Kemiskinan Kota Malang Paska Pandemi Naik 0,37 Persen

KABARMALANG.COM – Data BPS Kota Malang mencatat, angka persentase kemiskinan Kota Malang di tahun 2019 sebelum pandemi covid-19 sebesar 4,07 persen.

Setelah pandemi, angka kemiskinan Kota Malang tersebut naik di tahun 2020 menjadi 4,44 persen.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak menegaskan situasi kemiskinan seperti di Kota Malang, juga terjadi di daerah lain di Jatim.

Karena itu, dia mengajak pemerintah daerah memetakan kemiskinan ekstrem akibat pandemi 2020.

Setelah pemetaan, Emil yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jatim, bisa mengajak daerah untuk menangani kemiskinan di seluruh Jawa Timur.

Emil mengajak rapat virtual dan luring para pimpinan daerah di Jatim, termasuk Kota Malang.

Wawali Sofyan Edi Jarwoko hadir langsung dalam forum rapat di Hotel Harris Bundaran Satelit Surabaya, Rabu (22/9).

Pasalnya, selain Wawali, Sofyan Edi juga Ketua TKPK Kota Malang. Rapat ini berlangsung selam 3 hari, muali 22 sampai 24 September 2021, Jumat besok.

Sinkronisasi gerak percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut.

Emil menyampaikan pentingnya pemetaan dan penyajian data dari kondisi makro sampai ke mikro.

“Kita sudah mengupas seluruh data-datanya. Kalau masalah program saya rasa sudah banyak yang terinformasikan dan kita sepakat mari kita susun,” ujarnya.

Kabar Lainnya : Jelang Akhir Tahun, BPS Catat Kenaikan Harga Pangan di Kota Malang.

Menurut Emil, daerah bisa mengadopsi strategi Pemprov Jatim untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Meskipun, dia tetap mendorong kepala daerah untuk mengadopsi strategi sesuai kearifan lokal daerah masing-masing.

“Nanti kita paparkan strategi provinsi dulu. Kemudian kabupaten kota bisa lihat di mana bisa komplementer,” tambah Emil.

Sejumlah topik pembahasan dalam forum tersebut antara lain kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Kemudian, penanggulangan kemiskinan ekstrem Jatim melalui pemberdayaan masyarakat dan desa.

Ada pula pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan ekstrem Jatim.

Serta, best practice percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur M Yasin mengamini.

Forum ini akan membangun persamaan persepsi dan sinergitas antara Provinsi dan Kabuaten / Kota se-Jawa Timur.

Forum tersebut juga mendorong kesamaan pemahaman dan harmonisasi. “Langkah ini sangat strategis karena kita laksankan sebelum penyusunan APBD 2022,” tegasnya.

Dari data olahan Pemprov Jatim, kemiskinan ekstrem yaitu kemiskinan yang mengikuti standar global. Di mana garis kemiskinan setara dengan 1,9 USD.

Wawali Kota Malang sangat terbantu dengan adanya forum ini. Karena, Pemkot Malang bisa memiliki garis besar penanganan kemiskinan yang sesuai arahan Pemprov Jatim.

“Karena itu saya sangat apresiasi sekali pada forum yang sangat strategis ini,” ujar Bung Edy sapaan akrab Wawali Kota Malang.(carep-04/yds)