Connect with us

Pemerintahan

Pemkot Malang Borong Dua Penghargaan Kinerja Terbaik dari Kemendagri

Diterbitkan

,

IMG 20251204 091537
Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sepanjang tahun 2025 mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (istimewa)

KABARMALANG.COM – Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sepanjang tahun 2025 mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

Dalam sebuah riset komprehensif bersama salah satu media nasional, Pemkot Malang di nobatkan sebagai Pemerintah Kota dengan kinerja terbaik di dua kategori krusial.

​Penghargaan tersebut di serahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kepada Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, pada acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Kemendagri 2025 di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/12).

​Riset Kemendagri mengukur kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) se-Indonesia berdasarkan tujuh kategori.

Termasuk penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, layanan pendidikan/kesehatan, hingga pertumbuhan ekonomi.

​Dari seleksi ketat tersebut, Pemkot Malang terpilih sebagai Pemerintah Kota klasifikasi fiskal sedang dengan kinerja terbaik untuk dua  kategori.

Pertama yakni Penyerapan Tenaga Kerja dan​ kedua Penurunan Ketimpangan Kesejahteraan (Gini Ratio)

​Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan rasa syukurnya atas apresiasi ini.

Ia berharap penghargaan ini menjadi dorongan positif bagi jajarannya.

“Tentu bersyukur dan menjadi dorongan yang positif,”

“Motivasinya tentu kembali kepada bagaimana implementasi Dasa Bhakti dapat dirasakan warga Kota Malang,” tutupnya.

​Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menekankan pentingnya jiwa entrepreneur dan inovasi di era birokrasi modern, mengingat kompleksnya tantangan dalam pelayanan publik.

​”Program reward ini kita laksanakan sebagai upaya untuk membentuk iklim yang kompetitif bagi pemerintah daerah,”

“Karena itu, harus banyak terobosan, inovasi kreatif, dan sejumlah Perda yang bisa dibuat untuk hajat hidup masyarakatnya,” ujar Mendagri.

​Mendagri juga menambahkan bahwa pihaknya ingin terus mendorong Pemda untuk memperkuat legitimasi kepala daerah dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Advertisement

Terpopuler