Connect with us

Pemerintahan

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Usul PSSB Klaster Jabodetabek

Diterbitkan

||

KOTA BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan kawasan Bogor – Depok – Bekasi, Jawa Barat, masuk ke Klaster DKI Jakarta dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang baru saja disetujui Menteri Kesehatan RI.

Kang Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil – menyampaikan langsung usulan itu kepada Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin saat rapat terbatas via video conference dari Gedung Pakuan Bandung, Selasa (7/04/2020).

Ikut dalam rapat terbatas jajaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Gubernur Banten Wahidin Halim.

Menurut Kang Emil, PSBB yang sudah diberlakukan di DKI Jakarta perlu juga mencakup semua wilayah di Bodebek dikarenakan 70 persen persebaran COVID-19 secara nasional berada di kawasan Jabodetabek. Untuk itu, Kang Emil mengusulkan namanya  bukan Klaster DKI Jakarta tapi Klaster Jabodetabek.

“Hampir 70 persebaran persebaran COVID-19  ada di Jabodetabek. Ini mengindikasikan semua terpusat di klaster itu. Maka usul saya tetapkan saja apa yang sudah ditetapkan di DKI Jakarta kepada Kota – Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota Depok,” katanya.

Menurutnya, kasus positif yang banyak di kawasan Jabodetabek ditambah Bandung Raya menguatkan indikasi bahwa pola persebaran COVID-19 bersifat urbanitas.

“Semakin ke kota semakin banyak, semakin kabupaten semakin sedikit kasusnya,” sebut Kang Emil.

Kang Emil berpendapat, bila hanya DKI Jakarta saja yang menerapkan PSBB hasilnya tidak akan signifikan karena mobilisasi warga dari kawasan Bodebek ke Jakarta terbilang tinggi. Lagi pula jika nomenklaturnya klaster, maka tidak bisa lagi berpikir tentang wilayah administrasi pemerintahan.

“Kita tidak bisa lagi berpikir administrasi kewilayahan.  Saya mengusulkan Kementerian Kesehatan mengambil inisiatif bersama Kepala Gugus Tugas, bahwa keputusan PSBB jangan satu wilayah saja kalau urusannya di klaster Jabodetabek. Tetapkan oleh Gugus Tugas yang kemudian diusulkan ke Presiden, bahwa PSBB-nya semua disamakan oleh sebuah radius kepadatan,” usulnya.

Konsekuensinya, kata Kang Emil, tidak ada lagi mobilisasi manusia antarwilayah di Jabodetabek, terkecuali pergerakan untuk urusan distribusi kebutuhan hidup rakyat.

“Kalau itu dijadikan keputusan hari ini atau besok maka semuanya serempak tidak ada lagi pergerakan di wilayah Jabodetabek,” tambah Kang Emil.

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin pun menyadari kawasan Jabodetabek merupakan episentrum penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa. Karenanya perlu langkah strategis untuk menghambat dan menghentikan laju penyebaran virus.

“Saya sudah punya gambaran dan laporan dari Gubernur Jabar di antaranya mengenai pentingnya ada koordinasi antar tiga Gubernur dalam membatasi pergerakan antar wilayah di Jabodetabek dan mengajukan permenkes tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,” kata Wapres.

Menurut Ma’ruf, apabila PSBB Klaster Jabodetabek seperti usulan Gubernur Jabar Ridwan Kamil jadi ditetapkan, maka Wapres meminta penguatan koordinasi antara tiga gubernur yakni DKI Jakarta, Jabar, dan Gubernur Banten. “Karena itu penting adanya koordinasi antargubernur dalam implementasi PSBB tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI yang juga juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menuturkan, permasalahan utama COVID-19 adalah pembawa penyakit, yaitu mobilisasi manusia. Oleh karena perlu dilakukan pembatasan pergerakan dan aktivitas sosial.

“Jadi basis kita berpikir sebenarnya adalah pembawa penyakit yaitu manusia. Maka kita harus melakukan pembatasan pergerakan manusia,” ucap Achmad Yurianto yang akrab disapa Yuri.

Yuri sependapat dengan usulan Gubernur Jawa Ridwan Kamil untuk menjadikan kawasan Jabodetabek sebagai satu klaster PSSB. Pergerakan manusia tidak dapat dibatasi wilayah administrasi pemerintah.

“Jabodetabek harus dijadikan satu klaster yang kemudian dikelola dengan pendekatan basis epidemologi, sehingga penanganannya sama. Ini yang menjadi penting,” tegasnya.

Yuri melihat pergerakan dari wilayah penyangga ke Ibu Kota Negara cukup tinggi. Institusi perkantoran belum kompak menerapkan sistem kerja dari rumah. “Kami melihat masih belum semua institusi atau perkantoran yang menetapkan work from home. Ini yang menjadi masalah,” jelasnya.

Sementara itu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Daud Achmad berharap, PSSB Klaster Jabodetabek segera diberlakukan. Pemda Provinsi Jawa Barat segera mengirimkan surat pengajuan PSSB untuk wilayah Bodebek kepada Kementerian Kesehatan.

“Jadi secara keputusan memang belum final tapi sudah disepakati akan ada Klaster Jabodetabek. Besok pagi surat pengajuannya akan dikirim ke Kemenkes, mudah-mudahan ada keputusan secepatnya,” harap Daud. (Hum)

Pemerintahan

Kampung Bersinar Bangun Kesadaran Lingkungan

Diterbitkan

||

Wawali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menyerahkan hadiah Juara 1 Lomba Kampung Bersinar (Foto: Fathi).

 

KABARMALANG.COM – Kampung Bersinar Kota Malang 2020 telah berakhir. Penyerahan hadiah digelar di Balai Kota Malang, Jumat (4/12).

Penyerahan hadiah diberikan kepada 15 kampung terbaik.Wawali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menyerahkan langsung hadiah juara.

Menurut Edi, nilai lomba Kampung Bersinar bukan persaingan juara. Tapi, terwujudnya kesadaran masyarakat merawat lingkungan.

“Masyarakat yang dengan sadar mengelola lingkungannya perlu diapresiasi. Harapannya, lingkungan masyarakat lebih sehat, bersih dan asri,” ujar Edi kepada wartawan, di Balai Kota Malang, Jumat (4/12).

Menurut Edi, lomba ini dilakukan di perkampungan. Sehingga, perlombaan lingkungan berdampak kepada anak-anak.

“Mereka akan melihat aktivitas orang tuanya. Cinta terhadap tanamannya. Suka menanam dan merawat. Itu pendidikan karakter yang diperlukan putra-putri kita,” jelasnya.

Edi menyebut para peserta ikut membangun peradaban. Karena, kebiasaan baik menjaga lingkungan akan menjadi budaya.

“Dari hal kecil, jika konsisten, akan jadi kebiasaan. Lalu dilakukan bersama-sama menjadi sebuah budaya. Jika berlaku dalam kurun waktu yang panjang, itulah peradaban,” jelasnya.

Meski demikian, perlu ada peningkatan jumlah peserta. Kota malang memiliki 500 RW. Namun, peserta lomba hanya 130 RW.

“Berarti ada 370 RW yang mesti dimotivasi dan disemangati. Supaya, semua memiliki kesadaran lingkungan yang sama,” tegasnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Plengsengan Ambrol Kedungkandang Dipasangi Beton

Diterbitkan

||

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko saat meninjau pembangunan proyek Jembatan Kedungkandang. (Foto: Fathi)

 

KABARMALANG.COMPemkot Malang sidak plengsengan ambrol di jembatan Kedungkandang, Jumat (4/12). Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko memimpin sidak.

Dia datang bersama Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Hadi Santoso. Jajaran kecamatan dan pelaksana proyek ikut menyertai.

“Kita lihat secara langsung. Kongsornya plengsengan yang kemarin terjadi akibat hujan,” ujar Edi, kepada wartawan, Jumat (4/12).

Plengsengan tersebut sudah dua kali ambrol. Rabu  (2/12) kemarin adalah kejadian kedua. Sebelumnya, plengsengan sudah ambrol Sabtu (21/11) lalu.

Pemkot Malang memerintahkan perbaikan plengsengan ini. Edi menyebut pelaksana proyek langsung mendatangkan satu beton pile. Beton tersebut menjadi dasar pondasi tiang pancang.

“Nantinya akan dibangun dinding penahan dari beton cor. Hari ini proses pengerjaan. Bahan-bahannya juga sudah masuk,” jelasnya.

Dia menegaskan, ambrolnya plengsengan tidak mengganggu proyek secara keseluruhan. Karena, plengsengan bukan konstruksi utama.

Meski demikian, Edi berharap jembatan Kedungkandang ditata dengan baik. Karena, perekonomian Kota Malang bergantung pada jalan ini.

“Aktivitas ekonomi harus semakin lancar. Supaya, perkembangan wilayah timur juga semakin baik,” terangnya.

Dia menekankan, pengerjaan proyek sesuai dengan jadwal. “Jadi tetap akhir tahun ini selesai. Semoga cuaca mendukung pihak pelaksana,” ungkapnya.

Terpisah, pekerjaan plengsengan diperpanjang sampai 30 Desember. Ini ditegaskan Kepala DPUPRPKP Kota Malang Hadi Santoso.

Sementara, jembatan harus selesai lebih cepat. Karena, jembatan diklaim siap diresmikan pada 23 Desember.

“Struktur atas dan jalur barat selesai 23 Desember. Dan akan diresmikan,” jelasnya.

Soni menuturkan, sisi timur diproyeksi rampung 30 Desember. Karena kawasan itu hanya jalur putar balik.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

6 ASN Pemkot Malang Positif Covid-19

Diterbitkan

||

Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto (Foto: Fathi)

 

KABARMALANG.COM Enam ASN Pemkot Malang terkonfirmasi positif Covid-19. Ini dipastikan setelah hasil swab test mereka keluar.

Mereka berasal dari 15 ASN yang sebelumnya reaktif. Sembilan lainnya dinyatakan negatif.

Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto membenarkan ini.  Enam ASN positif covid-19 berasal dari lingkungan Balai Kota Malang.

“Enam ASN akan ditempatkan di RSUD Kota Malang. Mereka akan menjalani tahapan isolasi,” ujar Nur Widianto, kepada wartawan, Jumat (4/12).

Menurut Wiwid, sapaannya, enam ASN tersebut tanpa gejala. Saat dites reaktif, mereka segar dan sehat-sehat saja.

Karena itu, demi kecepatan penyembuhan, mereka diisolasi. Namun, treatment mereka berbeda dengan pasien bergejala parah.

“Pemulihannya hanya penguatan dari sisi stamina tubuh. Terutama minum suplemen dan diajak berolahraga,” jelasnya.

Sedangkan 9 ASN yang negatif, tetap isolasi mandiri.

“Kami tetap rekomendasi isolasi mandiri. Walaupun hasil swab negatif. Karena, rapid testnya reaktif. Perlu jaga kondisi,” tutupnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Malang Sutiaji positif covid-19. Istri dan satu anaknya juga positif. Termasuk, Sekda Kota Malang Wasto.

Sejumlah 15 ASN kontak erat Sutiaji, ikut reaktif. Dari swab test, enam di antaranya positif.

Akibatnya, Pemkot Malang menerapkan WFH 14 hari. Separuh ASN bekerja normal. Separuhnya lagi kerja dari rumah. Ini dilakukan bergantian.(fat/yds)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com