Connect with us

Pilbup 2020

Bawaslu Kabupaten Malang Usulkan 675 Petugasnya di Rapid Test

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang mengusulkan agar ratusan petugas pengawas Pemilu untuk dilakukan rapid tes.

Hal itu merupakan langkah antisipatif yang dilakukan Bawaslu, mengingat menjelang Pilkada Kabupaten Malang pada 9 Desember 2020 mendatang, seluruh petugas akan bertugas di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ini.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Kabupaten Malang, George da Silva mengatakan, bahwa pihaknya akan segera bersurat kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk permintaan rapid test tersebut.

“Iya tadi kami sudah bertemu dengan Kadinkes Kabupaten Malang dan Minggu ini kami bersurat untuk permintaan rapid tes teresebut,” ujar George, Senin (20/07/2020).

Lebih lanjut George menjelaskan, setidaknya ada 675 pengawas dan petugas sekretariat yang diusulkan untuk dilakukan rapid test. Ke 675 pengawas Pemilu tersebut yakni 165 orang staf sekretariat di masing masing kecamatan, 99 orang komisioner Panwascam, 390 Pengawas Desa/Kelurahan, dan 21 orang komisioner Bawaslu beserta staf sekretariat.

Sementara itu, George mengatakan, biaya yang dialokasikan untuk rapid test tersebut adalah sebesar Rp 150 ribu setiap orangnya. Sehingga, jika nanti ada kekurangan dalam pembiayaannya, makan akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk diberikan subsidi.
“Kemarin rapid tes di KPU itu biayanya Rp 240 ribu, KPU hanya punya Rp 150 ribu, jadi Pemerintah nomboki (subsidi-red),” tegasnya.

Sementara itu, menjelang Pilkada Kabupaten yang diprediksi bakal digelar di tengah pandemi Covid-19 ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi sebagian masyarakat. Pasalnya, kontestasi perebutan kursi N1 ini juga dikhawatiran memunculkan kerumunan masa, yang dapat menjadi potensi penularan Covid-19.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang, Muslimin menyarankan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 dapat diundur.

Hal tersebut dikarenakan saat ini Kabupaten Malang juga masih dalam masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), ditambah lagi jumlah pasien positif Covid-19 yang masih terus meningkat setiap harinya.

“Sebaiknya Pemkab fokus pada penanganan Covid-19 ini agar tidak semakin banyak. Semakin hari kan semakin bertambah. Tidak usah dipaksakan dulu melaksanakan Pilkada daripada mengorbankan rakyat. Nanti pasti tidak bisa maksimal,” ujar Muslimin saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Menurut Muslimin, ada dua kerugian yang bakal didapat jika Pilkada tetap dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang. Dirinya menyebut, hal ynag dikhawatirkan jika Pilkada ini digelar, maka dampaknya akan dirasakan masyarakat. Dimana selain itu, juga ada kekhawatiran terkait penyebaran Covid-19.

“Pilihan kan bisa tidak maksimal. Masyarakat juga bisa jadi korban. Kan nanti rugi semua. Kalau diundur mungkin lebih baik. Apalagi kekawatiran terkait penyebaran Covid-19 juga pasti ada, nanti kan juga pasti ada kerumunan,” imbuh dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa usulannya tersebut akan dicoba untuk terus disuarakan. Terlebih dalam internal fraksi, usulan tersebut juga sudah pernah dibahas.

“Penularan itu semakin besar kemungkinannya. Insyaallah, usulan ini tetap akan saya suarakan. Kalau internal fraksi sudah, diskusi kita sudah, semua sepakat. Ini wacana,” pungkasnya. (ris/fir)

Pilbup 2020

Akibat Pandemi Ladub Akan Maksimalkan Kampanye Digital

Diterbitkan

||

Oleh

Latifah Shohib (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati Malang, Latifah Shohib-Didik Gatot Subroto alias Ladub akan memaksimalkan kampanye secara digital. Hal itu dikarenakan kondisi saat ini tengah pandemi Covid-19.

Paslon yang mengusung tagline Malang Bangkit itu juga menginginlan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang tahun ini berjalan soft.

“Namun meski tidak dalam kondisi pandemi, munkin kami juga tetap akan melaksanalan kampanye digital. Karena kami ingin Pilkada tahun ini berjalan dengan soft. Tidak saling menghujat,” ungkap Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Ahmad

Gus Ali -sapaan akrab Ali Ahmad- menilai bahwa jangkauan kampanye digital itu cukup efektif serta mampu menjangkau responden yang cukup luas. Sasaran utamanya adalah pemilih pemula yang didominasi kaum milenial.

“Kami sudah menghitung, jumlah pemilih, dengan cara apa. Kami berharap, Pilkada ini dengan sifatnya beradab dan baik,” Gus Ali mengakhiri.

Sementara itu, Calon Bupati Malang, Lathifah Shohib mengatakan agar kampanye berjalan lebih maksimal lagi, pihaknya juga tidak akan melupakan kampanye secara langsing. Pihaknya mengklaim bahwa relawannya nanti alan bergerak secara door to door.

“Disamping medsos, kami juga kampanye door to door, untuk mereka yang tidak terjangkau medsos. Dibantu relawan untuk mengenalkan Ladub di pelosok-pelosok,” tukas perempuan kelahiran Jombang itu. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

KPU Tetapkan Sandi Nomor Urut Satu Dan Ladub Nomor Dua

Diterbitkan

||

Oleh

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang, HM Sanusi-Didik Gatot Subroto (Sandi) dan Latifah Shohib-Didik Budi Muljono saat menerima nomor urut dari KPU Kabupaten Malang (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Kedua pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malang yang akan berkompetisi dalam Pilkada Kabupaten Malang 9 Desember mendatang sudah mendapatkan nomor urut.

Berdasarkan penetapan KPU Kabupaten Malang pada rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Malang, Kamis (24/09/2020) untuk Paslon HM Sanusi-Didik Gatot Subroto (Sandi) mendapat nomor urut 1. Sedangkan Paslon Latifah Shohib-Didik Gatot Subroto (Ladub) masuk urutan 2.

Paslon Sandi berharap nomor urut 1 yang diterimanya tersebut bisa menjadi tauladan serta menjadi pilihan masyarakat Kabupaten Malang dalam Pilkada 9 Desember nanti.

“Pada 9 Desember nanti masyarakat Kabupaten Malang hanya satu pilihan, Sandi untuk Malang Makmur,” kata Didik Gatot Subroto dalam konferensi persnya usai menerima nomor urut dari KPU Kabupaten Malang.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Sandi, Hari Sasongko mengatakan usai menerima nomor urut tersebut pihaknya akan menyiapkan desain dan akan menyebarluaskan kepada masyarakat sesuai dengan tahapan kampanye yang telah diatur oleh KPU Kabupaten Malang.

“Misi kita (Sandi) menang dalam pilkada sekaligus menang dalam hal pencegahan Covid-19,” tegasnya.

Untuk diketahui, majunya Paslon Sandi dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020 diusung oleh enam partai, yakni PDI Perjuangan, PPP, NasDem, Demokrat, Gerindra, dan Golkar.

Sementara itu, Paslon Latifah Shohib-Didik Budi Muljono (Ladub) mengaku menerima dengan nomor urut 2 yang diterimanya. Pasalnya sebelumnya pasangan yang mengusung tagline Malang Bangkit itu telah memproklamirkan salam dua jari kepada para pendukungnya.

“Jadi, mendapatkan nomor urut 2 bukan menjadi masalah bagi kami. Sebab kita sudah mengenalkan salam dua jari ke masyarakat. Justru memudahkan kami untuk sosialisasi, tidak mengulangi lagi, tidak merubah. Karena sudah semangatnya, semangat Ladub,” tegas Latifah Shohib dalam konferensi persnya di Ruang Faksi DPRD Kabupaten Malang, Kamis (24/09/2020).

Lebih lanjut, Bu Nyai -sapaan akrab Latifah Shohib- mengatakan Ladub bakal melakukan sosialisasi terkait visi misi yang tertuang dalam Malang Bangkit.

“Kami akan menyampaikan visi misi kepada masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, percepatan pembangunan, kemudian pertanian,” terangnya.

Perempuan yang merupakan kerabat Alm Gusdur itu menyebut, Kabupaten Malang memiliki potensi luar biasa. Dan hal itu menurutnya membutuhkan kepemimpinan yang tepat.

“Potensi yang luar biasa di Kabupaten Malang terkait dengan pengembangan destinasi wisata itu merupakan salah satu program unggulan dari Ladub,” tutupnya. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pilbup 2020

Wartawan Dilarang Meliput Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Malang

Diterbitkan

||

Oleh

Situasi diluar ruang rapat pleno terbuka pengundian nomor urut Paslon Bupati-Wakil Bupati Malang (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang melarang puluhan wartawan baik media cetak, televisi dan online untuk melakukan peliputan saat gelar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Malang di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang, Kamis (24/09/2020).

Pelarangan tersebut diungkapkan oleh salah satu pegawai KPU Kabupaten Malang yang diketahui bernama Bobby Gandi yang menjabat sebagai Kasubag teknis KPU Kabupaten Malang. Pegawai itu meminta wartawan untuk tidak masuk ke ruangan tersebut.

“Berdasarkan PKPU Nomor 13 tahun 2020, rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Malang yang diperbolehkan masuk hanya Paslon dan 2 orang perwakilan Bawaslu, 3 orang pendukung, 7 atau 5 orang KPU Provinsi atau Kota/Kabupaten. Sedangkan media juga tidak disebutkan dalam PKPU tersebut,” katanya saat dimintai klarifikasi oleh wartawan.

Lebih lanjut, Gandhi menyarankan wartawan untuk melihat siaran acara daring melalui kanal Youtube KPU Kabupaten Malang. Usai membacakan link siaran acara sidang, Gandhi langsung memasuki ruang sidang kembali.

Wartawan mencoba mendesak pihak KPU agar diperbolehkan masuk, namun tetap saja tidak diperbolehkan. Tak ayal, seluruh wartawan all out dari sekitar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Malang itu.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua PWI Malang Raya, Cahyono menilai bahwa pelarangan oleh KPU tersebut jelas melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

“KPU Kabupaten Malang berdalih atas dasar PKPU nomor 13 tahun 2020, tentang pelaksanaan rapat pleno terbuka. Kekuatan PP dan Undang-undang tinggi mana?,” simpulnya.

Atas hal itu, Cahyono menyayangkan sikap KPU Kabupaten Malang yang melarang para wartawan untuk melakukan peliputan pengambilan nomor urut Paslon Bupati-Wakil Malang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020.

“Akibat peristiwa itu, saya selaku wakil ketua PWI Malang Raya bakal melayangkan surat DKPP (Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu),” tukasnya. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com