Connect with us

Pemerintahan

Jabar Buat SOP Krisis: Penanganan Bencana Lebih Cepat, Informasi Tepat, Warga Terhindar Hoax

Diterbitkan

||

KOTA BANDUNG — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Bencana di Jawa Barat di Kantor Bappeda Jabar, Jl. Ir. H. Juanda, Kota Bandung, Minggu (1/03/2020).

Rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri perangkat daerah terkait ini bertujuan meningkatkan koordinasi pengendalian (gambaran, progres, dan antisipasi) bencana serta menyiapkan data terkini untuk bahan informasi kepada masyarakat agar terhindar dari hoax.

Adapun agenda rapat membahas tujuh hal, yakni: (1) Kondisi bencana saat ini; (2) Kondisi logistik; (3) SOP Krisis; (4) Sistem Informasi dan Media; (5) Penyelesain Jangka Menengah; (6) Penyelesaian Jangka Panjang; dan (7) Infografis.

Setiawan mengatakan, rakor ini diperlukan agar setiap OPD bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar sebagai leading sector bisa melakukan respons cepat tanggap darurat bencana tanpa berbenturan tugas satu sama lain.

“Sistem (pengendalian bencana) harus diperbaiki. Pertama, kita lihat bagaimana pola koordinasi di lapangan bisa lebih disempurnakan,” ucap Setiawan.

“Kedua, tadi kami sudah berbagi tugas, siapa berbuat apa di masing-masing hal yang dibahas dalam agenda rapat, salah satunya kita coba pola sistem informasi notifikasi bagi daerah terdampak. Hasil rakor kali ini akan dilaporkan kepada Bapak Gubernur (Ridwan Kamil) Senin (2/3) besok,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut, Setiawan pun memberikan arahan dan masukan kepada perangkat daerah yang hadir, mulai dari dorongan kepada BPBD Jabar dan Dinas Sosial Jabar serta Jabar Quick Response untuk cepat meng-update informasi di sosial media, hingga permintaan menyosialisasikan otonomi daerah berkaitan tugas gubernur tidak sama dengan bupati/wali kota untuk penanganan bencana.

“Yang pasti saat terjadi bencana, BPBD harus paling terdepan, harus proaktif. Selama ini sudah berjalan baik, tapi ada beberapa hal yang diminta lebih proaktif,” kata Setiawan.

“Hal-hal seperti itu harus dibuat dalam SOP yang lebih clear (jelas). Saya pikir Pergub (peraturan gubernur) juga sudah memadai, karena itu SOP internal kita yang disepakati bersama,” tuturnya.

Setiawan juga menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan terus berkoordinasi dengan pusat dalam penanganan bencana. “Karena bicara banjir ini ‘kan bicara hulu dan hilir, mulai dari konservasi hingga pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

Sementara berdasarkan laporan BPBD Jabar, provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini rawan terhadap bencana gunung api aktif, gempa bumi, banjir, pergerakan tanah (longsor), tsunami, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran pemukiman, angin puting beliung, kegagalan teknologi seperti kecelakaan pesawat, serta kejadian luar biasa seperti demam berdarah.

Dari rekapitulasi bencana selama 2014-2019, BPBD Jabar mencatat ada 7.396 kejadian bencana, paling banyak pada 2019 dengan 2.057 kejadian bencana yang mayoritas adalah tanah longsor (625 kejadian) dan angin puting beliung (489 kejadian).

Adapun bencana banjir terjadi 164 kali pada tahun lalu. Sementara sejak awal 2020 hingga Februari, BPBD Jabar mencatat 57 kali kejadian bencana banjir serta 158 bencana longsor.

Daerah rawan banjir berada di wilayah Jabar utara dan tengah antara lain Kab. dan Kota Bekasi, Kab. dan Kota Bandung, Kab. Subang, Kab. Karawang, hingga Kab. dan Kota Cirebon.

Di Jabar bagian tengah dan selatan, 22 daerah rawan longsor di antaranya Kab. dan Kota Bogor, Kab. Majalengka, Kab. Sumedang, Kab. Tasikmalaya, serta Kab. Garut.

Terkait banjir, Stasiun Geofisika Bandung melaporkan bahwa puncak musim hujan di Jabar sudah terlewati sehingga curah hujan berkurang dan bersiap menyambut musim kemarau mulai Mei mendatang.

Tetapi, semua pihak masih harus mewaspadai potensi yang menyimpang dari pola, contohnya pada 24 Februari lalu di mana hujan sangat ekstrem sebesar 246 mm terjadi di Kec. Pusakanagara Kab. Subang yang menyebabkan banjir di Pantura Subang.

Hadir dalam rakor kali ini antara lain Kepala Bappeda Jabar, Kepala Basarnas Jabar, Kepala Dinas PSDA Jabar, Kepala Dinas Kesehatan Jabar, perwakilan Polda Jabar, Dinsos Jabar, Diskominfo Jabar, Stasiun Geofisika Bandung, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar, PMI Jabar, BBWS Ciliwung-Cisadane, BBWS Citarum, serta Karo Humas dan Keprotokolan Setda Jabar. (Hum)

Pemerintahan

Kampung Bersinar Bangun Kesadaran Lingkungan

Diterbitkan

||

Wawali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menyerahkan hadiah Juara 1 Lomba Kampung Bersinar (Foto: Fathi).

 

KABARMALANG.COM – Kampung Bersinar Kota Malang 2020 telah berakhir. Penyerahan hadiah digelar di Balai Kota Malang, Jumat (4/12).

Penyerahan hadiah diberikan kepada 15 kampung terbaik.Wawali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menyerahkan langsung hadiah juara.

Menurut Edi, nilai lomba Kampung Bersinar bukan persaingan juara. Tapi, terwujudnya kesadaran masyarakat merawat lingkungan.

“Masyarakat yang dengan sadar mengelola lingkungannya perlu diapresiasi. Harapannya, lingkungan masyarakat lebih sehat, bersih dan asri,” ujar Edi kepada wartawan, di Balai Kota Malang, Jumat (4/12).

Menurut Edi, lomba ini dilakukan di perkampungan. Sehingga, perlombaan lingkungan berdampak kepada anak-anak.

“Mereka akan melihat aktivitas orang tuanya. Cinta terhadap tanamannya. Suka menanam dan merawat. Itu pendidikan karakter yang diperlukan putra-putri kita,” jelasnya.

Edi menyebut para peserta ikut membangun peradaban. Karena, kebiasaan baik menjaga lingkungan akan menjadi budaya.

“Dari hal kecil, jika konsisten, akan jadi kebiasaan. Lalu dilakukan bersama-sama menjadi sebuah budaya. Jika berlaku dalam kurun waktu yang panjang, itulah peradaban,” jelasnya.

Meski demikian, perlu ada peningkatan jumlah peserta. Kota malang memiliki 500 RW. Namun, peserta lomba hanya 130 RW.

“Berarti ada 370 RW yang mesti dimotivasi dan disemangati. Supaya, semua memiliki kesadaran lingkungan yang sama,” tegasnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Plengsengan Ambrol Kedungkandang Dipasangi Beton

Diterbitkan

||

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko saat meninjau pembangunan proyek Jembatan Kedungkandang. (Foto: Fathi)

 

KABARMALANG.COMPemkot Malang sidak plengsengan ambrol di jembatan Kedungkandang, Jumat (4/12). Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko memimpin sidak.

Dia datang bersama Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Hadi Santoso. Jajaran kecamatan dan pelaksana proyek ikut menyertai.

“Kita lihat secara langsung. Kongsornya plengsengan yang kemarin terjadi akibat hujan,” ujar Edi, kepada wartawan, Jumat (4/12).

Plengsengan tersebut sudah dua kali ambrol. Rabu  (2/12) kemarin adalah kejadian kedua. Sebelumnya, plengsengan sudah ambrol Sabtu (21/11) lalu.

Pemkot Malang memerintahkan perbaikan plengsengan ini. Edi menyebut pelaksana proyek langsung mendatangkan satu beton pile. Beton tersebut menjadi dasar pondasi tiang pancang.

“Nantinya akan dibangun dinding penahan dari beton cor. Hari ini proses pengerjaan. Bahan-bahannya juga sudah masuk,” jelasnya.

Dia menegaskan, ambrolnya plengsengan tidak mengganggu proyek secara keseluruhan. Karena, plengsengan bukan konstruksi utama.

Meski demikian, Edi berharap jembatan Kedungkandang ditata dengan baik. Karena, perekonomian Kota Malang bergantung pada jalan ini.

“Aktivitas ekonomi harus semakin lancar. Supaya, perkembangan wilayah timur juga semakin baik,” terangnya.

Dia menekankan, pengerjaan proyek sesuai dengan jadwal. “Jadi tetap akhir tahun ini selesai. Semoga cuaca mendukung pihak pelaksana,” ungkapnya.

Terpisah, pekerjaan plengsengan diperpanjang sampai 30 Desember. Ini ditegaskan Kepala DPUPRPKP Kota Malang Hadi Santoso.

Sementara, jembatan harus selesai lebih cepat. Karena, jembatan diklaim siap diresmikan pada 23 Desember.

“Struktur atas dan jalur barat selesai 23 Desember. Dan akan diresmikan,” jelasnya.

Soni menuturkan, sisi timur diproyeksi rampung 30 Desember. Karena kawasan itu hanya jalur putar balik.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

6 ASN Pemkot Malang Positif Covid-19

Diterbitkan

||

Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto (Foto: Fathi)

 

KABARMALANG.COM Enam ASN Pemkot Malang terkonfirmasi positif Covid-19. Ini dipastikan setelah hasil swab test mereka keluar.

Mereka berasal dari 15 ASN yang sebelumnya reaktif. Sembilan lainnya dinyatakan negatif.

Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto membenarkan ini.  Enam ASN positif covid-19 berasal dari lingkungan Balai Kota Malang.

“Enam ASN akan ditempatkan di RSUD Kota Malang. Mereka akan menjalani tahapan isolasi,” ujar Nur Widianto, kepada wartawan, Jumat (4/12).

Menurut Wiwid, sapaannya, enam ASN tersebut tanpa gejala. Saat dites reaktif, mereka segar dan sehat-sehat saja.

Karena itu, demi kecepatan penyembuhan, mereka diisolasi. Namun, treatment mereka berbeda dengan pasien bergejala parah.

“Pemulihannya hanya penguatan dari sisi stamina tubuh. Terutama minum suplemen dan diajak berolahraga,” jelasnya.

Sedangkan 9 ASN yang negatif, tetap isolasi mandiri.

“Kami tetap rekomendasi isolasi mandiri. Walaupun hasil swab negatif. Karena, rapid testnya reaktif. Perlu jaga kondisi,” tutupnya.

Seperti diketahui, Wali Kota Malang Sutiaji positif covid-19. Istri dan satu anaknya juga positif. Termasuk, Sekda Kota Malang Wasto.

Sejumlah 15 ASN kontak erat Sutiaji, ikut reaktif. Dari swab test, enam di antaranya positif.

Akibatnya, Pemkot Malang menerapkan WFH 14 hari. Separuh ASN bekerja normal. Separuhnya lagi kerja dari rumah. Ini dilakukan bergantian.(fat/yds)

 

Lanjutkan Membaca

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com