BPH Migas Dan DPR Dorong Digitalisasi Layanan Demi Kesatuan Harga

KABARMALANG.COM – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan DPR RI bekerjasama dalam pengawasan migas.

Anggota Komisi VII DPR RI, H Ali Ahmad mendorong digitalisasi layanan migas demi pemerataan subsidi serta menciptakan kesamaan harga di seluruh Indonesia.

Gus Ali, sapaannya, menegaskan ini saat bersinergi bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Dia juga menggandeng BPH Migas untuk sosialisasi kepada masyarakat di Hotel Ijen Suites Malang dalam rangka pembahasan kinerja dan penyuluhan regulasi BPH Migas tahun anggaran 2021, Selasa (2/11).

Gus Ali mengatakan bahwa sinergitas ini meliputi pengawasan lapangan hingga dorongan pemenuhan digitalisasi.

Dengan harapan, dorongan itu memperkuat program pemerataan harga dan subsidi gas maupun minyak.

“Jadi DPR meminta digitalisasi dan pengawasan untuk melihat apakah ada penyelewengan masalah subsidi dan juga program pemertaan yang kita dorong,” ujarnya.

H Ali Ahmad, Anggota Komisi VII DPR RI dapil Malang Raya. (foto : carep-04)

Gus Ali mengungkapkan, salah satu upaya digitalisasi adalah memasang alat di nozzle SPBU.

Alat tersebut akan terpasang sistem yang terkoneksi secara digital.

Menurut Gus Ali, terobosan ini bisa mengawasi seluruh subsidi minyak maupun gas di seluruh SPBU.

Apalagi, Gus Ali mengakui masih ada SPBU ‘nakal’ dan hal tersebut perlu pengawasan ketat.

“BPH Migas sulit mengawasi sendiri secara manual. Kantor BPH Migas berapa? Kan gak ada di kecamatan, berbeda dengan SPBU. Jadi kita mendorong itu. Paling tidak digitalisasi itu bisa menguranginya,” ungkapnya.

Dia juga meminta kepada BPH Migas juga bisa bekerjasama dengan TNI-Polri untuk bisa melakukan sidak secara rutin.

Lalu, pentingnya aduan masyarakat juga menjadi salah satu solusi dalam melakukan tindakan.

“Kan perlindungan konsumen itu sangat penting,” imbuhnya.

Selain itu, persoalan pemerataan satu harga, juga harus segera terwujud.

Dia membeberkan bahwa BBM satu harga tersebut harus rampung pada tahun 2024 mendatang.

Kabar Lainnya : PPNS BPH Migas Dibekali Senjata Api.

Akan tetapi, Gus Ali mengakui banyaknya kendala untuk harga di luar pulau Jawa.

Karena itu, sinergitas ini juga terwujud demi segera mencari solusi pasti.

“Jadi kalau gak salah sudah kurang dikit ya (pemerataan harga BBM). Yang di luar pulau itu kendalanya di pencarian investor. Kalau keamanan dan perijinan bisa kita lakukan segera,” katanya.

Terlebih, BPH Migas yang saat ini telah mengeluarkan aplikasi Pertamina Shop.

Layanan ini menjadi salah satu jawaban dalam masalah pemerataan distribusi.

“Iya, jadi insyallah kalau di daerah-daerah ada pertamina shop bisa sesuai dengan apa yang diinginkan (pemerataan),” ucapnya.

Sementara itu, Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra menyebutkan bahwa BPH Migas memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendistribusian BBM.

Dia menegaskan, BPH Migas secara tegas bakal melakukan pengawasan ketat terhadap program BBM satu harga dan migas.

Apalagi, saat ini telah tercatat total sekitar 8.002 lembaga penyalur dan 192 terminal penyalur BBM di seluruh Indonesia.

Kemudian, BPH Migas juga bertugas terhadap penataan BBM Nasional. “Kami juga melakukan penetapan tarif terkait gas rumah tangga juga,” katanya.

Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra. (foto : carep-04)

Lewat sinergi bersama DPR RI, BPH Migas membuka pintu pengawasan secara maksimal.

BPH Migas juga bisa mendorong berbagai program dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

“Kebijakan kita membangun pemahaman dan partisipatif kepada masyarakat. Sosialisasi juga bentuk sinergi kami bersama DPR RI,” tutupnya.(carep-04/yds)