Connect with us

Pemerintahan

Membumikan Pancasila dengan Merakyat

Diterbitkan

||

KOTA BANDUNG — Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) secara konsisten membumikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dengan merakyat. Selain deklarasi Gerakan Pembumian Pancasila, Pemda Provinsi Jabar menggelar Gerakan Jalan Kebangsaan di Gedung Sate, Kota Bandung, Minggu (16/02/2020).

Sekretaris Jabar Setiawan Wangsaatmaja menyatakan, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila ke masyarakat, diperlukan berbagai gerakan dan upaya. Maka itu, deklarasi Gerakan Pembumian Pancasila yang dibalut dengan Gerakan Jalan Kebangsaan merupakan langkah tepat. Sebab, kata dia, pesan soal nilai-nilai Pancasila bisa diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat Jabar.

“Di dalamnya adalah, yang harus kita kuatkan, bagaimana pemahaman Pancasila ini bisa lebih membumi. Tentu saja, gerakan Pembumian Pancasila ini sangat strategis karena kita harus mengangkat dari akarnya lagi untuk di-bumi-kan nilai-nilai Pancasila ini kepada masyarakat luas,” kata Setiawan.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Indonesia Hariyono merespons gerakan yang digagas Pemda Provinsi Jabar dengan positif. Menurut dia, deklarasi dan gerakan jalan tersebut memudahkan masyarakat dalam mencerna nilai-nilai Pancasila.

“Apa yang dilakukan oleh Pemda Jabar, dan teman-teman komunitas Penggerak dan Pembumian Pancasila, mampu melaksanakan kegiatan dengan cara-cara yang lebih merakyat, sehingga Pancasila bukan hanya dipandang sebagai sebuah abstraksi nilai, tapi juga sudah menjadi laku hidup yang baik,” kata Hariyono.

“Ketika Pancasila menjadi prinsip hidup, laku hidup, maka nilai-nilai Pancasila itu bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi lagi dalam konteks kesejarahan Jabar merupakan salah satu tempat kerajaan yang cukup fenomenal dan terkuat, salah satunya Tarumanagara. Dan Pancasila digali dari nilai-nilai bangsa itu,” tambahnya.

Hariyono pun mengapresiasi upaya Pemda Provinsi Jabar dalam membumikan Pancasila. Dia berharap Pemda Provinsi Jabar konsisten menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan.

“Kami mengucapkan terimakasih dan mudah-mudahan Pemda Provinsi Jawa Barat tidak menjadikan Pancasila sebagai festival untuk rakyat, tapi juga menjadikan Pancasila sebagai (dasar) kebijakan dan regulasi pemerintah,” ucapnya.

Pernyataan senada diucapkan Tokoh Masyarakat Jabar, Ahmad Heryawan. Menurut Aher –sapaan Ahmad Heryawan, deklarasi dan gerakan jalan merupakan cara yang efektif untuk membumikan Pancasila. Sebab, kata dia, masyarakat akan lebih  memahami ideologi bangsa dan dasar negara apabila disampaikan dengan santai atau non-formal.

“Nilai ini akan membangun masa depan yang kita citakan bersama, yaitu bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Itulah kesepakatan kita. Insyaallah dengan ini tidak ada satupun masyarakat yang tidak memahami Pancasila,” kata Aher.

Aher pun berpesan kepada Pemda Provinsi Jabar untuk terus-menerus membumikan Pancasila dengan berbagai kegiatan dan upaya. Jika Pemda Provinsi Jabar berhasil membumikan Pancasila, maka masyarakat Jabar akan bersatu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

“Sehingga masyarakat Jabar yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia memahami betul nilai-nilai Pancasila dan bersatu padu melaksanakan untuk kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, dan masa depan negara. Sehingga kita bisa menghadirkan masyarakat yang tentram, bersatu, dengan nilai-nilai Pancasila tersebut,” ucapnya.

Ketua Panitia Acara Deklarasi Gerakan Pembumian Pancasila Pamriadi mengatakan, pihaknya  menggelar acara deklarasi melalui jalan sehat dengan tujuan menyosialisasikan Gerakan Pembumian Pancasila kepada masyarakat.

“Kita membuat Gerakan Pembumian Pancasila ini tidak dalam konteks sesuatu yang serius dan menjemukan masyarakat, tapi kita buat dalam konsep yang menggembirakan dan menghibur,” katanya.

“Kita ingin sosialisasi Gerakan Pembumian Pancasila ini langsung ke grass root (akar rumput) atau ke masyarakat. Jadi, sosialisasi Pancasila tidak dibatasi oleh sekat-sekat ruang elit, tapi kita akan melibatkan ruang partisipasi masyarakat secara luas,” imbuhnya. (Hum)

Pilbup 2020

Debat Pamungkas Panas, KPU : Jadikan Referensi

Diterbitkan

||

Suasana debat pamungkas Pilbup 2020 Kabupaten Malang. (Foto : Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Debat pamungkas Pilkada Selasa (1/12) malam memang panas. Gedung DPRD Kabupaten Malang diwarnai saling serang antar paslon.

Padahal, Tata Tertib Debat Publik Pasangan calon sudah diterangkan. Misalnya, dilarang menyerang pribadi di luar tema yang ditentukan.

Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Malang pun membenarkan. Debat pamungkas tersebut banyak offside-nya.

“Kami sudah mengimbau moderator agar memberi peringatan kepada paslon. Namun kami tidak bisa memotong saat mereka berbicara. Dikhawatirkan semakin memperkeruh suasana,” ungkap Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika saat dikonfirmasi, Rabu (2/11).

Begitupun ketika usai debat, KPU juga tidak bisa menegur. KPU tidak bisa pula memberikan tindakan kepada paslon. Sebab, menurut Mahardika itu sudah di luar kapasitas KPU.

“Satu-satunya cara kami adalah memperingatkan paslon melalui moderator. Tidak bisa lebih,” tutupnya.

Seperti diberitakan, debat pamungkas paslon layaknya debat kusir. Paslon nomor 1 dan 3 saling serang.

Meski demikian, ini adalah debat terakhir. Setelah ini, publik harus menentukan pilihan.

KPU pun meminta masyarakat menilai para paslon. Tiga kali debat publik diharap menjadi referensi tambahan.

“Kami harap bisa menjadi referensi tambahan pemilih. Serta, mendorong pemilih untuk datang ke TPS. Kami dorong masyarakat datang nyoblos saat 9 Desember,” tambah Ketua KPUD Kabupaten Malang, Anis Suhartini.(im/carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pengadaan 2021 Fokus Tangani Covid-19

Diterbitkan

||

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko (Foto : Fathi)

 

KABARMALANG.COMCovid-19 menjadi arah pengadaan barang jasa Kota Malang 2021. Pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial juga diprioritaskan.

Itu diungkapkan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

“Prioritas tersebut karena kondisi pandemi Covid-19. Saya kira perlu belajar dari tahun 2020. Dengan begitu semuanya akan berjalan dengan baik pada 2021,” ujar Edi kepada wartawan, di Swiss-Bellin Hotel, Rabu (2/12).

Pemkot Malang pun sedang mempersiapkan proses pengadaan tahun 2021. Jika ada hal-hal bagus, maka harus dilanjutkan.

“Yang menjadi kendala, akan dievaluasi agar tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Dengan persiapan, Edi mengharap pengadaan 2021 bisa lebih baik. Dia meminta pengadaan lebih cepat dan tepat waktu.

Widjaja Saleh Putra, Kabag ULP Barang/Jasa Kota Malang mengamini. Dia sepakat pengadaan harus cepat. Karena, ada catatan pengadaan barang dan jasa 2020.

“Karena refocusing, apa yang sudah direncanakan terjadi perubahan. Bukan di Kota Malang saja, di Jakarta pun begitu,” ujar Widjaja kepada wartawan.

Untungnya, penyerapan anggaran masih berjalan dalam masa pandemi. Widjaja mencatat, RUP Kota Malang sejumlah 128 item.

Pengadaannya, bisa terealisasi 99 item. “Itu sudah bagus, sangat melampaui target. Artinya perekonomian Kota Malang bergerak,” terangnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

DPRD Aman Dari Covid-19, Paripurna Via Daring

Diterbitkan

||

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika. (Foto : Instagram PDIP Kota Malang)

 

KABARMALANG.COM – Positifnya Wali Kota Malang Sutiaji membuat DPRD bergerak cepat. Selasa kemarin, semua Anggota DPRD Kota Malang swab test.

Pasalnya, mereka sering bertemu Sutiaji. “Untuk semua (anggota dewan), sehat,” ujar Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, Rabu (2/12).

Para anggota parlemen memang dinyatakan negatif Covid-19. Tapi, instruksi Wali Kota Malang tetap dijalankan.

Semua legislator Kota Malang menjalankan Work From Home. Durasi WFT adalah 14 hari. Ini demi mengantisipasi penularan Covid-19.

“Saya paling intens dengan Sekda Kota Malang,” tambah politisi PDIP Kota Malang itu.

Sebagai informasi, Sekda Kota Malang Wasto sedang dirawat. Wasto menunjukkan adanya gejala Covid-19.

Kondisi ini tak mengurangi pelaksanaan tupoksi DPRD. Desember 2020, ada beberapa agenda penting DPRD dan Pemkot Malang.

Misalnya, pengesahan enam Rancangan Peraturan Daerah. Rencananya, penggedokan akan digelar 7 dan 8 Desember 2020.

Untuk pencegahan, paripurna pengesahan akan dilakukan daring.

“Sebisa mungkin semua agenda yang tersisa diselesaikan. Rencananya, paripurna akan dilaksanakan secara daring,” tutupnya.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com