Connect with us

Pemerintahan

PPNS BPH Migas Dibekali Senjata Api

Diterbitkan

||

MoU BPH Migas dan PT Pindad Persero untuk pengadaan senpi PPNS. (Foto : Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas bakal bersenjata api. Yaitu, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPH Migas.

Ini karena petugas BPH Migas acapkali mendapat ancaman kejahatan. Suplai senjata api didatangkan dari PT Pindad Persero.

MoU pun disepakati antar kedua institusi, Senin (16/11). Namun tidak semua personel dibekali dengan senpi.

“Hanya penyidik yang diperbolehkan. Personel PPNS harus mengikuti sertifikasi penyidik dan pendidikan lainnya,” ungkap Kepala BPH Migas, M Fanshurullah Asa usai MoU dengan PT Pindad, Kecamatan Turen.

Pembekalan senpi kepada PPNS sesuai dengan peraturan. Yaitu, peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2017.

PPNS dapat dibekali dengan senjata anorganik. BPH Migas tetap mematuhi aturan jumlah senjatanya. Yakni sepertiga dari jumlah PPNS-nya.

“Misalnya, PPNS ada 30 orang. Senjata yang boleh dimiliki berjumlah 10 pucuk,” imbuh dia.

PT Pindad juga siap mendukung kebutuhan BPH Migas. Dukungan PT Pindad antara lain produk senjata api.

Lalu, munisi, tabung gas, tempat pengisian bahan bakar mini. Serta, produksi hilir minyak dan gas bumi.

“Ini langkah awal hubungan strategis bagi kedua belah pihak. Yaitu PT Pindad dan BPH Migas,” ujar Direktur Utama PT Pindad Persero, Abraham Mose.

Anggota Komisi VII DPR RI, Moreno Soeprapto menyambut baik. Aktivitas BPH Migas kerap dihadapkan dengan oknum kejahatan.

“Bukan hanya wacana dan cerita. Pada 2013, BPH Migas pernah berhadapan dengan mafia bersenjata,” kata Moreno.

“Ini untuk mengawasi pendistribusian BBM dan Gas bumi. Rencana ini perlu disambut baik,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Namun, Moreno menekankan aparat harus tetap hadir dalam pengamanan. Serta, pendistribusian BBM dan Gas Bumi.(im/yds)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

COVID-19

Sutiaji Non Reaktif, Sekda Masuk RS

Diterbitkan

||

Walikota Malang Drs H Sutiaji (Foto : Kabarmalang.com)
Wali Kota Malang Sutiaji dalam kondisi sehat meski tidak ngantor. (Foto : Kabarmalang)

 

KABARMALANG.COM – Isu terganggunya kesehatan dua figur Pemkot Malang merebak di medsos. Wali Kota Malang, Sutiaji dituding positif Covid-19. Begitu juga Sekretaris Daerah, Wasto, disebut terpapar virus itu.

Kabag Humas Setda Kota Malang, Nur Widianto mengklarifikasi. Dia menjelaskan kondisi Sutiaji saat ini sudah sehat.

Namun, Sutiaji masih menjalani beberapa rehabilitasi. Dia juga sedang melalui beberapa pemeriksaan secara menyeluruh.

“Pak Wali dalam kondisi sehat. Namun memang masih butuh istirahat. Mengingat, rangkaian giat 20-22 November lalu cukup menguras energi,” ujarnya, Senin malam (30/11).

Dalam kondisi tersebut, Sutiaji sempat melakukan rapid test. Hasilnya adalah non reaktif. Namun, Sutiaji disarankan beristirahat dan berkegiatan dari rumah saja.

“Pagi ini Pak Wali masih memimpin rakor secara virtual; Rakor tersebut rutin dilaksanakan setiap hari senin,” tambahnya.

Namun, beberapa ASN di lingkungan Wali Kota menurun kesehatannya. Jumlahnya cukup banyak, sampai 15 orang.

Mereka telah 2 kali rapid dan dinyatakan reaktif. Ini mengindikasikan kuat konfirm positif.

“Oleh karenanya, Pak Wali juga sedang menunggu hasil swabnya. Untuk dapat diketahui kondisinya lebih lanjut,” sambungnya.

Sementara itu, Sekda Wasto sedang dirawat di rumah sakit. “Namun, sampai saat ini kami belum menerima laporan observasinya. Tapi berdasarkan 2 kali hasil rapidnya memang dinyatakan reaktif,” tutur Widianto.

Sutiaji menitipkan pesan agar masyarakat meningkatkan imunitas. Kesehatan diri harus dijaga pula. Agar terhindar dari paparan virus Covid-19.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

Cegah Covid-19, Sosialisasi Lewat Toa Masjid

Diterbitkan

||

Puskesmas Rampal Celaket. (Foto : Fathi)

 

KABARMALANG.COM – Puskesmas Rampal Celaket memiliki cara berbeda sosialisasi protokol kesehatan (prokes). Pelantang rumah ibadah dan sekolah dimanfaatkan untuk sosialisasi.

“Inovasi kami adalah menggunakan speaker masjid, gereja, dan sekolah. Pesan yang disampaikan, sosialisasi protokol kesehatan,” kata dr Moh Ali Sahib, Kepala Puskesmas Rampal Celaket, kepada Kabarmalang.com, Senin (30/11).

Ali menyebut puskesmas tersebut membawahi tiga kelurahan. Yakni Rampal celaket, Samaan, dan Klojen. Sehingga sosialisasinya dilakukan di tiga wilayah itu.

“Prosesnya, kita menyurati lewat kelurahan masing-masing. Lalu disampaikan ke masjid dan gereja. Biasanya diputar setelah dhuhur dan maghrib,” jelasnya.

Inovasi ini muncul pada bulan Agustus lalu. Awalnya, tim promosi kesehatan Puskesmas membuat rekaman tentang prokes.

Rekaman dikombinasikan dengan mobil dan sepeda keliling. Tapi, Ali merasa sosialisasi begini belum efektif.

“Kalau kita hanya keliling, mungkin yang bekerja belum pulang. Momen setelah maghrib itulah pas untuk sosialisasi,” jelasnya.

Sehingga, ide sosialisasi lewat pelantang rumah ibadah pun muncul. Akhirnya, toa masjid dimanfaatkan untuk sosialisasi prokes.

 

Penanganan Limbah Medis dengan SIMOLI

Puskesmas Rampal Celaket juga mengusung program penanganan limbah medis. Yakni Sistem Monitoring Limbah (SIMOLI).

“Simoli itu programnya kesehatan lingkungan. Jadi kita laksanakan pemantauan dari lingkungan,” ujar Ali.

Simoli merupakan cara pemantauan kesehatan lingkungan. Termasuk, cara penanganan limbah medis.

Dr Moh Ali Sahib, Kepala Puskesmas Rampal Celaket.

Menurut Ali, SIMOLI acapkali dipaparkan di kampung-kampung tangguh. Karena, SIMOLI memberi kerangka jelas dalam penanganan limbah medis.

Ali mengapresiasi dukungan Pemkot Malang dan Dinkes. Karena, kampung tangguh dan pemerintah berkolaborasi.

“Yaitu, integrasi dengan kampung tangguh menjadi tim khusus kecamatan. Peran sertanya memang di situ. Untuk menekan penyebaran Covid-19,” tutupnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

DIPA 2021 Kota Malang Rp 6,085 Triliun

Diterbitkan

||

Gubernur Jatim saat menyerahkan dokumen DIPA kepada Wawali Kota Malang. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COMPemprov Jatim menyerahkan DIPA 2021 kepada seluruh daerahnya, Senin (30/11). Kota Malang pun menerima DIPA sebesar Rp 6,085 triliun.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkannya secara simbolis. DIPA 2021 Kota Malang diterima Wawali Sofyan Edi Jarwoko.

Khofifah juga menyerahkan buku TKDD senilai Rp 1,198 triliun. Penyerahan dilakukan di di Grand City Conv Surabaya.

DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dokumen ini disusun atas Keputusan Presiden. Fungsi DIPA yaitu dasar pelaksanaan anggaran.

Sementara, TKDD adalah dokumen Transfer ke Daerah dan Dana Desa. TKDD terdiri dari beberapa dana pemerintahan.

Misalnya, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Lalu, Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik. Ada juga Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

Menurut Edi, penyerahan DIPA lebih awal merupakan percepatan pembangunan. Harapannya, proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran lebih cepat.

Awal Januari 2021, penyerapan anggaran harus sudah dimulai.

“Hal ini diharapkan memberikan dampak besar terhadap kegiatan perekonomian. Sehingga masyarakat segera menikmati hasil pembangunan lebih cepat,” kata Edi, Senin (30/11).

Dia berharap pembangunan bisa berjalan lebih baik. Pelayanan kepada masyarakatpun bisa berjalan lebih lancar pula.

“Semoga manfaat dana pemerintah (APBN-APBD) segera dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap pengguna anggaran dapat memaksimalkan anggaran negara. Pemerintah sudah mempunyai program-program pembangunan yang direncanakan.

Baik itu pembangunan infrastruktur maupun SDM. Seperti ketahanan pangan dan energi dan transportasi publik.

Termasuk, program perlindungan sosial. Misalnya bantuan operasional sekolah dan bantuan siswa miskin.

Dia juga mengharap ada kecepatan penggunaan anggaran bidang sosial. Yaitu program keluarga harapan, KUR dan sistem jaminan kesehatan.

“Terlebih, sekarang kita sedang berada di masa pandemi Covid 19. Saya berharap dana yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin. Utamanya dalam rangka pemulihan kesehatan dan perekonomian Kota Malang,” tambahnya.

Edi juga menghimbau adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Karena, kesenjangan fiskal pusat dan daerah perlu dipangkas. Tak terkecuali, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com