Minimnya Pengawasan, Ketua DPRD Kota Malang Soroti Kinerja OPD Terkait 

KABARMALANG.COM – Ketua Dewan Sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika soroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas Perdagangan maupun Satpol PP.

Terkait kasus minuman keras (miras) oplosan yang diduga menyebabkan meninggalnya empat warga Mojolangu. Dan, delapan orang lainnya, masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Menurut I Made Riandiana Kartika, Ketua Dewan Sementara mengatakan untuk kasus miras oplosan ini merupakan kasus yang luar biasa, dimana itu terjadi masih dalam satu kawasan di jalan Simpang Candi Panggung (RW 9), Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang.

“Bagi kami anggota DPRD itu adalah kasus luar biasa, dalam satu kawasan ada 13 korban yang dirawat di rumah sakit. Dan data hari ini, sudah 4 yang meninggal,” ujar Made sapaan akrabnya, Rabu (17/9/2019) saat ditemui di ruang kerjanya.

Dia melihat dalam kasus tersebut, ada pembiaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perdagangan maupun Satpol PP serta dinas terkait. Mereka sangat mudah mendapatkan minuman keras ini.

“Mereka sangat mudah mendapatkan minum keras tersebut dan sudah jelas-jelas pelanggarannya,” tegas politisi PDIP ini.

Made juga menyampaikan, dengan tidak adanya lebel dan ijin. Lanjutnya, tentu juga tidak ada pemasukan bagi negara itu dari segi cukai. Wilayah tidak mendapatkan apa-apa.

“Tidak ada pemasukan untuk negara. Itu dari segi cukai, dan wilayah pun tidak mendapat apa-apa untuk PAD (pendapatan asli daerah),” bebernya.

Pihak anggota dewan, menginginkan agar nantinya ada tindakan yang lebih tegas dari OPD terkait terutama dari segi pengawasan. Sekarang ini yang lemah itu di Perda-nya, masih berupa tipiring untuk yang menjual (miras).

“Perlunya sosialisasi di masyarakat yang saya rasa sangat kurang, baik itu di tingkat Posyandu maupun di tingkat kemasyarakatan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan harus sering turun,” pungkas Made. (ary/fir)