Connect with us

Pemerintahan

Wawali Malang Berharap Agenda Bimtek BNN Menghasilkan Perda

Diterbitkan

||

Wawali Kota Malang memberikan sambutan di agenda Bimtek BNN Kota Malang

 

KABARMALANG.COM – Wakil Walikota Malang Sofyan Edi Jarwoko berharap agenda bimtek BNN menghasilkan Perda. Hal ini disampaikan saat Bimbingan Teknis, Penggiat Anti Narkoba Instansi Pemerintah di Hotel Haris Kota Malang.

Bung Edi sapaan akrabnya Wawali Malang mengatakan semoga agenda ini bisa didiskusikan perihal peraturan daerah, yang berkaitan dengan P4GN, bisa terwujud di Kota Malang, karena pemkot belum punya Perda perihal itu.

Dalam agenda ini, dihadiri oleh sebelas perwakilan dari organisasi perangkat daerah. Ada badan, dinas dan bagian di lingkungan pemerintah kota.

“Saya hadir di sini tentu ingin bersama-sama dengan BNN dan seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah kota. Sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2020, kita bekerja bersama sama semaksimal mungkin melaksanakan agenda-agenda penting,” ujar Bung Edi, Selasa (02/09/2020).

Bung Edi menyinggung salah satu hal substantif dari Inpres nomor 02 tahun 2020 itu, yakni berkaitan dengan peraturan-peraturan yang bersifat operasional di lapangan. Kalau di lingkungan pemerintah kota, bisa dengan Perda, Perwal, surat edaran dan sebagainya. Kalau yang betul-betul mengatur itu harus Perda.

Bung Edi juga mengusulkan agar dibuatkan juga forum diskusi tindak lanjut pelatihan ini. “Sampai betul-betul terwujud tindak lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2020, dengan lahirnya peraturan daerah. Tentu dibahas dari awal sampai mekanisme nanti dimasukan ke bagian hukum dan seterusnya. Pada akhirnya harus dibahas dengan DPRD Kota Malang,” sambungnya.

Spiritnya diawali dari bimtek hari ini, lanjut Bung Edi, kalau payung hukumnya sudah ada, maka tahapan berikutnya dengan kekuatan inpres pun, bagaimana satgas kaitannya dengan penanggulangan narkoba di masing-masing OPD juga bisa terwujud. (fat/fir)

 

Pemerintahan

Masker Scuba Tidak Disarankan, Kadinkes Kabupaten Malang: Jika Terlanjur Pakailah Tiga Lapis

Diterbitkan

||

Oleh

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo

 

KABARMALANG.COM – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo menyarankan masyarakat tidak hanya membiasakan menggunakan masker, tapi juga memperhatikan jarak antar satu sama lain.

“Pakai masker saja tidak cukup. Itu hanya mencegah penularan corona 40 persen saja,” ungkap Arbani ketika dikonfirmasi, Sabtu (19/09/2020).

Terlebih, penggunaan masker jenis Scuba yang kini justru tengah populer di masyarakat. Karena selain harga yang​ relatif lebih murah, bisa dicuci kembali​, sekaligus tekstur kainnya yang lembut kerap menjadi alasan masker tersebut begitu laris.

Namun, tidak dinyana masker jenis itu justru tidak direkomendasikan. Kecuali, jika dilapisi hingga tiga bagian.

“Alasannya, masker Scuba pori-pori kainnya lebih lebar sekaligus cenderung lebih tipis,” tutur Arbani.

Untuk itu, Arbani lebih menyarankan masyarakat memakai masker medis atau masker kain tiga lapis.

“Bila terlanjur​ sudah punya scuba, ya pakailah 3 lapis​ masker,” sarannya.

Selain itu, cara yang lebih efektif untuk mencegah penularan Covid-19 harus dibarengi dengan penerapan physical distancing, alias jaga jarak dan tak berkerumun.

Pria yang mengawali karir sebagai dokter​ gigi ini, sebenarnya melarang kebiasaan makan bersama di kantor atau diwarung.

“Saran saya, kalau makan dikantor atau diwarung lebih baik dibungkus dan dibawa pulang. Karena kalau dimakan ditempat itu justru itulah yang rawan penularan Covid-19,” ucap Arbani.​ (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Gubernur Khofifah Serahkan Ventilator untuk 11 RS Rujukan Covid-19

Diterbitkan

||

Oleh

Gubernur Khofifah menyerahkan secara simbolis alat ventilator kepada RS rujukan Covid-19

 

KABARAMALANG.COM – Masih dalam rangkaian kunjungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Kota Malang. Kali ini Khofifah mengadakan agenda penyerahan bantuan, yakni alat ventilator untuk 11 rumah sakit rujukan Covid-19 di area Malang Raya, Kabupaten Blitar dan Kota Blitar.

Pemberian masker untuk Tagana, TKSK, dan Korkab PKH. Lalu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, BKK Bumdes, dan BKK Jatim PUSPA. Hingga penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Dalam agenda yang berlangsung di Gedung BPSDM itu, Khofifah mengatakan bahwa setelah penyerahan ventilator, seluruh penerima ventilator, akan ditraining secara virtual oleh tim dari tim US AID.

“Saya ingin sampaikan, bahwa proses ini, karena ini ke enam, SOPnya sama. Kalau ventilator kan untuk kuratif, tetapi preventif harus di depan. Maka sekarang praktisnya ini relawan pilar-pilar sosial, ada TAGANA, ada TKSK, ini relawan sosial yang kita punya, antara lain mereka,” kata Khofifah, Sabtu (19/09/2020).

Kemudian, lanjut Khofifah, ada pendamping PKH, yang mendampingi para keluarga penerima manfaatnya. Ada juga pendamping desa, yang akan mendampingi masyarakat desa yang menerima BLT.

“Ini akan menjadi penyeiring, kuratifnya ditingkatkan, tapi preventifnya juga tetap diperluas. Seperti tadi, bersama Pangdam dan Kapolda, kita gowes bareng di Malang ini, sambil bagi-bagi masker. Harapannya adalah, ada kuratif, ada promotof preventif, tetapi tetap ada proses edukasi yang tetap jalan,” ungkap Khofifah. (fat/fir)

 

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

2021 Bupati Malang Janjikan Gaji 2 Juta Per Bulan Guru Honorer

Diterbitkan

||

Oleh

Suasana Konferensi Kabupaten (Konkab) PGRI Kabupaten Malang di Gedung PGRI Kabupaten Malang

 

KABARMALANG.COM – Tenaga Pendidik Kontrak (TPK) alias guru Honorer tentunya bahagia. Pasalnya pada 2021 nanti, Bupati Malang, HM Sanusi menjajikan akan menambah gajinya hingga Rp. 2 juta per bulan.

Hal itu dilakukan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer di lingkungan Pemkab Malang.

“Kalau saat ini gaji guru honorer dikeluhkan, karena nilainya masih kecil. Pada 2021 nanti Insyaallah kami (Pemkab Malang) upayakan untuk dinaikkan hingga Rp. 2 juta,” terangnya usai membuka Konferensi Kabupaten (Konkab) PGRI Kabupaten Malang, Sabtu (19/09/2020) di Gedung PGRI Kabupaten Malang, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Kebijakan itu, menurut pria kelahiran Gondanglegi tersebut akan diberlakukan untuk semua tingkatan sekolah yang berada di bawah naungan Pemkab Malang.

“Semunya, baik SD maupun SMP, Negeri atau Swasta, yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang gajinya akan kami tambah,” tuturnya.

Hanya saja, kebijakan itu tidak berlaku untuk sekolah yang berada di bawah naungan Kemenag Kabupaten Malang.

“Kalau madrasah kami belum bisa, karena itu berada di bawah naungan Kemenag, bukan Pemkab Malang,” katanya.

Untuk diketahui, jumlah guru honorer di Kabupaten Malang, berdasarkan data yang dihimpun media online ini sebanyak 4747 orang untuk Sekolah Dasar (SD), dan 1274 orang untuk guru SMP.

Sedangkan gaji yang diberikan bervariasi, sesuai kebijakan setiap sekolah masing, karena diambilkan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 terkait teknis penggunaan bantuan operasional sekolah atau BOS.

Sebelumnya, dalam Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 gaji guru honorer hanya bisa diambilkan 50% dari dana BOS reguler. Namun, dalam Pasal 9A ayat (2) aturan baru persentase tersebut tak berlaku lagi selama masa darurat kesehatan Covid-19.

Menanggapi hal itu, Ketua PGRI Kabupaten Malang, Dwi Sucipto mengatakan akan mengawal wacana Bupati Malang tersebut.

“Kita tahu bahwa kesejahteraan guru memang masih kurang. Oleh karenanya nanti akan kita kawal dari sisi regulasinya,” katanya.

Termasuk, lanjut Dwi juga terkait dengan kekurangan guru di Kabupaten Malang. Sekedar informasi, jumlah kekurangan guru di Kabupaten Malang kurang lebih sebanyak 6400.

“Ini juga yang menjadi PR kita (PGRI) kedepan,” tukasnya. (haq/fir)

 

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com