kebun tebu miliknya.

“Ya mau gimana lagi, lha wong saya salah karena nggak pakai masker. Ya harus mau disanksi. Kan memang begitu aturannya,” pungkas Arif. (ron/rjs)

Topik TerkaitFeatured Kabar Malang Kabupaten Malang

Berikutnya

Mantan Kepala Desa Slamparejo Jabung Korupsi DD/ADD, Kerugian Negara Capai Rp 609 juta

Sebelumnya

Masa Pandemi dimanfaatkan oleh Bandar dan Pengedar Narkoba untuk Beraksi

Klik untuk mengirimkan komentar

Edukasi

PKPA FH UMM Lahirkan Advokat Humanis

Diterbitkan

16 jam yang lalu

24 Oktober 2020

Oleh

Alvin Marina

FH UMM mengapresiasi Ketua MK Anwar Usman sebagai narasumber PKPA DPC Peradi Malang Raya. (Foto : Istimewa)

KABARMALANG.COM – Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) diharap melahirkan advokat humanis. Ini doa Dr Tongat SH MHum, Dekan FH UMM.

Tongat menyampaikan harapannya, saat menutup PKPA Peradi Malang Raya. PKPA ini bekerjasama dengan FH UMM.

“Hukum itu harus hadir untuk manusia. Bukan untuk dirinya sendiri. Maka jadilah advokat humanis, yang membela manusia,” kata Tongat, di GKB IV lantai 9 UMM, Sabtu (24/10).

Menurutnya, karakter humanis advokat sejalan dengan visi FH UMM. Yaitu profesional, humanis, dan religius.

Harapannya, advokat DPC Peradi Malang Raya menjadi pengacara humanis.

Untuk menghasilkan advokat humanis, PKPA dihelat dua bulan. Sejumlah 50 calon pengacara Peradi, digembleng narasumber berkompeten.

Contohnya, Ketua Mahkamah Konstitusi RI. Yakni, Dr H Anwar Usman SH MH.

Jumat (23/10), Anwar menyampaikan materi hukum acara mahkamah konstitusi.

Anwar tidak hanya menyampaikan teori hukum acara. Dia mengulas praktik hukum dalam kasus nyata di Indonesia.

“Fakta yang disampaikan advokat akan memengaruhi keputusan hakim. Kita menyajikan fakta secara jujur. Namun hakim tetap salah memutuskan. Itu dikembalikan ke hati nurani si hakim,” ujar Anwar.

Ketua MK sengaja dihadirkan oleh DPC Peradi Malang Raya. Tujuannya, peserta PKPA bisa memperoleh ilmu dan pengalaman pakar.

Ketua DPC Peradi Malang Raya Iwan Kuswardi SH MH mengamininya.

“Kredibilitas beliau, kan, tidak diragukan lagi. Dengan ilmu yang diberikan, kami berharap besar pada peserta PKPA ini. Kami harap mereka menjadi advokat yang kredibel,” tutupnya.(carep-05/yds)

Lanjutkan Membaca

Hukrim

Pastikan Identitas Balita Bululawang, Labfor Polda Turun Tangan

Diterbitkan

20 jam yang lalu

24 Oktober 2020

Oleh

Imron Haqiqi

Evakuasi jenazah balita di saluran irigasi Bululawang, Kamis (22/10) lalu. (Foto : istimewa)

KABARMALANG.COM – Jenazah bocah ditemukan di saluran irigasi Bululawang, Kamis (22/10). Walau demikian, kasus balita hilang Bululawang masih bergulir.

Ini karena keluarga Bagus Setya Ramadhan, 1,5, sangsi. Mereka ragu jenazah itu adalah Bagus yang hilang.

Polsek Bululawang pun mengakui adanya keraguan ini. Karena, tubuh korban sudah rusak saat divisum.

“Saat divisum di RSSA, sidik jari tak terdeteksi. Itu karena kaki dan tangan korban sudah rusak. Jadi tidak bisa diambil kesimpulan,” ungkap Kapolsek Bululawang, Kompol Pujiyono saat dihubungi Kabarmalang.com, Sabtu (24/10).

Praktis, identitas jenazah belum diketahui. Plus, keluarga Bagus juga ragu.

Sehingga, polisi melaksanakan prosedur selanjutnya. Yakni, menggelar tes DNA.

Polsek Bululawang bakal melibatkan Laboratorium Forensik Polda Jatim.

“Nanti akan kita akan ambil sample dari keluarga. Kemudian dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jatim untuk pencocokan,” ujarnya.

Jenazah balita yang ditemukan, masih berada di KM RSSA. Jenazah akan disemayamkan sementara di situ. Sembari menunggu hasil tes DNA.

“Pengambilan sample masih sedang kita koordinasikan dengan keluarga,” tutup Pujiyono.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Hukrim

Keluarga Gus Nur Anggap Cara Penangkapan Polisi Berlebihan

Diterbitkan

21 jam yang lalu

24 Oktober 2020

Oleh

Yudistira Satya Wira Wicaksana

Kediaman Gus Nur dari pantauan Kabarmalang.com, Sabtu siang (24/10). (Foto : rjs)

KABARMALANG.COM – Gus Nur ditangkap Bareskrim Polri karena tuduhan ujaran kebencian. Keluarga Gus Nur, menganggap metode penangkapannya terlalu berlebihan.

Cara berlebihan yang dimaksud adalah kehadiran polisi tengah malam. Jumlah polisinya pun, banyak. Yakni, puluhan orang. Padahal, keluarga Gus Nur tengah beristirahat.

“Cuma tetap ada sifat berlebih-lebihan dalam menjalankan tugas. Tengah malam (penangkapan). Langsung 5 mobil, kurang lebih 30 orang,” ujar Muhammad Mujiat, putra kedua Gus Nur kepada Kabarmalang.com, Sabtu (24/10).

Saat penangkapan, keluarga Gus Nur sedang di dalam rumah. Hanya Gus Nur yang terjaga karena minta bekam. Dia baru saja pulang dari pengajian.