Connect with us

Pemerintahan

Jabar Perkuat Impor Regional Antisipasi Perlambatan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Diterbitkan

||

KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat  Ridwan Kamil menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Bapenda Provinsi Jabar, Kota Bandung, Senin (17/02/2020).

Agenda rapim tersebut salah satunya membahas terkait evaluasi ekonomi makro Jabar di 2019 oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jabar.

KPwBI Provinsi Jabar memaparkan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di 2019 menurun dari 5,66 persen di 2018 menjadi 5,07 persen di 2019 (year on year). Meski begitu, angka tersebut masih lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,02 persen di 2019.

“Jadi Jabar sedang dihitung, antisipasi, secara umum (ekonomi) menurun, ditambah (diperparah) COVID-19, dampaknya seperti apa. Setelah dipaparkan, kami bergerak cepat,” ucap Kang Emil –sapaan Ridwan Kamil.

“Intinya arahan saya dalam rapim ini, dalam satu minggu harus ada rencana aksi mengantisipasi ekonomi turun dengan aksi konkret,” tambahnya.

Sementara menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jabar, pada 2019 terjadi pertumbuhan positif sektor perdagangan dari 0,65 (2018) menjadi 1,15. Bappeda menilai, sektor perdagangan bisa menjadi peluang sumber pertumbuhan ekonomi baru di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini.

Adapun baik KPwBI maupun Bappeda Provinsi Jabar menilai bahwa salah satu penyebab turunnya LPE Jabar di 2019 adalah pengaruh ketidakpastian ekonomi global dampak perang dagang Amerika Serikat-China.

Untuk itu, Kang Emil berujar salah satu antisipasi yang dilakukan untuk menjaga LPE Jabar adalah mengalihkan impor beberapa komoditas ke wilayah lain di Tanah Air.

“Yang selama ini banyak bergantung ke China, kita geser mencari impor regional yang selama ini belum maksimal. Daripada impor ke luar, lebih baik impor ke Sulawesi, Jatim, dan Sumatera,” ucap Kang Emil.

“Sehingga Jabar harus tangguh terhadap guncangan-guncangan ekonomi dunia dan krisis kesehatan dengan menguatkan ekonomi regionalnya,” katanya.

Selain itu meski LPE Jabar turun di 2019 (yoy), Kang Emil menegaskan bahwa tiga indeks di Jabar menorehkan catatan positif, yakni angka kemiskinan turun dari 7,25 persen di 2018 menjadi 6,82 persen pada 2019, daya beli naik dari 10,79 persen (2018) menjadi 11,15 persen (2019), serta gap gini ratio yang turun.

“(Gap gini ratio turun) dari 0,4 sekian menjadi 0,39. Jadi poinnya, walaupun pertumbuhan terdampak global ini turun, tetapi fundamental-fundamental ekonomi performa Jabar bagus,” tutur Kang Emil.

“Warga miskinnya turun, daya belinya naik, gap (gini ratio) juga mengecil,” tegasnya. (Hum)

Pilbup 2020

Debat Pamungkas Panas, KPU : Jadikan Referensi

Diterbitkan

||

Suasana debat pamungkas Pilbup 2020 Kabupaten Malang. (Foto : Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Debat pamungkas Pilkada Selasa (1/12) malam memang panas. Gedung DPRD Kabupaten Malang diwarnai saling serang antar paslon.

Padahal, Tata Tertib Debat Publik Pasangan calon sudah diterangkan. Misalnya, dilarang menyerang pribadi di luar tema yang ditentukan.

Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Malang pun membenarkan. Debat pamungkas tersebut banyak offside-nya.

“Kami sudah mengimbau moderator agar memberi peringatan kepada paslon. Namun kami tidak bisa memotong saat mereka berbicara. Dikhawatirkan semakin memperkeruh suasana,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Rabu (2/11).

Begitupun ketika usai debat, KPU juga tidak bisa menegur. KPU tidak bisa pula memberikan tindakan kepada paslon. Sebab, menurut Mahardika itu sudah di luar kapasitas KPU.

“Satu-satunya cara kami adalah memperingatkan paslon melalui moderator. Tidak bisa lebih,” tutupnya.

Seperti diberitakan, debat pamungkas paslon layaknya debat kusir. Paslon nomor 1 dan 3 saling serang.

Meski demikian, ini adalah debat terakhir. Setelah ini, publik harus menentukan pilihan.

KPU pun meminta masyarakat menilai para paslon. Tiga kali debat publik diharap menjadi referensi tambahan.

“Kami harap bisa menjadi referensi tambahan pemilih. Serta, mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Kami dorong masyarakat datang nyoblos saat 9 Desember,” tambah Ketua KPUD Kabupaten Malang, Anis Suhartini.(im/carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pengadaan 2021 Fokus Tangani Covid-19

Diterbitkan

||

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko (Foto : Fathi)

 

KABARMALANG.COMCovid-19 menjadi arah pengadaan barang jasa Kota Malang 2021. Pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial juga diprioritaskan.

Itu diungkapkan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

“Prioritas tersebut karena kondisi pandemi Covid-19. Saya kira perlu belajar dari tahun 2020. Dengan begitu semuanya akan berjalan dengan baik pada 2021,” ujar Edi kepada wartawan, di Swiss-Bellin Hotel, Rabu (2/12).

Pemkot Malang pun sedang mempersiapkan proses pengadaan tahun 2021. Jika ada hal-hal bagus, maka harus dilanjutkan.

“Yang menjadi kendala, akan dievaluasi agar tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Dengan persiapan, Edi mengharap pengadaan 2021 bisa lebih baik. Dia meminta pengadaan lebih cepat dan tepat waktu.

Widjaja Saleh Putra, Kabag ULP Barang/Jasa Kota Malang mengamini. Dia sepakat pengadaan harus cepat. Karena, ada catatan pengadaan barang dan jasa 2020.

“Karena refocusing, apa yang sudah direncanakan terjadi perubahan. Bukan di Kota Malang saja, di Jakarta pun begitu,” ujar Widjaja kepada wartawan.

Untungnya, penyerapan anggaran masih berjalan dalam masa pandemi. Widjaja mencatat, RUP Kota Malang sejumlah 128 item.

Pengadaannya, bisa terealisasi 99 item. “Itu sudah bagus, sangat melampaui target. Artinya perekonomian Kota Malang bergerak,” terangnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

DPRD Aman Dari Covid-19, Paripurna Via Daring

Diterbitkan

||

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika. (Foto : Instagram PDIP Kota Malang)

 

KABARMALANG.COM – Positifnya Wali Kota Malang Sutiaji membuat DPRD bergerak cepat. Selasa kemarin, semua Anggota DPRD Kota Malang swab test.

Pasalnya, mereka sering bertemu Sutiaji. “Untuk semua (anggota dewan), sehat,” ujar Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, Rabu (2/12).

Para anggota parlemen memang dinyatakan negatif Covid-19. Tapi, instruksi Wali Kota Malang tetap dijalankan.

Semua legislator Kota Malang menjalankan Work From Home. Durasi WFT adalah 14 hari. Ini demi mengantisipasi penularan Covid-19.

“Saya paling intens dengan Sekda Kota Malang,” tambah politisi PDIP Kota Malang itu.

Sebagai informasi, Sekda Kota Malang Wasto sedang dirawat. Wasto menunjukkan adanya gejala Covid-19.

Kondisi ini tak mengurangi pelaksanaan tupoksi DPRD. Desember 2020, ada beberapa agenda penting DPRD dan Pemkot Malang.

Misalnya, pengesahan enam Rancangan Peraturan Daerah. Rencananya, penggedokan akan digelar 7 dan 8 Desember 2020.

Untuk pencegahan, paripurna pengesahan akan dilakukan daring.

“Sebisa mungkin semua agenda yang tersisa diselesaikan. Rencananya, paripurna akan dilaksanakan secara daring,” tutupnya.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com