Connect with us

Pemerintahan

Pemdaprov Jabar Akan Periksa Kesehatan Pemudik dari Zona Merah COVID-19

Diterbitkan

||

KOTA BANDUNG —  Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) bersama Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) terkait antisipasi mudik melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (2/04/2020).

Usai ratas tersebut, Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil– mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar akan memberlakukan prosedur tetap atau protap kesehatan di terminal, bandara, dan stasiun.

“Kepada mereka yang bepergian (mudik), maka kedatangan di terminal atau di point of entry akan dilakukan pengecekan. Dan mereka yang bergejala saat itu juga, di kedatangan, akan dilakukan rapid test oleh Dinas Perhubungan Jawa Barat untuk dipisahkan dan memastikan orang yang datang adalah orang-orang yang sehat,” kata Kang Emil.

Kang Emil menjelaskan, akan ada beberapa risiko bagi warga Jabar yang memaksakan diri untuk mudik. Seperti berstatus ODP (Orang Dalam Pemantauan) setibanya di kampung halaman dan diwajibkan untuk karantina mandiri selama 14 hari.

“Dan tentunya kepada mereka yang sudah keburu pergi dari Jakarta dan sekitarnya menuju kampung halaman, Anda punya risiko. Pertama, menjadi status ODP. Dengan status ODP, Anda wajib karantina diri selama 14 hari, dan jika ketahuan tidak melakukan tindakan karantina diri, maka polisi akan mengambil tindakan dengan pasal membuat sebuah potensi yang membahayakan kesehatan dan keselamatan warga,” jelasnya.

Selain itu, Kang Emil menyampaikan beberapa kasus penularan COVID-19 akibat mudik di sejumlah daerah di Jabar.

“Kita sudah mendengar berita, saya sampaikan bahwa satu lansia positif COVID-19 di Ciamis gara gara didatangi oleh anaknya dari Jakarta. Dan satu suami sekarang bersedih karena istrinya positif COVID-19, karena istrinya itu bekerja di Jakarta memaksakan mudik pulang ke Bandung,” ucapnya.

“Dua cerita ini adalah sebuah kekhawatiran yang nyata. Maka, sebaiknya tidak mudik, karena sudah dijamin oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Sayangi orang tua kita, sayangi keluarga kita dengan tidak melakukan mudik,” imbuhnya.

Maka itu, Kang Emil mengimbau warga Jabar yang berada di perantauan untuk tidak mudik. Selain itu, warga Jabar yang merantau di Jakarta, akan mendapatkan insentif dari Pemdaprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

“Kepada mereka yang tidak mudik jangan khawatir. Khususnya yang di Jakarta, karena hajat hidup akan ada insentif ekonomi dijamin oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat lewat Kementerian Sosial dalam bentuk anggaran tunai ataupun pangan,” ucapnya.

“Sehingga, kalau alasan mudik karena tidak punya uang di Jakarta, karena masalah COVID-19, itu sudah ditanggung dengan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat,” imbuhnya.

Sementara itu, Presiden RI dalam ratas tersebut menyampaikan beberapa opsi kebijakan yang bisa diambil kementerian atau pemerintah daerah. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi mudik di tengah pandemi COVID-19.

“Saya melihat untuk mudik dalam rangka menenangkan masyarakat mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya, ini mungkin bisa dibicarakan. Kemudian yang kedua, memberikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut. Kemudian bisa juga di kemudian hari (di hari libur pengganti) menggratiskan tempat-tempat wisata yang dimiliki daerah,” katanya.

“Saya kira kalau skenario ini dilakukan, kita bisa memberikan sedikit ketenangan kepada masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Presiden juga meminta penyaluran bantuan perlindungan sosial sebagai stimulus ekonomi untuk membantu warga yang bertahan khususnya yang ada di Jakarta. Hal itu sebagai langkah antisipasi agar masyarakat tidak mudik.

“Kemudian intervensi di tengah, yaitu pembatasan pergerakan orang, skenario jaga jarak yang aman sesuai dengan protokol kesehatan. Dan dengan kedisiplinan yang kuat, saya kira akan memberikan pengaruh besar terhadap jumlah yang positif COVID-19 ini,” ucapnya.

“Kemudian di hilir, pengawasan dan pengendalian di level daerah utamanya di level kelurahan dan desa, sekarang ini saya lihat sudah mulai digerakkan oleh daerah. Saya ingin mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas, baik itu RT maupun RW, sehingga pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP), sehingga harus menjalankan isolasi mandiri,” imbuhnya. (Hum)

COVID-19

Puluhan Wartawan Kota Malang Swab Test

Diterbitkan

||

Proses akan dilakukan swab test kepada wartawan dan pegawai Humas Pemkot Malang di Labkesda. (Foto: Fathi)

KABARMALANG.COMPemkot Malang menggelar swab tes bagi puluhan wartawan biasa meliput di lingkungan Pemkot Malang.

Selain awak media, pegawai bagian humas Pemkot Malang juga ikut dalam swab digelar di Labkesda, Kota Malang, Kamis (3/12).

Swab sebagai upaya mitigasi pasca, Wali Kota Malang, Sutiaji terkonfirmasi Covid-19. Begitu juga dengan belasan ASN di lingkungan balai kota terindikasi Covid-19 pasca menjalani tes cepat.

“Intensitas pertemuan wartawan cukup tinggi dengan pejabat Pemkot Malang. Khususnya Bapak walikota ” ujar Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto kepada wartawan, di Labkesda.

Swab diharapkan, bisa memperjelas kondisi kesehatan awak media. Sehingga, kerja harian sebagai jurnalis tidak terganggu.

“Kami di humas Pemkot Malang juga swab tes. Karena memang persinggungan kerjanya bersama teman-teman media,” lanjutnya.

Hasil swab tes akan bisa diketahui dua atau tiga hari kedepan. Jika ada yang positif Covid-19, Dinas Kesehatan akan memberikan treatmen.

“Ada arahan nanti dari tim Dinas Kesehatan. Secara SOP diarahkan isolasi mandiri. Itu jika tidak disertai komorbid,” jelasnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

FKD Wadahi Penyandang Disabilitas Kota Malang

Diterbitkan

||

Workshop ulat sutera, salah satu kegiatan dari FKD Kota Malang (Foto: Fathi).

 

KABARMALANG.COMKota Malang sangat concern terhadap isu disabilitas. Forum Komunikasi Disabilitas (FKD) pun dibentuk di Kota Malang.

FKD tersebar di lima kecamatan. Anggotanya diisi oleh semua ragam disabilitas. FKD menjadi wadah pemberdayaan dan pembinaan penyandang disabilitas.

“Kegiatan FKD Kota Malang misalnya terapi dan kewirausahaan. Ini berlaku untuk penyandang disabilitas di masing-masing kecamatan,” ujar Titing Rara Wulansari, Pendamping Penyandang Disabilitas Kementrian Sosial untuk Malang Raya dihubungi Kabarmalang.com, Kamis (3/12).

Terapi disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Khususnya, bagi anak-anak lambat belajar dan autis.

“Biasanya yang lambat belajar hanya tentang kemandirian. Serta, aktivitas harian seperti mengancing dan melipat baju,” terangnya.

Sementara, terapi tuna grahita adalah mewarnai dan menyusun balok.

Bagi penyandang disabilitas dewasa, ada pelatihan kewirausahaan. “Ada workshop ulat sutera, dan kewirausahaan produk makanan,” jelasnya.

Melalui FKD, pembinaan penyandang disabilitas juga melalui keluarga.

“Pembinaannya lebih fokus pada penguatan keluarga. Karena keluarga adalah faktor utama mandiri tidaknya penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Menurutnya, pembinaan dalam keluarga perlu dikuatkan. Karena penyandang disabilitas acapkali mendapatkan diskriminasi di tengah masyarakat.

Dia berharap diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berhenti. Apalagi, hari ini (3/12) momen Hari Disabilitas Internasional 2020.

Titing ingin semua masyarakat saling bersinergi. Kehidupan masyarakat harus didorong inklusif dan ramah disabilitas.

“Sehingga, penyandang yang mandiri bisa terjun langsung ke masyarakat,” tutupnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Dinsos Kampanyekan Anti Diskriminasi Disabilitas

Diterbitkan

||

Penyandang disabilitas saat mendaki gunung Wedon, Kecamatan Lawang. (Ilustrasi)

 

KABARMALANG.COM Dinsos Kabupaten Malang terus mengencangkan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Kampanye anti diskriminasi penyandang disabilitas pun digalakkan.

Harapannya, penyandang disabilitas tidak mengalami dikriminasi masyarakat. Dinsos menuangkan misi ini lewat program sosialisasi.

Dinsos biasanya melibatkan PKK, perangkat desa, dan organisasi masyarakat. Sosialisasi anti diskriminasi penyandang disabilitas digelar rutin.

“Kita memberi pemahaman kepada mereka. Bahwa penyandang disabilitas punya hak sama di masyarakat,” beber Kabid Rehabilitasi dan Sosial Dinsos Kabupaten Malang Retno Tri saat dikonfirmasi, Kamis (3/12).

Diharapkan, para pemangku desa dan tokoh ormas bisa paham. Sehingga, mereka bisa melanjutkan isu anti diskriminasi kepada masyarakat.

Saat ini, ada 13.300 penyandang disabilitas di Kabupaten Malang. Sebagian penyandang berat rutin menerima bantuan Dinsos.

“Yakni Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Tahun ini sebanyak 100 orang. Tahun 2021 kita mengajukan 200 orang,” tutur Retno.

Dinsos menyadari peran pemerintah terbatas. Bantuan tidak akan bisa diberikan merata.

Sehingga, pelatihan keterampilan pun digelar. Supaya, penyandang disabilitas bisa mandiri secara ekonomi.

“Setiap tahun kita selalu memberikan pelatihan. Tahun 2020, kita berikan pelatihan batik bercak,” terang Retno.

Hanya saja, pelaksanaan pelatihan tahun ini terganggu. Pelatihan hanya bisa dilaksanakan satu angkatan saja.

Anggaran Dinsos banyak dialokasikan untuk penanganan covid-19. “Satu angkatan pelatihan jumlahnya 30 penyandang disabilitas,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com