Connect with us

Pemerintahan

Gubernur Jabar Harap MUI Pusat Pertimbangkan Fatwa Haram Mudik

Diterbitkan

||

KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mempertimbangkan fatwa haram mudik agar persebaran COVID-19 tidak meluas termasuk ke Jabar yang merupakan daerah rawan. Ia yakin dengan fatwa haram dan imbauan pemerintah arus mudik dapat ditekan terutama dari wilayah episentrum COVID-19.

“Saya berharap MUI mengeluarkan fatwa haram mudik karena biasanya masyarakat lebih menuruti ulama,” kata Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– dalam pertemuan dengan 27 ketua MUI se-Jabar via video conference terkait mudik dan persiapan jelang Ramadan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (9/04/2020).

Disiplin tidak mudik menjadi hal krusial dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Kang Emil pun menyampaikan beberapa kasus penularan COVID-19 akibat mudik di sejumlah daerah di Jabar, seperti salah seorang anggota keluarga di Ciamis tertular COVID-19 dari anaknya yang baru tiba dari Jakarta.

“Kemungkinan besar akan bertambah bila tetap memaksakan mudik, maka sayangilah keluarga di kampung halaman,” ucapnya.

Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar sudah mengeluarkan maklumat larangan mudik dan piknik. Kemudian, memberlakukan prosedur tetap kesehatan di terminal, bandara, dan stasiun, untuk memastikan pemudik tidak terpapar Severe Acute Respiratory Syndrome Virus (SARS-CoV-2), virus penyebab COVID-19.

Desa-desa di Jabar memperketat pengawasan mobilitas warga yang masuk daerahnya. Dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tanggap COVID-19, aparatur desa mendata pemudik yang berasal dari zona merah dan memintanya untuk isolasi diri selama 14 hari. Beragam upaya tersebut dilakukan Pemda Provinsi Jabar agar penyebaran COVID-19 tidak meluas.

Fatwa haram mudik merupakan kewenangan MUI Pusat. Maka itu, kepada 27 ketua MUI kabupaten/kota  se-Jabar dan Ketua MUI Jabar, Kang Emil berharap aspirasi daerah rawan COVID-19 dapat dikomunikasikan kepada MUI Pusat.

“Mohon kiranya dikoordinasikan ke MUI Pusat. Biasanya kalau pernyataan dari MUI Jabar akan lebih mantap karena satu frekuensi dengan gugus tugas yang melarang mudik,” ucapnya.

Dalam pertemuan via video conference tersebut, Kang Emil meminta pandangan dari para ketua MUI terkait salat tarawih di rumah, termasuk kemungkinan meniadakan salat idulfitri. “Mudah-mudahan bisa mendapatkan masukan dari MUI,” katanya,

Ketua MUI Jabar Rahmat Syafei mengatakan, MUI memiliki pedoman bahwa apabila permasalahan bersifat nasional maka yang harus mengeluarkan fatwa adalah MUI pusat. Dalam hal ini MUI Jabar mendorong MUI Pusat mempertimbangkan fatwa haram mudik.

“Itu (fatwa) kewenangan MUI pusat karena masalahnya nasional tapi kami akan coba komunikasikan,” kata Rahmat.

Namun secara pribadi, Rahmat berpandangan bahwa dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19, mudik harus dicegah karena berpotensi besar menularkan Severe Acute Respiratory Syndrome Virus (SARS-CoV-2), virus penyebab COVID-19.

“Saya cenderung secara pribadi harus segera dikeluarkan fatwanya karena sangat berdampak besar dan membahayakan. Jadi pada prinsipnya saya pribadi berpandangan bahwa mudik dalam kondisi sekarang bisa dikategorikan haram,” jelasnya.

Menurutnya, walaupun mudik memiliki nilai silaturahmi dan telah menjadi budaya, namun akan lebih berpotensi besar pada kemudaratan karena mengancam jiwa manusia.

“Pencegahan harus diutamakan daripada pengobatan,” ujar Rahmat.

Sementara terkait salat tarawih, kemungkinan MUI akan mengeluarkan fatwa larangan tarawih di masjid dan dilakukan di rumah masing-masing. Menurut Rahmat, apabila tarawih dikerjakan di rumah, maka pahala yang didapat akan dua kali lipat. Sebab, menjaga kehidupan umat dan ibadah taraweh pun tetap sah bila dikerjakan di rumah.

“Tentu tidak mengurangi nilai, bahkan pahala tarawih di rumah itu dua kali lipat karena menjaga kehidupan umat dan ibadah tetap dilaksanakan. Jadi optimis lah dalam menghadapi bulan Ramadan nanti walaupun kita tidak mudik dan taraweh di masjid,” ucapnya. (Hum)

Politik

Aliansi Jogo Ngalam Tolak Disintegrasi Bangsa

Diterbitkan

||

Aliansi Jogo Ngalam Tolak Disintegrasi Bangsa
Aksi Aliansi Jogo Ngalam saat berorasi di depan Balai Kota Malang. (Foto : Carep-04)

 

KABARMALANG.COM – Aliansi Jogo Ngalam menolak intoleransi dan perpecahan bangsa. Demonstrasi aksi damai pun dihelat di depan Balai Kota Malang.

Puluhan orang berorasi dan menggelar banner penolakan. Mereka menolak isu disintegrasi yang menyeruak belakangan ini.

“Kami gerah karena banyak isu perpecahan bangsa dan intoleransi. Sebagai anak bangsa, kami terpanggil. Indonesia itu berdiri atas keragaman dan perbedaan,“ Isrofi Samsuri, Koordinator Aksi Aliansi Jogo Ngalam kepada wartawan, Jumat (27/11).

Aksi ini bertujuan menolak isu perpecahan yang disiratkan FPI. Karena itu, ada banyak banner yang menolak intoleransi FPI.

Misalnya, banner bertuliskan ‘Wong Malang Tolak FPI dan Habib Rizieq’. Ada lagi banner ‘Semoga Allah memberikan hidayah kepada Rizieq Syihab. Agar beliau tidak masuk dalam golongan orang yang suka ghibah’.

Lalu, banner ‘Wong Malang Dukung TNI Polri Jaga NKRI’. Isrofi tidak menampik kegeramannya kepada kelompok pemecah belah.

Dia juga membenarkan massa ini mendesak pembubaran FPI. Karena, FPI dinilai mengacak-acak bangsa Indonesia.

“Bisa dilihat kelompok mana yang memprovokasi. Kedoknya berpakaian putih. Berjubah. Tapi berkata-kata kotor yang bisa menyinggung yang lain,” sambung Isrofi.

Dia menegaskan kelompok itu harus dihentikan. Provokasi dan kata kotor juga harus dihentikan.

Jika tidak, maka massa demonstran akan lebih banyak lagi. Dalam demonstrasi, aliansi Jogo Ngalam berdeklarasi.

Mereka menolak perpecahan bangsa. Massa ini juga meminta Malang damai dan aman.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Politik

Siapa Pengganti Anggota DPRD Fraksi PDIP Yang Meninggal Beberapa Waktu Lalu?

Diterbitkan

||

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Setelah kehilangan empat kader terbaiknya, akibat kecelakaan dalam perjalanan menuju Yogyakarta dalam rangka kunjungan kerja.

DPC PDI Perjuangan tampaknya sedang menyiapkan calon pengganti dua kader PDIP yang juga menjadi anggota DPRD (PAW), yang juga turut dalam kecelakaan tersebut. Yakni Hari Sasongko dan Hariyanto.

“Sebenarnya kemarin sudah sempat kita bahas untuk PAW nya Pak Didik Gatot Subroto yang mencalonkan diri sebagai Wabup Malang nomor urut 1. Yaitu Pak Amari rencananya. Namun Tuhan berkehendak lain. Pak Amari akhirnya juga dipanggal Yang Maha Kuasa. Ya terpaksa harus kita siapkan lagi,” ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari.

Usai keempat kader tersebut, duka PDIP semakin menyelimuti, setelah satu kadernya lagi turut menyusul keempat orang tersebut beberapa waktu berikutnya, yakni Mujiono.

Padahal, mendiang Mujiono sebelumnya dikabarkan akan PAW menggantikan Hariyanto.

“Tentunya kami (PDI Perjuangan) semua merasa kehilangan. Namun, fungsi wakil rakyat tetap harus berjalan. Tapi mungkin akan kembali komunikasikan setelah Pilkada. Agar tetap bisa fokus menang 9 Desember mendatang,” jelas Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jatim ini.

Untuk PAW nya sendiri, Untari mengaku bahwa pihaknya akan mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, dirinya akan tetap melihat nama-nama kader PDIP Kabupaten Malang yang sudah tercantum sesuai urutan dan daerah pemilihan (dapil) nya masing-masing.

“Urutannya kan sudah ada. Daftarnya juga ada di KPU. Tentu kami akan lihat dulu. Sebagai warga negara yang taat undang-undang kita harus bisa patuhi aturan yang ada. Tapi itu tadi, mungkin setelah Pilkada baru akan kita komunikasikan lagi,” pungkasnya.

Dari informasi yang dihimpun Kabarmalang.com, mengacu pada hasil perolehan suara pada Pileg 2019 lalu.

Ada tiga nama yang mungkin di PAW untuk mengisi kekosongan kursi DPRD Kabupaten Malang menggantikan kedua anggota DPRD yang meninggal dunia, ditambah pengganti Didik Gatot Subroto yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri calon Wakil Bupati Malang.

Didik Gatot Subroto dan Hariyanto, selaku mantan anggota DPRD Dapil 6, kemungkinan akan digantikan oleh Wahyu Indriyanti dan Yulis Farida, jika mengacu pada urutan hasil perolehan suara terbanyak.

Sebelumnya, ada nama Amari pengganti Didik dan Mujiono pengganti Hariyanto. Namun karena keduanya sama-sama meninggal dunia, tentu saja tidak jadi.

Sedangkan untuk dapil I, ada nama Reni Purwiningtyas yang memiliki jumlah perolehan suara terbanyak setelah Hari Sasongko. (imr/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Kapolda Jatim Silaturahmi Ketua PWNU

Diterbitkan

||

Kapolda Jatim Silaturahmi Ketua PWNU
Silaturahmi Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta dengan Ketua PWNU jatim KH Marzuki Mustamar di Kota Malang. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta mengunjungi Malang. Nico bersilaturahmi dengan Ketua PWNU Jatim, KH Marzuki Mustamar.

Jumat (27/11) pagi, Nico datang ke PP Sabilurrosyad Gasek. Di situlah Kiai Marzuki berkantor dan mengasuh santrinya.

Nico datang ke Gasek ditemani Forpimda Kota Malang. Yaitu, Wawali Kota Malang Sofyan Edi Jarowo. Serta, Kapolresta Makota Kombespol Leonardus Simarmata.

“Saya sengaja datang untuk silaturahmi dengan Ketua PWNU Jatim. Penting bagi saya untuk berkolaborasi dengan Kiai Marzuki. Karena, kami harus bersama jogo Jawa Timur,” ujar Nico kepada wartawan usai silaturahmi di Gasek, Karangbesuki.

Menurut Nico, PWNU Jatim adalah organisasi umat terbesar Jatim. Sehingga, perannya pun besar bagi Jawa Timur.

Nico datang meminta doa dan dukungan untuk Jawa Timur. Supaya, PWNU Jatim ikut aktif mendukung kebijakan pemerintah.

“Khususnya penanganan Covid-19 dan Pilkada. Kami orang baru, memohon restu melaksanakan tugas Kapolda Jatim,” tandasnya.

Tak lupa, Nico menitipkan para Kapolres-nya di penjuru Jatim. Termasuk, Leo yang bertugas di Malang Kota.

Dia meminta NU bersinergi dengan seluruh Kapolres di Jatim. Serta, mendorong sinergi TNI-Polri ulama. “Sinergi ini untuk jogo keamanan Jawa Timur,” tutupnya.

 

Disambut Baik Kiai Marzuki

Kiai Marzuki sangat antusias menyambut Nico. Karena, keamanan Jawa Timur tidak hanya soal pendekatan kedinasan.

“Tapi juga pendekatan kultural, silaturahmi kepada tokoh. Dengan melaksanakan ini, separuh upaya mengamankan Jatim sudah selesai,” ujar Kiai Marzuki.

Menurut Kiai Marzuki, ulama adalah pemimpin umat. Lewat hubungan baik dengan ulama, pendekatan umat pun berjalan.

KH Marzuki Mustamar, Irjen Nico Afinta, Wawali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko dan Kapolresta Makota Kombespol Leonardus Simarmata

“Beres atas, insyaallah beres bawah. Intinya bagaimana Jatim aman kondusif dan lancar semua,” terang Kiai Marzuki.

Kiai Marzuki pun menerima kehadiran Kapolda baru. Menurutnya, keputusan Kapolri menunjuk Nico bisa diterima.

“Siapapun yang berkhidmat di Jatim, harus diterima. Prosesnya matang, prosedural dan legal. Tak ada alasan menolak siapapun. Karena, Polri pasti berbuat yang terbaik bagi bangsa ini,” tutup Kiai Marzuki.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com