Wali Kota Malang Wahyu Tekankan Komitmen Anti-Korupsi

KABARMALANG.COM – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menghadiri rapat koordinasi penguatan kepala daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang bebas korupsi pasca pelantikan.

Rakor ini menjadi momentum bagi kepala daerah untuk kembali memperkuat komitmen dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas korupsi.

Menurutnya komitmen Anti-Korupsi ini dapat mendorong keberhasilan implementasi program Dasa Bhakti yang di gagas dalam visi “Menuju Malang Mbois dan Berkelas”

Kegiatan ini di selenggarakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK.

Rakor ini ikuti 1seluruh kepala daerah di D. I Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, bertempat di Jogja Expo Center, Rabu (19/3/2025).

Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto memberikan arahan dalam kegiatan ini.

“Tadi di ingatkan oleh Ketua KPK, bahwa rapat koordinasi kepala daerah pasca pelantikan menjadi momentum untuk menguatkan komitmen”.

“Komitmen untuk bisa memerangi korupsi di daerahnya masing-masing”.

“Hari ini kami hadir berkomitmen bahwa ada delapan area pencegahan korupsi pada MCP KPK itu hal yang harus kita lakukan sesuai dengan indikator-indikatornya,” ucap Wali Kota Wahyu.

Lebih lanjut Wahyu menekankan bahwa komitmen anti-korupsi ini harus di dukung oleh seluruh perangkat daerah.

Hal ini sebagai pondasi utama dalam menjalankan pembangunan daerah, guna merealisasikan Program Dasa Bhakti.

“Misi keempat kami adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan sinergis”.

“Artinya setiap proses pemerintahan harus berjalan bebas dari praktik korups,” kata Wahyu.

“Dengan pemerintahan yang bersih, kami dapat menjalankan program pembangunan dengan maksimal,” lanjutnya.

Maka Program Dasa Bhakti dapat berjalan optimal.

Salah satunya jika di dukung oleh komitmen seluruh perangkat daerah untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi dan berintegritas.

Karenanya, Wahyu menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh perangkat daerah untuk menghadirkan pemerintahan yang bebas korupsi.

“Kepala perangkat daerah telah menandatangani pakta integritas. Termasuk parameter di tujuh area MCP. Karena hampir seluruh OPD itu termasuk dalam delapan area tersebut”.

“Dan saya minta seluruh perangkat daerah, ketujuh area ini bisa di lakukan dengan baik oleh masing-masing perangkat daerah,” pungkasnya. (tik/fir)