Connect with us

Pemerintahan

Jabar Siaga Satu COVID-19, Kang Emil Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas dan Pola Hidup Sehat

Diterbitkan

||

KOTA BANDUNG – World Health Organization (WHO) secara resmi mengumumkan nama COVID-19 (Corona Virus Disease) untuk penyakit 2019nCov yang disebarkan oleh novel coronavirus alias virus corona yang berasal dari Wuhan, China, pada Rabu (12/02/2020).

Hingga kini, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) terus mengantisipasi kasus COVID-19 di Tanah Air. Adapun Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyatakan, sampai saat ini tidak ada masyarakat Jabar yang terpapar virus corona.

Dalam Rapat Koordinasi Kewaspadaan Virus Corona di Provinsi Jabar bersama pihak terkait di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin Bandung, Rabu (12/2), sosok yang akrab disapa Kang Emil ini pun mengajak masyarakat untuk tetap awas mencegah penyebaran COVID-19 tanpa membuat kegaduhan yang bersifat SARA.

“Hari ini secara resmi virus Corona itu disebutnya COVID-19. Jadi, kita tetap waspada dan jaga kondusivitas. Hindari hal-hal yang sifatnya SARA. (Waspada) harus dengan cara yang baik dan sopan,” ucap Kang Emil.

Sementara Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar, lanjut Kang Emil, terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan data akurat terkait virus yang telah merenggut lebih dari seribu nyawa di China ini.

Termasuk terkait empat pasien suspect COVID-19 yang diisolasi di RSUP Dr. Hasan Sadikin atau RSHS Bandung dan Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung yang telah dipastikan negatif virus corona.

“Nah, per hari ini ini tidak ada kasus COVID-19 di Jawa Barat, karena dua (pasien) yang diawasi di (Rumah Sakit) Hasan Sadikin dan dua lagi yang di Rumah Sakit Paru Rotinsulu, semuanya setelah dicek oleh Litbangkes yang punya alat canggih, memastikan semuanya negatif,” tutur Kang Emil.

Selain itu, Kang Emil pun memastikan bahwa RSHS telah memiliki sisrute atau sistem informasi rujukan terintegrasi dan prosedur yang siap untuk menangani berbagai potensi COVID-19. “Urutannya dimulai dari diobservasi di IGD, dari IGD ada unit isolasi yang akan menangani jika itu (COVID-19) terjadi,” ujarnya.

Terkait keberadaan warga atau Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China di Jabar, Kang Emil berujar pihaknya terus memantau keberadaan mereka melalui pihak imigrasi maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di 27 kabupaten/kota se-Jabar.

“Data per hari ini ada (kurang lebih) 3.000-an dan semua sudah termonitor keberadaannya, ada yang TKA, pebisnis, wisatawan, dan lain-lain,” tambahnya.

Kang Emil pun meminta dinas terkait untuk terus melakukan pemantauan dengan melihat gejala-gejala yang mirip dengan gejala COVID-19 seperti batuk, pilek, dan demam dengan suhu badan di atas 38 derajat Celcius.

“Kalau terlihat ada batuk, pilek, demam, dan lain-lain yang menjadi gejala, walaupun belum tentu (positif COVID-19), harus segera diantisipasi untuk melaporkan, sehingga prosedur pertama bisa kita lakukan. Karena gejala COVID-19 ini mirip-mirip flu dan ketahuannya setelah 14 hari,” ucap Kang Emil.

Dirinya pun mengajak media untuk melawan hoaks terkait COVID-19 serta meminta masyarakat untuk aktif melaporkan atau mencari informasi terkait COVID-19 dan menjaga pola hidup sehat.

Salah satunya dengan menerapkan etiket batuk yakni: (1) Gunakan masker; (2) Tutup mulut dan hidung dengan lengan; (3) Tutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan; (4) Buang tisu yang telah dipakai; dan (5) Cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun.

“Kita sosialisasikan juga pola hidup sehat. Kalau batuk pakai masker, itu etikanya harus dilakukan, kalau punya atau terlihat riwayat bepergian ke luar negeri dan punya gejala yang sama, segera melaporkan ke (Call Center) 119 itu. Insyaallah itu Siaga Satu-nya Jawa Barat,” tutur Kang Emil.

Selain RSHS dan Rumah Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung, terdapat lima rumah sakit lain di Jabar yang sudah siaga dan menjadi rujukan penanggulangan infeksi darurat, termasuk COVID-19, yaitu RSUD Gunung Jati Cirebon, RSUD Subang, RSUD R. Syamsudin SH Sukabumi, RSUD Indramayu, dan RSUD Dr. Slamet Garut.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Kang Emil pun mengatakan bahwa laporan Kementerian Kesehatan RI memastikan sembilan warga Jabar yang menjalani masa karantina atau observasi di Natuna bebas dari virus Corona. “Setelah lewat 14 hari (karantina) mereka bisa kembali ke keluarga masing-masing di Jawa Barat,” ujarnya. (Hum)

COVID-19

Sutiaji Non Reaktif, Sekda Masuk RS

Diterbitkan

||

Walikota Malang Drs H Sutiaji (Foto : Kabarmalang.com)
Wali Kota Malang Sutiaji dalam kondisi sehat meski tidak ngantor. (Foto : Kabarmalang)

 

KABARMALANG.COM – Isu terganggunya kesehatan dua figur Pemkot Malang merebak di medsos. Wali Kota Malang, Sutiaji dituding positif Covid-19. Begitu juga Sekretaris Daerah, Wasto, disebut terpapar virus itu.

Kabag Humas Setda Kota Malang, Nur Widianto mengklarifikasi. Dia menjelaskan kondisi Sutiaji saat ini sudah sehat.

Namun, Sutiaji masih menjalani beberapa rehabilitasi. Dia juga sedang melalui beberapa pemeriksaan secara menyeluruh.

“Pak Wali dalam kondisi sehat. Namun memang masih butuh istirahat. Mengingat, rangkaian giat 20-22 November lalu cukup menguras energi,” ujarnya, Senin malam (30/11).

Dalam kondisi tersebut, Sutiaji sempat melakukan rapid test. Hasilnya adalah non reaktif. Namun, Sutiaji disarankan beristirahat dan berkegiatan dari rumah saja.

“Pagi ini Pak Wali masih memimpin rakor secara virtual; Rakor tersebut rutin dilaksanakan setiap hari senin,” tambahnya.

Namun, beberapa ASN di lingkungan Wali Kota menurun kesehatannya. Jumlahnya cukup banyak, sampai 15 orang.

Mereka telah 2 kali rapid dan dinyatakan reaktif. Ini mengindikasikan kuat konfirm positif.

“Oleh karenanya, Pak Wali juga sedang menunggu hasil swabnya. Untuk dapat diketahui kondisinya lebih lanjut,” sambungnya.

Sementara itu, Sekda Wasto sedang dirawat di rumah sakit. “Namun, sampai saat ini kami belum menerima laporan observasinya. Tapi berdasarkan 2 kali hasil rapidnya memang dinyatakan reaktif,” tutur Widianto.

Sutiaji menitipkan pesan agar masyarakat meningkatkan imunitas. Kesehatan diri harus dijaga pula. Agar terhindar dari paparan virus Covid-19.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

Cegah Covid-19, Sosialisasi Lewat Toa Masjid

Diterbitkan

||

Puskesmas Rampal Celaket. (Foto : Fathi)

 

KABARMALANG.COM – Puskesmas Rampal Celaket memiliki cara berbeda sosialisasi protokol kesehatan (prokes). Pelantang rumah ibadah dan sekolah dimanfaatkan untuk sosialisasi.

“Inovasi kami adalah menggunakan speaker masjid, gereja, dan sekolah. Pesan yang disampaikan, sosialisasi protokol kesehatan,” kata dr Moh Ali Sahib, Kepala Puskesmas Rampal Celaket, kepada Kabarmalang.com, Senin (30/11).

Ali menyebut puskesmas tersebut membawahi tiga kelurahan. Yakni Rampal celaket, Samaan, dan Klojen. Sehingga sosialisasinya dilakukan di tiga wilayah itu.

“Prosesnya, kita menyurati lewat kelurahan masing-masing. Lalu disampaikan ke masjid dan gereja. Biasanya diputar setelah dhuhur dan maghrib,” jelasnya.

Inovasi ini muncul pada bulan Agustus lalu. Awalnya, tim promosi kesehatan Puskesmas membuat rekaman tentang prokes.

Rekaman dikombinasikan dengan mobil dan sepeda keliling. Tapi, Ali merasa sosialisasi begini belum efektif.

“Kalau kita hanya keliling, mungkin yang bekerja belum pulang. Momen setelah maghrib itulah pas untuk sosialisasi,” jelasnya.

Sehingga, ide sosialisasi lewat pelantang rumah ibadah pun muncul. Akhirnya, toa masjid dimanfaatkan untuk sosialisasi prokes.

 

Penanganan Limbah Medis dengan SIMOLI

Puskesmas Rampal Celaket juga mengusung program penanganan limbah medis. Yakni Sistem Monitoring Limbah (SIMOLI).

“Simoli itu programnya kesehatan lingkungan. Jadi kita laksanakan pemantauan dari lingkungan,” ujar Ali.

Simoli merupakan cara pemantauan kesehatan lingkungan. Termasuk, cara penanganan limbah medis.

Dr Moh Ali Sahib, Kepala Puskesmas Rampal Celaket.

Menurut Ali, SIMOLI acapkali dipaparkan di kampung-kampung tangguh. Karena, SIMOLI memberi kerangka jelas dalam penanganan limbah medis.

Ali mengapresiasi dukungan Pemkot Malang dan Dinkes. Karena, kampung tangguh dan pemerintah berkolaborasi.

“Yaitu, integrasi dengan kampung tangguh menjadi tim khusus kecamatan. Peran sertanya memang di situ. Untuk menekan penyebaran Covid-19,” tutupnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

DIPA 2021 Kota Malang Rp 6,085 Triliun

Diterbitkan

||

Gubernur Jatim saat menyerahkan dokumen DIPA kepada Wawali Kota Malang. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COMPemprov Jatim menyerahkan DIPA 2021 kepada seluruh daerahnya, Senin (30/11). Kota Malang pun menerima DIPA sebesar Rp 6,085 triliun.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkannya secara simbolis. DIPA 2021 Kota Malang diterima Wawali Sofyan Edi Jarwoko.

Khofifah juga menyerahkan buku TKDD senilai Rp 1,198 triliun. Penyerahan dilakukan di di Grand City Conv Surabaya.

DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dokumen ini disusun atas Keputusan Presiden. Fungsi DIPA yaitu dasar pelaksanaan anggaran.

Sementara, TKDD adalah dokumen Transfer ke Daerah dan Dana Desa. TKDD terdiri dari beberapa dana pemerintahan.

Misalnya, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Lalu, Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik. Ada juga Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

Menurut Edi, penyerahan DIPA lebih awal merupakan percepatan pembangunan. Harapannya, proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran lebih cepat.

Awal Januari 2021, penyerapan anggaran harus sudah dimulai.

“Hal ini diharapkan memberikan dampak besar terhadap kegiatan perekonomian. Sehingga masyarakat segera menikmati hasil pembangunan lebih cepat,” kata Edi, Senin (30/11).

Dia berharap pembangunan bisa berjalan lebih baik. Pelayanan kepada masyarakatpun bisa berjalan lebih lancar pula.

“Semoga manfaat dana pemerintah (APBN-APBD) segera dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap pengguna anggaran dapat memaksimalkan anggaran negara. Pemerintah sudah mempunyai program-program pembangunan yang direncanakan.

Baik itu pembangunan infrastruktur maupun SDM. Seperti ketahanan pangan dan energi dan transportasi publik.

Termasuk, program perlindungan sosial. Misalnya bantuan operasional sekolah dan bantuan siswa miskin.

Dia juga mengharap ada kecepatan penggunaan anggaran bidang sosial. Yaitu program keluarga harapan, KUR dan sistem jaminan kesehatan.

“Terlebih, sekarang kita sedang berada di masa pandemi Covid 19. Saya berharap dana yang ada dapat digunakan semaksimal mungkin. Utamanya dalam rangka pemulihan kesehatan dan perekonomian Kota Malang,” tambahnya.

Edi juga menghimbau adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Karena, kesenjangan fiskal pusat dan daerah perlu dipangkas. Tak terkecuali, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com