Connect with us

Pemerintahan

PKA BPSDM Jabar: Sekda Minta Para Peserta Jaga Orisinalitas Proper

Diterbitkan

||

KOTA CIMAHI — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja menghadiri upacara pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I & II Tahun 2020 di Aula Twin Tower Gedung BPSDM Jabar, Kota Cimahi, Selasa (10/03/2020).

Menurut Setiawan, PKA yang sebelumnya bernama pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan (pim) III ini merupakan agenda yang penting karena kepemimpinan merupakan salah satu kompetensi yang dibutuhkan saat ini dan ke depannya.

“Oleh karena itu, saya mengimbau kepada teman-teman BPSDM untuk memanfaatkan momen ini, terutama dalam pengajaran dan pemberian proper (proyek perubahan),” ucap Setiawan.

“Ini kesempatan melatih, menempa, calon-calon pemimpin masa depan yang sebentar lagi menjadi jabatan pimpinan tinggi pratama,” tambahnya.

Selain kepemimpinan, Setiawan berujar tiga kemampuan lain yang dibutuhkan adalah kemampuan komunikasi dan negosiasi, mengembangkan teknologi informasi (IT), serta berpikir kritis.

Adapun PKA Angkatan I dan II Tahun 2020 di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jabar ini diikuti 30 peserta dari masing-masing angkatan. Total 60 peserta itu berasal dari 13 kabupaten/kota di Jabar dan dua kabupaten di luar Jabar.

Rinciannya, sebanyak sembilan orang berasal dari Kab. Sumedang, 10 orang dari Kab. Bekasi, Kab. Pangandaran (3 orang), Kab. Kuningan (3), Kab. Sukabumi (4), Kab. Cirebon (2), Kab. Bandung (1), Kab. Lebong Bengkulu (1), Kab. Belitung Timur Bangka Belitung (2), Kab. Purwakarta (3), Kota Depok (2), Kota Bekasi (9), Kota Tasikmalaya (6), dan Kota Cirebon (5).

Setiawan pun berpesan kepada para peserta untuk membuat proper yang orisinal. Menurutnya, proper diklat merupakan kunci untuk melahirkan inovasi-inovasi di tempat kerja masing-masing.

“Saya lihat di banyak perangkat dinas, program inovasi yang dilakukan perangkat daerah itu merupakan hasil dari proper peserta diklat kepemimpinan ini,” ucap Setiawan.

“Jadi saya pesan, proper ini dipertajam lagi dan orisinalitasnya betul-betul diperhatikan, jangan hanya meng-copy proper yang pernah dibuat. Tapi jika (proper) kita orisinal, saya pikir itu akan memperkaya jumlah inovasi di Jabar,” katanya.

Kepada para peserta PKA, Setiawan pun memaparkan visi Jabar Juara Lahir dan Batin Melalui Inovasi dan Kolaborasi. Misi yang diusung, salah satunya mewujudkan birokrasi yang juara.

Dalam menjalankan Birokrasi 4.0, Setiawan berujar dibutuhkan empat hal yaitu percepatan pelayanan, efisiensi pelayanan, akurasi pelayanan, serta fleksibilitas kerja. Pun dalam Industri 4.0, dia berujar ASN harus segera mengubah mindset untuk beradaptasi dengan teknologi.

“Dari nyaman saat ini dengan rutinitas sebelumnya, itu harus diubah dengan menggunakan teknologi, lalu melihat dan menganalisisnya. Dengan cara itu, peran BPSDM sangat tinggi. Di diklat seperti ini, peserta harus dibiasakan menggunakan teknologi,” kata Setiawan.

Dirinya pun berharap agar BPSDM Jabar bisa meningkatkan kualitas sehingga menjadi tempat pelatihan kelas dunia. “Ini salah satu training center terbaik, punya kekhasan sendiri. Saya ajak Pak Solihin (Kepala BPSDM Jabar), ini jadi international training center,” ujarnya.

“Saya lihat, BPSDM memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan sangat kondusif bagi peserta untuk berinteraksi satu sama lain dan mendapatkan pelajaran serta membuat inovasi,” imbuh Setiawan.

Sementara itu, Kepala BPSDM Jabar Muhamad Solihin dalam laporannya mengatakan, dasar pelaksanaan PKA Angkatan I dan II Tahun 2020 di tempatnya adalah Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 16/2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang berlaku efektif di tahun ini.

“Ada empat agenda pembelajaran, yakni kepemimpinan Pancasila, kepemimpinan kinerja, manajemen kinerja, dan aktualisasi kepemimpinan,” ucap Solihin.

“Terima kasih kepada semua pihak, kepada kabupaten atau kota asal pengirim (peserta), semoga kerja sama ini bisa diteruskan terus-menerus. Diharapkan peserta bisa berinovasi sehingga meningkatkan pelayanan kepada publik,” ujarnya mengakhiri. (Hum)

Pilbup 2020

Debat Pamungkas Panas, KPU : Jadikan Referensi

Diterbitkan

||

Suasana debat pamungkas Pilbup 2020 Kabupaten Malang. (Foto : Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Debat pamungkas Pilkada Selasa (1/12) malam memang panas. Gedung DPRD Kabupaten Malang diwarnai saling serang antar paslon.

Padahal, Tata Tertib Debat Publik Pasangan calon sudah diterangkan. Misalnya, dilarang menyerang pribadi di luar tema yang ditentukan.

Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Malang pun membenarkan. Debat pamungkas tersebut banyak offside-nya.

“Kami sudah mengimbau moderator agar memberi peringatan kepada paslon. Namun kami tidak bisa memotong saat mereka berbicara. Dikhawatirkan semakin memperkeruh suasana,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Rabu (2/11).

Begitupun ketika usai debat, KPU juga tidak bisa menegur. KPU tidak bisa pula memberikan tindakan kepada paslon. Sebab, menurut Mahardika itu sudah di luar kapasitas KPU.

“Satu-satunya cara kami adalah memperingatkan paslon melalui moderator. Tidak bisa lebih,” tutupnya.

Seperti diberitakan, debat pamungkas paslon layaknya debat kusir. Paslon nomor 1 dan 3 saling serang.

Meski demikian, ini adalah debat terakhir. Setelah ini, publik harus menentukan pilihan.

KPU pun meminta masyarakat menilai para paslon. Tiga kali debat publik diharap menjadi referensi tambahan.

“Kami harap bisa menjadi referensi tambahan pemilih. Serta, mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Kami dorong masyarakat datang nyoblos saat 9 Desember,” tambah Ketua KPUD Kabupaten Malang, Anis Suhartini.(im/carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pengadaan 2021 Fokus Tangani Covid-19

Diterbitkan

||

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko (Foto : Fathi)

 

KABARMALANG.COMCovid-19 menjadi arah pengadaan barang jasa Kota Malang 2021. Pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial juga diprioritaskan.

Itu diungkapkan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

“Prioritas tersebut karena kondisi pandemi Covid-19. Saya kira perlu belajar dari tahun 2020. Dengan begitu semuanya akan berjalan dengan baik pada 2021,” ujar Edi kepada wartawan, di Swiss-Bellin Hotel, Rabu (2/12).

Pemkot Malang pun sedang mempersiapkan proses pengadaan tahun 2021. Jika ada hal-hal bagus, maka harus dilanjutkan.

“Yang menjadi kendala, akan dievaluasi agar tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Dengan persiapan, Edi mengharap pengadaan 2021 bisa lebih baik. Dia meminta pengadaan lebih cepat dan tepat waktu.

Widjaja Saleh Putra, Kabag ULP Barang/Jasa Kota Malang mengamini. Dia sepakat pengadaan harus cepat. Karena, ada catatan pengadaan barang dan jasa 2020.

“Karena refocusing, apa yang sudah direncanakan terjadi perubahan. Bukan di Kota Malang saja, di Jakarta pun begitu,” ujar Widjaja kepada wartawan.

Untungnya, penyerapan anggaran masih berjalan dalam masa pandemi. Widjaja mencatat, RUP Kota Malang sejumlah 128 item.

Pengadaannya, bisa terealisasi 99 item. “Itu sudah bagus, sangat melampaui target. Artinya perekonomian Kota Malang bergerak,” terangnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

DPRD Aman Dari Covid-19, Paripurna Via Daring

Diterbitkan

||

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika. (Foto : Instagram PDIP Kota Malang)

 

KABARMALANG.COM – Positifnya Wali Kota Malang Sutiaji membuat DPRD bergerak cepat. Selasa kemarin, semua Anggota DPRD Kota Malang swab test.

Pasalnya, mereka sering bertemu Sutiaji. “Untuk semua (anggota dewan), sehat,” ujar Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, Rabu (2/12).

Para anggota parlemen memang dinyatakan negatif Covid-19. Tapi, instruksi Wali Kota Malang tetap dijalankan.

Semua legislator Kota Malang menjalankan Work From Home. Durasi WFT adalah 14 hari. Ini demi mengantisipasi penularan Covid-19.

“Saya paling intens dengan Sekda Kota Malang,” tambah politisi PDIP Kota Malang itu.

Sebagai informasi, Sekda Kota Malang Wasto sedang dirawat. Wasto menunjukkan adanya gejala Covid-19.

Kondisi ini tak mengurangi pelaksanaan tupoksi DPRD. Desember 2020, ada beberapa agenda penting DPRD dan Pemkot Malang.

Misalnya, pengesahan enam Rancangan Peraturan Daerah. Rencananya, penggedokan akan digelar 7 dan 8 Desember 2020.

Untuk pencegahan, paripurna pengesahan akan dilakukan daring.

“Sebisa mungkin semua agenda yang tersisa diselesaikan. Rencananya, paripurna akan dilaksanakan secara daring,” tutupnya.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com