Connect with us

Edukasi

Sri Untari Sah Ketua Dekopin, Hanya Butuh Ketegasan Menkop

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Para pakar hukum seluruh Indonesia berkumpul di Jember untuk melakukan Forum Group Discussion (FGD) mengkaji persoalan hukum untuk mendorong dan mengembangkan iklim dan kondisi perkoperasian yang demokratis sesuai prinsip koperasi Indonesia.

Menurut Dr. Agus Riewanto, Dosen Tata Negara UNS, berdasarkan kajian hukum, Ketua Umum Dekopin yang tepat adalah yang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden No.6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia dan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu Munas Dekopin yang
memilih Sri Untari Bisowarno sebagai ketua umum Dekopin untuk periode
2019-2024.

Agus menyampaikan, pendapat hukum ini merupakan pendapat hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan karena telah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat hukum ini merupakan wujud nyata peran Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan legalitas Kepengurusan Dekopin, dalam mewujudkan tujuan penyelenggaran perkoperasian Indonesia. Karena itu, ia meminta kepada pihak pemerintah dalam hal ini kementrian Koperasi dan UKM, untuk bisa mengambil langkah yang tegas.

“Berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum dalam Focus Group Discussion ini, maka dihasilkan beberapa rekomendasi, diantaranya: Syarat keberlakuan Anggaran Dasar Dekopin termasuk Anggaran Dasar hasil perubahan telah ditentukan secara jelas dan tegas pada Pasal 59 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pasal 36 Anggaran Dasar Dekopin yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2011 yaitu wajib mendapat pengesahan dari Pemerintah,” tuturnya, Selasa (21/07/2020).

Karena itu, Menkop tidak usah ragu untuk mengakui, kepemimpinan Sri Untari. Sebab legalitasnya jelas, kalaupun ada yang menggugat dasarnya tidak akan kuat. Karena yang dilakukan pihak Nurdin Halid, melakukan perubahan suatu Anggaran Dasar Dekopin dan hasil perubahan tersebut belum mendapat pengesahan dari Pemerintah, maka Anggaran Dasar hasil perubahan tersebut belum berlaku tidak sah sehingga berimplikasi tidak bisa menjadi dasar hukum bagi pengambilan keputusan atau kebijakan organisasi. Pada saat, hasil perubahan itu belum mendapat pengesahan dari Pemerintah, maka, yang masih sah berlaku adalah Anggaran Dasar yang asli (sebelum perubahan) yaitu Anggaran Dasar sebagaimana disahkan dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2011.

Kedua, berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Dekopin yang masih sah berlaku yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2011 disebutkan. Ketua Umum Dekopin dipilih secara langsung, dengan masa jabatan paling lama 2 (dua) kali berturut-turut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka,  Ketua Umum yang menjabat lebih dari 2 (dua) kali berturut-turut adalah tidak sah. Dengan demikian, ditegaskan dia terpilihnya Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Dekopin adalah tidak sah dan tidak memiliki legalitas untuk bertindak atas nama DEKOPIN.

“Ketiga, Pendapat Hukum Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 yang menyatakan terpilihnya Nurdin Halid sebagai Ketua Umum DEKOPIN 2019 – 2024 tidak sah karena melanggar Undang-Undang No.25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar DEKOPIN yang disahkan dengan Keputusan Presiden No.6 Tahun 2011 serta menyatakan pemilihan Ketua Umum DEKOPIN yang tepat tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden No.6 Tahun 2011,” tandasnya.

Pihaknya menambahkan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 yaitu Munas DEKOPIN yang memilih Sri Untari Bisowarno sebagai ketua umum DEKOPIN 2019-2024 merupakan pendapat hukum yang bersifat mengikat hal ini dikarenakan kewenangan untuk memberikan penafsiran hukum atas isi suatu peraturan perundang-undangan di lingkungan pemerintah merupakan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Keempat, Kementerian Koperasi dan UKM, perlu untuk menindaklanjuti Pendapat hukum Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM nomor PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 melalui berbagai kegiatan kemitraan dengan Dekopin Tindaklanjut pendapat hukum tersebut oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, merupakan satu kesatuan sikap Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan Demopin. Tindak lanjut ini juga diperlukan supaya Dekopin, bisa segera bekerja demi mewujudkan fungsinya, sebagai organisasi tunggal gerakan koperasi dalam memperjuangkan kepentingan dan sebagai pembawa aspirasi koperasi Indonesia.

Terhadap pihak-pihak yang keberatan terhadap pendapat hukum  Kementerian Hukum dan HAM terkait Keabsahan Pengurus Dekopin, menurut Agus hendaknya menempuh jalur konstitusional yang tersedia dan menghindari upaya pemaksaaan kehendak dan tindakan-tindakan penyelesaian yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945.

Para pakar yang hadir, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Susi Dwi Harijanti, Ph.D, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Prof. Dr. Benny Riyanto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Serta Prof. Dr. Dominikus Rato, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Oce Madril, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM), Dr. Riawan Tjandra, Pakar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unika Atmajaya Yogyakarta.

Dr. Agus Riewanto, Direktur LKBH Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Jimmy Z. Usfunan, Ketua Studi Pancasila dan Penyelenggaraan Dr. Bayu Dwi Anggono, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember dan Para akademisi serta peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia lainnya. (ary/fir)

Edukasi

Ospek Daring Program Pendidikan Vokasi UB Ramah Difabel

Diterbitkan

||

Oleh

Ketua Pelaksana PKKMB Program Pendidikan Vokasi UB 2020, Harnan Maliki Abdullah

 

KABARMALANG.COM – Ospek di Kampus Universitas Brawijaya dikenal dengan istilah Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya (PKKMB UB). Untuk tahun ajaran 2020/2021, karena sedang masa pandemi, maka proses PKKMBnya dilaksanakan secara daring.

Khusus di PKKMB UB Program Pendidikan Vokasi, tahun ini diikuti oleh 1119 mahasiswa baru. Dari total jumlah tersebut, ada sekitar seratusan mahasiswa baru yang difabel atau berkebutuhan khusus.

“Vokasi termasuk yang banyak, karena lebih ke keterampilan, seperti di programing di teknologi informasi, kita sediakan untuk isyarat dan penerjemahnya, jumlahnya ada sekitar seratusan mahasiswa difabel,” ujar Ketua Pelaksana PKKMB Vokasi UB 2020, Harnan Maliki Abdullah, Senin (21/09/2020).

Abdul menambahkan, beberapa yang bisa disebutkan adalah pendertia tuna rungu. Diberikan layanan difabel seperti di TV, ada penerjemah isyarat di pojok layar.

Untuk keterangan tambahan, dari total 1119 mahasiswa baru Program Pendidikan Vokasi UB 2020 terdiri dari program studi keuangan perbankan, program studi administrasi bisnis, program studi perhotelan, dan program studi desain grafis. (fat/fir)

 

Lanjutkan Membaca

Edukasi

Mahasiswa UB buat gel dari Asam Jawa untuk Pemutih Gigi Alami

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Tiga mahasiswa Universitas Brawijaya (UB), Ririn Lutvita Sari (FKG), Afina Muti’ah Tuhepaly (FKG), dan Kharisma Ghanyysyafira (FT) membuat gel dari Asam Jawa yang berguna untuk memutihkan gigi secara alami.

Salah satu mahasiswa, Ririn Lutvita Sari mengatakan gigi yang mengalami perubahan warna secara ekstrinsik, sulit dihilangkan dengan cara menggosok gigi ataupun scalling, dan salah satu cara yang selama ini dilakukan adalah dengan pemutihan gigi atau Bleaching.

Namun, bahan pemutih gigi itu memberikan efek meningkatnya porositas atau penurunan kekuatan gigi, sehingga menurunkan kekerasan enamel.

Oleh karena itu, Ririn dan kawan-kawan mencoba memaksimalkan potensi asam jawa sebagai bahan pemutih gigi.

Ia menjelaskan, bahan alami yang mempunyai kemampuan untuk merubah warna gigi atau menghilangkan noda gigi yaitu asam malat (malic acid).

Dan, salah satu buah yang mengandung asam malat (malic acid) adalah buah asam jawa (Tamarindus indica L.).

Ririn, kemudian mengubah Asam Jawa menjadi gel untuk menjadi produk pemutih gigi, dan bisa diaplikasikan ke gigi selama kurang lebih 10-20 menit dan dilakukan 2-3 kali dalam satu hari.

Produk pemutih gigi berbentuk gel dari asma jawa lebih efektif dan aman karena memiliki ukuran nanopartikel, dan menggunakan bahan-bahan alami.

Sedangkan Asam Malat sendiri memiliki berat molekul sangat rendah sehingga mampu berdifusi ke dalam email dan dentin, dan dapat mengoksidasi permukaan email gigi dengan cara melepaskan oksigen yang bebas pada ikatan rangkap dari senyawa organik dan anorganik dalam gigi.

“Dalam proses bekerjanya akan terjadi proses oksidasi melibatkan oksigen dan hilangnya hidrogen. Pada proses oksidasi terjadi pemecahan rantai zat chromofor pada gigi yang sebelumnya berikatan pada pelikal, sehingga menyebabkan warna gigi menjadi lebih gelap dan terjadi reaksi reduksi yang membuat warna gigi menjadi lebih terang,” kata Ririn dalam keterangan resminya, Senin (21/9/2020).

Dosen pembimbing, Feni Istikharoh, drg menjelaskan hampir 90% material kedokteran gigi merupakan produk impor, sehingga tidak heran jika material kedokteran gigi saat ini relatif mahal.

“Kita tahu bahwa Sumber Daya Alam di Indonesia sangatlah melimpah, salah satunya adalah asam jawa. Asam jawa memiliki kandungan asam malat dan asam oksalat yang cukup tinggi,” beber Feni terpisah.

Adanya penelitian mengenai asam jawa yang nantinya dikembangkan menjadi produk nanogel, dapat berpotensi untuk digunakan sebagai produk material pemutih gigi yang aman, serta memiliki kemampuan untuk memutihkan gigi yang tidak kalah dengan produk luar negeri,” sambungnya.

Feni berharap melalui produk tersebut dokter gigi tidak perlu mengimport material pemutih gigi dari luar negeri lagi.

“Jika kita dapat mengolah sumber daya alam kita yang begitu melimpah, kedepan harapannya kita dapat mengurangi ketergantungan untuk mengimport material kedokteran gigi,” Feni Istikharoh menambahkan. (rjs/fir)

Lanjutkan Membaca

Edukasi

Kreatif, Mahasiswa UB Membuat Kasa dari Sarang Tarantula

Diterbitkan

||

Oleh

Ilustrasi Kasa dari Sarang Tarantula, Buatan Mahasiswa UB

 

KABARMALANG.COM – Lima mahasiswa UB lintas fakultas membuat desain kasa dari sarang telur Laba-laba Tarantula atau KASPRO.

Rizky Senna salah satu anggota tim mengatakan selama ini sarang telur tarantula dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat Indonesi. Padahal di balik itu semua sarang telur tarantula menyimpan berjuta manfaat yang jarang diketahui.

“Kandungan protein fibroin atau fibrinoin yang tinggi pada sarang telur tarantula mampu membantu mempercepat penghentian darah serta penyembuhan pada luka terbuka,” kata Rizky.

Dia menambahkan, luka terbuka yang dibalut dengan kasa akan mengalami regenerasi karena jumah sel fibroblas, sintesis kolagen, kekuatan tensile, kontraksi luka dan periode epitelisasi.

“Penyembuhan luka Kasa Kaspro melalui kandungan protein yang ada di dalamnya. Cara kerjanya sama seperti kasa biasanya, hanya saja penyembuhan bisa lebih cepat,” lanjut Rizky.

Anggota tim lain sekaligus Manajer Produksi, Yushidayah menjelaskan sarang telur tarantula didapat dari hasil pembudidayaan selama sekitar dua bulan sebelum sarang telur tarantula dipanen.

Pembudidayaan tersebut , lanjut Yushidayah, dilakukan dengan bekerjasama dengan mitra pecinta/kolektor tarantula yang ada di Indonesia.

Ming Cu, salah satu pemilik sekaligus mitra tarantula terbesar di Indonesia mengungkapkan desain inovasi Kasa Sarang Tarantula sangat menarik karena lebih efektif dalam penyembuhan luka dibandingkan dengan kasa konvensional.

Selain itu limbah dari sarang telur tarantula memang jarang digunakan atau diolah kembali menjadi bahan/produk yang bermanfaat.

“Ya, sangat menarik ya, inovasi dari temen-temen ini bagus sekali, apalagi limbah tarantula jarang juga digunakan atau diolah kembali menjadi bahan/barang yang bermanfaat,” ungkap Ming Cu. (fat/fir)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com