KABARMALANG.COM – Pemerintah Kabupaten Malang akhirnya memberlakukan sanksi tegas bagi warga yang ditemukan tak memakai masker. Yakni dengan penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Aturan tersebut tertuang dalam Perbup Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pendoman Tatanan Normal Baru Covid-19.
Bupati Malang Sanusi menegaskan, penyitaan KTP diterapkan ketika menemukan warga tak mengenakan masker saat beraktifitas diluar rumah. KTP yang disita dapat kembali diambil di kantor kecamatan setempat dengan syarat memakai masker.
“Mulai hari ini, sudah berlaku sanksi yaitu penyitaan KTP bagi warga yang diketahui tak memakai masker. KTP yang disita kembali dapat diambil di kantor kecamatan setempat, dengan syarat memakai masker,” ujar Sanusi, Rabu (24/6/2020).
Dengan adanya sanksi penyitaan KTP, lanjut Sanusi, secara otomatis mewajibkan seluruh masyarakat memakai masker saat beraktifitas diluar rumah. Hal itu juga sebagai upaya memutus penyebaran Covid-19 di zona merah sekaligus seluruh wilayah Kabupaten Malang.
“Sekarang wajib pakai masker, khususnya di daerah zona merah seperti Singosari dan Karangploso. Tapi nanti akan berlaku menyeluruh di Kabupaten Malang,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Sanusi mengaku, hasil evaluasi meningkatnya sebaran Covid-19 di Kabupaten Malang dikarenakan masyarakat kurang disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti tak memakai masker saat berada di luar rumah.
Atas dasar itulah, kata Sanusi, pemberlakuan sanksi bagi warga yang tak memakai masker perlu diterapkan dan berlaku mulai hari ini. “Jika kemarin, hanya sanksi teguran atau kerja sosial dan olahraga. Tetapi mulai hari ini, sudah ada sanksi penyitaan KTP,” ungkap Sanusi.
Terpisah Wakil Komandan Satgas Transisi New Normal Kabupaten Malang AKBP Hendri Umar mengungkapkan, TNI-Polri siap memback up Satpol PP dalam menegakkan aturan serta sanksi agar masyarakat menjalankan protokol kesehatan ketika berada diluar rumah.
“Fungsi Satpol PP harus dioptimalkan, dan kami bersama Pak Dandim siap memback up kerja Satpol PP untuk mendisiplinkan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker. Tentunya, penegakkan aturan secara humanis,” ujar Hendri Umar terpisah.
Hendri menambahkan, sosialisasi wajib terus digencarkan untuk menyampaikan himbauan dengan sasaran kelompok-kelompok masyarakat. Seperti nelayan, petani karyawan pabrik agar mereka benar-benar menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kita punya Bhabinkamtibmas, Pak Dandim juga punya Babinsa untuk terus memberikan himbauan-himbauan kepada kelompok-kelompok masyarakat agar mereka benar-benar menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari,” imbuh Hendri. (rjs/fir)
