Connect with us

Hukrim

Polres Malang Ungkap Pemalsuan BLU-e Kendaraan Angkut Barang

Diterbitkan

||

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Kasatreskrim Polres Malang AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo dalam konferensi pers (kabarmalang.com)

KABARMALANG.COM – Satreskrim Polres Malang berhasil mengungkap tindak pidana pemalsuan dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) yang terjadi di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Dua pelaku ikut diamankan bersama sejumlah barang bukti tindak kejahatan. Para pelaku dijerat Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan surat.

Pengungkapan kasus ini dirilis bersama Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Hotel Ijen Suites, Kota Malang, Kamis (27/8/2020).

Kasatreskrim Polres Malang AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo menuturkan, terungkapnya tindak kejahatan ini berawal dari satu unit truk Mitsubishi N-9452-UA hendak melakukan uji berkala di UPPKB Singosari pada 12 Agustus 2020 lalu.

Pengemudi kemudian menyerahkan dokumen Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e) yang terdiri dari 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan 1 (satu) lembar Sertifikat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor tersebut atas nama pemilik berinisial DJ yang beralamat di Jalan Simpang Tambora, Kota Malang.

Saat petugas UPPKB melakukan pengecekan, lanjut Andaru, ternyata dokumen yang diserahkan tidak tercatat dalam sistem BLU-e, yang merupakan program baru yang dimiliki Kementerian Perhubungan untuk uji berkala kendaraan angkut atau dulu dikenal sebagai buku KIR.

“Dari situ kemudian petugas menduga bahwa dokumen yang diserahkan telah dipalsu. Temuan ini, kemudian dilaporkan kepada kami, hasil penyelidikan terungkap identitas salah seorang pelaku berinisial K sebagai pembuatnya,” ujar Andaru dalam konferensi pers bersama Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan di Kota Malang, Kamis (27/8/2020).

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Kasatreskrim Polres Malang AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo dalam konferensi pers (kabarmalang.com)

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi bersama Kasatreskrim Polres Malang AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo dalam konferensi pers (kabarmalang.com)

Dalam melakukan kejahatan ini, pelaku K melakukan bersama pelaku berinisial AG. Petugas berhasil mengamankan AG saat mencoba menghilangkan jejak di luar kota subuh tadi.

“Pelaku K tidak sendiri, melainkan bersama pelaku berinisial AG yang berhasil kita amankan subuh tadi. Dalam aksinya, kedua pelaku berkedok jasa pengurusan buku KIR,” terang Andaru.

Dari tangan kedua pelaku, Satreskrim Polres Malang turut menyita sejumlah barang bukti, yaitu 5 paket dokumen bukti lulus uji elektronik (Blu-e) untuk berbagai jenis kendaraan angkut yang beralamat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Lampung Tengah, Provinsi DKI Jakarta, Kota Malang serta Kabupaten Malang.

Menurut Andaru, para pelaku membandrol biaya Rp 400 ribu sampai Rp 2 juta untuk mendapatkan dokumen yang dipalsukan. Dalam pengungkapan kasus ini, ditemukan lima bukti dokumen BLU-e yang telah dipalsukan.

“Dari pengakuannya, para pelaku sudah beroperasi cukup lama. Mulai saat pembuatan atau pengurusan buku KIR lama. Setiap pembuatan dokumen BLU-e, para pelaku menarik biaya mulai dari Rp 450 ribu sampai Rp 2 juta,” tutur Andaru.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengapresiasi pengungkapan kasus pemalsuan dokumen BLU-e oleh Satreskrim Polres Malang.

Pasalnya, BLU-e merupakan program baru dalam uji berkala kendaraan angkutan barang dan menyangkut penerimaan negara bukan pajak (PNPB).

“BLU-e, merupakan program yang kami terapkan untuk uji berkala kendaraan, jadwal waktunya enam bulan sekali. Kami berterima kasih dengan pengungkapan kasus ini, karena jika tidak tertangkap akan berpotensi menyebar luas dan pendapatan asli di daerah,” terang Budi juga hadir dalam konferensi pers.

Budi menambahkan, BLU-e menggantikan bukti lulus uji KIR yang dulunya berbentuk buku. Dokumen itu terdiri dari dua sertifikat tanda lulus uji, dua stiker hologram dengan QR Code yang ditempel pada kaca depan kendaraan dan satu Smart Card dengan teknologi NFC.

Data seperti identitas kendaraan, foto fisik kendaraan dari empat sisi, hingga data hasil pengujian berkala disimpan dalam format digital. Data-data tersebut dapat diakses dengan memindai QR Code pada stiker hologram.

“Digitalisasi data hasil uji KIR ini diharapkan dapat meminimalisasi praktik pemalsuan identitas kendaraan maupun hasil uji berkala yang kerap dilakukan pada kendaraan angkut.
Dengan demikian kendaraan-kendaraan angkut yang Over Dimention Over Loading (ODOL) akan semakin terbatas ruang geraknya,” tegasnya.

Budi menyebut, biaya pengurusan dokumen BLU-e hanya berkisar Rp 25 ribu dari Kementerian Perhubungan, akan tetapi pada setiap daerah akan berbeda karena berdasarkan peraturan daerah masing-masing.

“Biaya pengurusan BLU-e hanya Rp 25 ribu, tapi setiap daerah akan berbeda mengacu pada Perda masing-masing. Karena menyangkut PAD. Kasus yang pernah terungkap, pemalsuan buku KIR di Jakarta, kalau BLU-e baru kali ini dan kami sangat berterima kasih kepada Polres Malang yang sudah berhasil mengungkap tindak kejahatan ini,” pungkas Budi. (rjs/fir)

Hukrim

Alasan Mantan Kades Slamparejo Jabung Korupsi Dana Desa

Diterbitkan

||

Oleh

Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Gaguk Setiawan saat digelandang jajaran Polres Malang, Selasa (22/9/2020). (Foto: Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Karena anaknya terlibat kasus penjambretan, menjadi alasan Mantan Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Gaguk Setiawan untuk melakukan korupsi dana DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa).  Saat ia menjabat sebagai Kepala Desa Slamparejo masa jabatan 2007 hingga 2018.

Kepada awak media, Gaguk mengaku dan menyesali perbuatannya. Hal itu diungkapkan Gaguk ketika dihadirkan dalam rilis di Mapolres Malang, Selasa (22/9/2020).

“Pada waktu itu anak saya masih remaja dan sempat bermasalah. Dia ketangkap bersama gerombolan jambret di Polresta,” ujar Gaguk.

Pria 38 tahun itupun berdalih, selain untuk kepentingan pribadi, uang hasil korupsi juga digunakan untuk acara-acara diluar program-program desa.

“Ada yang dipinjam Sekdes dan saya pakai pribadi. Kepentingan diluar RAB (rencana anggaran biaya, red), diambil dari situ (dana desa, red). Saya pinjam, tidak ada yang buat saya kembalikan,” tuturnya.

Akibat perbuatannya itu, Gaguk harus merasakan dinginnya mendekam dibalik jeruji tahanan.

Diberitakan sebelumnya, Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar mengatakan Gaguk ditangkap oleh jajaran Polres Malang atas dugaan kasus korupsi penyalahgunaan DD/ADD Desa Slamparejo periode tahun 2017 hingga 2018.

“Tersangka sebagai penanggungjawab menyalahgunakan wewenang. Yang mana DD dan ADD seharusnya untuk program-program yang dibuat dalam RAB desa, ternyata tidak digunakan semestinya,” kata AKBP Hendri Umar.

Diketahui, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Malang, kerugian negara akibat perbuatan Gaguk tersebut mencapai Rp 609.342.160.

Sehingga pihaknya pun dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 subsider pasal 8 undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun sekaligus denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak 1 miliar. (ron/rjs)

Lanjutkan Membaca

Hukrim

Mantan Kepala Desa Slamparejo Jabung Korupsi DD/ADD, Kerugian Negara Capai Rp 609 juta

Diterbitkan

||

Oleh

Mantan Kepala Desa Slamparejo Jabung Korupsi DD/ADD

KABARMALANG.COM – Kasus Korupsi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh mantan Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Gaguk Setiawan.

Pihaknya diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Malang setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Malang pada 19 Agustus 2020 lalu.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (22/09/2020) di Mapolres Malang mengatakan, Gaguk menjabat sebagai Kades Slamparejo selama dua periode, yakni periode 2007 hingga 2018.

Gaguk diketahui menyalahgunakan DD dan ADD pada tahun 2017 serta 2018.

“Tersangka sebagai penanggungjawab menyalahgunakan wewenang. Yang mana DD dan ADD seharusnya untuk program-program yang dibuat dalam RAB desa, ternyata tidak digunakan semestinya,” katanya.

Kapolres kelahiran Solok Sumatera Barat itu merinci total ADD yang diembat oleh oleh Gaguk pada tahun 2017 mencapai Rp 488 juta lebih dan DD senilai Rp 829 lebih.

Sedangkan pada tahun 2018 total ADD yang disalahgunakan senilai Rp 492 lebih dan DD mencapai Rp 875 lebih.

Berdasarkan audit bersama Inspektorat Kabupaten Malang, kerugian negara yang diakibatkan dari korupsi yang dilakukan Gaguk mencapai Rp 609.342.160.

“Barang bukti yang kita amankan diantaranya 78 lembar kwitansi penerimaan uang tahun 2017, 49 lembar kwitansi penerimaan uang tahun 2018, 14 bendel laporan pertanggungjawaban ADD dan DD tahun 2017, 23 bendel LPJ ADD dan DD tahun 2018, serta 2 buah buku rekening kas desa,” terang Hendri.

Akibat perbuatannya, Gaguk harus mendekam di rumah tahanan Mapolres Malang. Dia dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 subsider pasal 8 undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Ancaman hukumannya, minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak 1 miliar,” pungkas Hendri. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Hukrim

Denda Operasi Yustisi Masuk Kas Daerah

Diterbitkan

||

Oleh

Operasi Yustisi di Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, Senin (21/9/2020). (Foto: Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Operasi Yustisi Tipiring Penerapan Protokol Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malang kini sudah diterapkan denda bagi masyarakat yang bandel tidak masker di tempat keramaian.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar mengungkapkan sampai saat ini sudah ada sekitar ratusan warga yang dikenai denda akibat tidak menerapkan masker. Nilai dendanya sendiri adalah Rp 100 ribu per orang.

“Penerapan denda itu sudah diterapkan sejak Jum’at (18/9/2020) hingga hari ini, Senin (21/9/2020),” terang.

Hari ini, Senin (21/9/2020) Operasi Yustisi yang dilaksanakan di Desa Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang menurut Hendri pihaknya berhasil mengamankan 64 orang, dan semuanya dikenai denda masing-masing 100 ribu.

Jadi, jumlah total pendapatan dari hasil denda Operasi Yustisi itu mencapai Rp. 6,4 juta. Hasil denda itu, menurut Hendri akan masuk khas daerah.

“Yang menangani nanti pihak Kejaksaan Kabupaten Malang,” tutur Hendri.

Sementara itu, salah seorang pelanggar asal Jatikerto, Arif Prayogo tidak bisa berbuat banyak saat dirinya disidang di hadapan petugas dan dikenai denda Rp 100 ribu.

Meskipun menurut dia, saat itu dia hendak pergi ke sawah untuk melihat kebun tebu miliknya.

“Ya mau gimana lagi, lha wong saya salah karena nggak pakai masker. Ya harus mau disanksi. Kan memang begitu aturannya,” pungkas Arif. (ron/rjs)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com