Connect with us

Pemerintahan

Sanksi PSBB, Sita KTP Sampai Karantina 14 Hari

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Malang Raya mulai berlaku 17 Mei 2020 besok. Peraturan Walikota (Perwal) Malang selama penerapan PSBB. Sanksi terberat bagi pelanggar adalah penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sampai dengan karantina 14 hari.

“Tidak ada sanksi bersifat denda, lebih pada hal bersifat administratif dan sanksi moral seperti, penundaan atas pengurusan admnistrasi kependudukan, SKCK, SIM, dan dimasukkan rumah karantina selama 14 hari,” ujar Kabag Humas Pemerintah Kota Malang Nur Widianto, Sabtu (16/5/2020).

Dalam penerapan aturan PSBB Malang Raya tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur.

Dalam Perwal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Disease 2019 yang terdiri di dalamnya ada 50 pasal.

Untuk sanksi diatur dalam Pasal 46, dari mulai teguran lisan, tertulis sampai dengan penyitaan kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi mereka yang melanggar Pasal 5 ayat 4 tentang pelaksanaan PSBB Malang Raya.

Yaitu, wajib menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS), menggunakan masker dan menjaga jarak dalam rentang satu meter ketika keluar rumah, menghindari kerumunan massa, serta melakukan isolasi mandiri bagi orang tanpa gejala (OTG) dan orang dalam pengawasan (ODP), serta pasien dalam pengawasan (PDP).

“Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf d dikenakan sanksi berupa tindakan pemerintahan membawa orang tersebut ke lokasi karantina,” begitu bunyi Pasal 46 ayat 2 Perwal Nomor 17 Tahun 2020.

Dalam pasal berikutnya, yakni Pasal 48 mengatur jangka waktu penerapam sanksi berupa penyitaan Kartu Tanda Penduduk (KTP), penutupan usaha, dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, berlaku dalam masa pelaksanaan PSBB.

“Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 46 dan Pasal 47, penegak hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 49.

Wali Kota Malang Sutiaji berharap, PSBB hanya berlaku 14 hari saja. Dengan target terjadi penurunan angka kasus Corona di Kota Malang. “Kita inginnya 14 hari saja, oleh karena itu kita meminta masyarakat meningkatkan kesadaran demi memutus mata rantai COVID-19 di wilayah Kota Malang,” tegas Sutiaji.

Politik

Aliansi Jogo Ngalam Tolak Disintegrasi Bangsa

Diterbitkan

||

Aliansi Jogo Ngalam Tolak Disintegrasi Bangsa
Aksi Aliansi Jogo Ngalam saat berorasi di depan Balai Kota Malang. (Foto : Carep-04)

 

KABARMALANG.COM – Aliansi Jogo Ngalam menolak intoleransi dan perpecahan bangsa. Demonstrasi aksi damai pun dihelat di depan Balai Kota Malang.

Puluhan orang berorasi dan menggelar banner penolakan. Mereka menolak isu disintegrasi yang menyeruak belakangan ini.

“Kami gerah karena banyak isu perpecahan bangsa dan intoleransi. Sebagai anak bangsa, kami terpanggil. Indonesia itu berdiri atas keragaman dan perbedaan,“ Isrofi Samsuri, Koordinator Aksi Aliansi Jogo Ngalam kepada wartawan, Jumat (27/11).

Aksi ini bertujuan menolak isu perpecahan yang disiratkan FPI. Karena itu, ada banyak banner yang menolak intoleransi FPI.

Misalnya, banner bertuliskan ‘Wong Malang Tolak FPI dan Habib Rizieq’. Ada lagi banner ‘Semoga Allah memberikan hidayah kepada Rizieq Syihab. Agar beliau tidak masuk dalam golongan orang yang suka ghibah’.

Lalu, banner ‘Wong Malang Dukung TNI Polri Jaga NKRI’. Isrofi tidak menampik kegeramannya kepada kelompok pemecah belah.

Dia juga membenarkan massa ini mendesak pembubaran FPI. Karena, FPI dinilai mengacak-acak bangsa Indonesia.

“Bisa dilihat kelompok mana yang memprovokasi. Kedoknya berpakaian putih. Berjubah. Tapi berkata-kata kotor yang bisa menyinggung yang lain,” sambung Isrofi.

Dia menegaskan kelompok itu harus dihentikan. Provokasi dan kata kotor juga harus dihentikan.

Jika tidak, maka massa demonstran akan lebih banyak lagi. Dalam demonstrasi, aliansi Jogo Ngalam berdeklarasi.

Mereka menolak perpecahan bangsa. Massa ini juga meminta Malang damai dan aman.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Politik

Siapa Pengganti Anggota DPRD Fraksi PDIP Yang Meninggal Beberapa Waktu Lalu?

Diterbitkan

||

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Setelah kehilangan empat kader terbaiknya, akibat kecelakaan dalam perjalanan menuju Yogyakarta dalam rangka kunjungan kerja.

DPC PDI Perjuangan tampaknya sedang menyiapkan calon pengganti dua kader PDIP yang juga menjadi anggota DPRD (PAW), yang juga turut dalam kecelakaan tersebut. Yakni Hari Sasongko dan Hariyanto.

“Sebenarnya kemarin sudah sempat kita bahas untuk PAW nya Pak Didik Gatot Subroto yang mencalonkan diri sebagai Wabup Malang nomor urut 1. Yaitu Pak Amari rencananya. Namun Tuhan berkehendak lain. Pak Amari akhirnya juga dipanggal Yang Maha Kuasa. Ya terpaksa harus kita siapkan lagi,” ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari.

Usai keempat kader tersebut, duka PDIP semakin menyelimuti, setelah satu kadernya lagi turut menyusul keempat orang tersebut beberapa waktu berikutnya, yakni Mujiono.

Padahal, mendiang Mujiono sebelumnya dikabarkan akan PAW menggantikan Hariyanto.

“Tentunya kami (PDI Perjuangan) semua merasa kehilangan. Namun, fungsi wakil rakyat tetap harus berjalan. Tapi mungkin akan kembali komunikasikan setelah Pilkada. Agar tetap bisa fokus menang 9 Desember mendatang,” jelas Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jatim ini.

Untuk PAW nya sendiri, Untari mengaku bahwa pihaknya akan mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, dirinya akan tetap melihat nama-nama kader PDIP Kabupaten Malang yang sudah tercantum sesuai urutan dan daerah pemilihan (dapil) nya masing-masing.

“Urutannya kan sudah ada. Daftarnya juga ada di KPU. Tentu kami akan lihat dulu. Sebagai warga negara yang taat undang-undang kita harus bisa patuhi aturan yang ada. Tapi itu tadi, mungkin setelah Pilkada baru akan kita komunikasikan lagi,” pungkasnya.

Dari informasi yang dihimpun Kabarmalang.com, mengacu pada hasil perolehan suara pada Pileg 2019 lalu.

Ada tiga nama yang mungkin di PAW untuk mengisi kekosongan kursi DPRD Kabupaten Malang menggantikan kedua anggota DPRD yang meninggal dunia, ditambah pengganti Didik Gatot Subroto yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri calon Wakil Bupati Malang.

Didik Gatot Subroto dan Hariyanto, selaku mantan anggota DPRD Dapil 6, kemungkinan akan digantikan oleh Wahyu Indriyanti dan Yulis Farida, jika mengacu pada urutan hasil perolehan suara terbanyak.

Sebelumnya, ada nama Amari pengganti Didik dan Mujiono pengganti Hariyanto. Namun karena keduanya sama-sama meninggal dunia, tentu saja tidak jadi.

Sedangkan untuk dapil I, ada nama Reni Purwiningtyas yang memiliki jumlah perolehan suara terbanyak setelah Hari Sasongko. (imr/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Kapolda Jatim Silaturahmi Ketua PWNU

Diterbitkan

||

Kapolda Jatim Silaturahmi Ketua PWNU
Silaturahmi Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta dengan Ketua PWNU jatim KH Marzuki Mustamar di Kota Malang. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta mengunjungi Malang. Nico bersilaturahmi dengan Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar.

Jumat (27/11) pagi, Nico datang ke PP Sabilurrosyad Gasek. Di situlah Kiai Marzuki berkantor dan mengasuh santrinya.

Nico datang ke Gasek ditemani Forpimda Kota Malang. Yaitu, Wawali Kota Malang Sofyan Edi Jarowo. Serta, Kapolresta Makota Kombespol Leonardus Simarmata.

“Saya sengaja datang untuk silaturahmi dengan Ketua PWNU Jatim. Penting bagi saya untuk berkolaborasi dengan Kiai Marzuki. Karena, kami harus bersama jogo Jawa Timur,” ujar Nico kepada wartawan usai silaturahmi di Gasek, Karangbesuki.

Menurut Nico, PWNU Jatim adalah organisasi umat terbesar Jatim. Sehingga, perannya pun besar bagi Jawa Timur.

Nico datang meminta doa dan dukungan untuk Jawa Timur. Supaya, PWNU Jatim ikut aktif mendukung kebijakan pemerintah.

“Khususnya penanganan Covid-19 dan Pilkada. Kami orang baru, memohon restu melaksanakan tugas Kapolda Jatim,” tandasnya.

Tak lupa, Nico menitipkan para Kapolres-nya di penjuru Jatim. Termasuk, Leo yang bertugas di Malang Kota.

Dia meminta NU bersinergi dengan seluruh Kapolres di Jatim. Serta, mendorong sinergi TNI-Polri ulama. “Sinergi ini untuk jogo keamanan Jawa Timur,” tutupnya.

 

Disambut Baik Kiai Marzuki

Kiai Marzuki sangat antusias menyambut Nico. Karena, keamanan Jawa Timur tidak hanya soal pendekatan kedinasan.

“Tapi juga pendekatan kultural, silaturahmi kepada tokoh. Dengan melaksanakan ini, separuh upaya mengamankan Jatim sudah selesai,” ujar Kiai Marzuki.

Menurut Kiai Marzuki, ulama adalah pemimpin umat. Lewat hubungan baik dengan ulama, pendekatan umat pun berjalan.

KH Marzuki Mustamar, Irjen Nico Afinta, Wawali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko dan Kapolresta Makota Kombespol Leonardus Simarmata

“Beres atas, insyaallah beres bawah. Intinya bagaimana Jatim aman kondusif dan lancar semua,” terang Kiai Marzuki.

Kiai Marzuki pun menerima kehadiran Kapolda baru. Menurutnya, keputusan Kapolri menunjuk Nico bisa diterima.

“Siapapun yang berkhidmat di Jatim, harus diterima. Prosesnya matang, prosedural dan legal. Tak ada alasan menolak siapapun. Karena, Polri pasti berbuat yang terbaik bagi bangsa ini,” tutup Kiai Marzuki.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com