Connect with us

Pemerintahan

Lina Ruzhan Resmi Jadi Ketua DPW PPLIPI Jabar

Diterbitkan

||

KOTA BANDUNG – Istri Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Lina Marlina Ruzhan resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) Provinsi Jabar Periode 2020-2025 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (7/02/2020).

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPLIPI Wardatul Asriah Indah SDA tersebut berdasarkan dengan Surat Keputusan DPP PPLIPI Nomor: 13/II.SK/DPP/II/2020 tentang Penetapan Susunan DPW PPLIPI Provinsi Jabar Masa Bakti 2020-2025.

Lina berharap, PPLIPI Jabar di bawah kepemimpinannya dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar guna mewujudkan Jabar Juara Lahir dan Batin.

“Mudah-mudahan kita (PPLIPI Jabar) bisa berkolaborasi dengan program-program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya program Sekoper Cinta yang bisa menyentuh program perempuan di Jawa Barat,” kata Lina.

Guna merealisasikan hal tersebut, Lina berkomitmen menguatkan PPLIPI kabupaten/kota di Jabar. Selain itu, dia menekankan tiga hal penting, yakni iman, akhlak, dan ekonomi.

“Perempuan berkualitas itu adalah perempuan yang akhlaknya baik dan imannya luar biasa. Kalau yang imannya sudah luar biasa maka rumah tangganya, hidupnya juga luar biasa,” ucapnya.

“Maka PPLIPI Jabar harus menguatkan PPLIPI di masing-masing kota/kabupaten, supaya nanti perempuan menjadi lebih teredukasi, tersentuh, dan menjadi perempuan yang imannya kuat, akhlaknya hebat, dan nanti insyaallah nanti ekonominya akan terbantu dengan program-program dari PPLIPI,” imbuhnya.

Adapun Lina terpilih sebagai Ketua DPW Jabar dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) PPLIPI di Hotel Serela, Kota Bandung, Senin (3/2/20).

Ketua Umum DPP PPLIPI Wardatul Asriah Indah SDA mengapresiasi rencana PPLIPI Jabar di bawah kepemimpinan Lina yang ingin membawa perempuan lebih berkualitas melalui tiga hal tersebut.

“Tujuan kami perempuan-perempuan lintas profesi ini harus betul-betul bisa berkontribusi di dalam persoalan-persoalan perempuan,” kata Indah.

“Iman, akhlak, ekonomi, sesuai dengan konsep dari Ibu Lina tadi, kalau kita rangkum dari tiga hal ini, inilah wujud dari perempuan adalah tiang negara,” tambahnya.

Indah pun berharap PPLIPI Jabar dengan kepengurusan yang baru bisa mendorong pemberdayaan perempuan. “Untuk itu, DPP PPLIPI sangat berharap di bawah kepemimpinan Ibu Lina, PPLIPI dapat menjadi komunitas yang besar untuk memberdayakan wanita di Jawa Barat,” ucap Indah. (Hum)

COVID-19

Puluhan Wartawan Kota Malang Swab Test

Diterbitkan

||

Proses akan dilakukan swab test kepada wartawan dan pegawai Humas Pemkot Malang di Labkesda. (Foto: Fathi)

KABARMALANG.COMPemkot Malang menggelar swab tes bagi puluhan wartawan biasa meliput di lingkungan Pemkot Malang.

Selain awak media, pegawai bagian humas Pemkot Malang juga ikut dalam swab digelar di Labkesda, Kota Malang, Kamis (3/12).

Swab sebagai upaya mitigasi pasca, Wali Kota Malang, Sutiaji terkonfirmasi Covid-19. Begitu juga dengan belasan ASN di lingkungan balai kota terindikasi Covid-19 pasca menjalani tes cepat.

“Intensitas pertemuan wartawan cukup tinggi dengan pejabat Pemkot Malang. Khususnya Bapak walikota ” ujar Kabag Humas Pemkot Malang, Nur Widianto kepada wartawan, di Labkesda.

Swab diharapkan, bisa memperjelas kondisi kesehatan awak media. Sehingga, kerja harian sebagai jurnalis tidak terganggu.

“Kami di humas Pemkot Malang juga swab tes. Karena memang persinggungan kerjanya bersama teman-teman media,” lanjutnya.

Hasil swab tes akan bisa diketahui dua atau tiga hari kedepan. Jika ada yang positif Covid-19, Dinas Kesehatan akan memberikan treatmen.

“Ada arahan nanti dari tim Dinas Kesehatan. Secara SOP diarahkan isolasi mandiri. Itu jika tidak disertai komorbid,” jelasnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

FKD Wadahi Penyandang Disabilitas Kota Malang

Diterbitkan

||

Workshop ulat sutera, salah satu kegiatan dari FKD Kota Malang (Foto: Fathi).

 

KABARMALANG.COMKota Malang sangat concern terhadap isu disabilitas. Forum Komunikasi Disabilitas (FKD) pun dibentuk di Kota Malang.

FKD tersebar di lima kecamatan. Anggotanya diisi oleh semua ragam disabilitas. FKD menjadi wadah pemberdayaan dan pembinaan penyandang disabilitas.

“Kegiatan FKD Kota Malang misalnya terapi dan kewirausahaan. Ini berlaku untuk penyandang disabilitas di masing-masing kecamatan,” ujar Titing Rara Wulansari, Pendamping Penyandang Disabilitas Kementrian Sosial untuk Malang Raya dihubungi Kabarmalang.com, Kamis (3/12).

Terapi disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Khususnya, bagi anak-anak lambat belajar dan autis.

“Biasanya yang lambat belajar hanya tentang kemandirian. Serta, aktivitas harian seperti mengancing dan melipat baju,” terangnya.

Sementara, terapi tuna grahita adalah mewarnai dan menyusun balok.

Bagi penyandang disabilitas dewasa, ada pelatihan kewirausahaan. “Ada workshop ulat sutera, dan kewirausahaan produk makanan,” jelasnya.

Melalui FKD, pembinaan penyandang disabilitas juga melalui keluarga.

“Pembinaannya lebih fokus pada penguatan keluarga. Karena keluarga adalah faktor utama mandiri tidaknya penyandang disabilitas,” ungkapnya.

Menurutnya, pembinaan dalam keluarga perlu dikuatkan. Karena penyandang disabilitas acapkali mendapatkan diskriminasi di tengah masyarakat.

Dia berharap diskriminasi terhadap penyandang disabilitas berhenti. Apalagi, hari ini (3/12) momen Hari Disabilitas Internasional 2020.

Titing ingin semua masyarakat saling bersinergi. Kehidupan masyarakat harus didorong inklusif dan ramah disabilitas.

“Sehingga, penyandang yang mandiri bisa terjun langsung ke masyarakat,” tutupnya.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Dinsos Kampanyekan Anti Diskriminasi Disabilitas

Diterbitkan

||

Penyandang disabilitas saat mendaki gunung Wedon, Kecamatan Lawang. (Ilustrasi)

 

KABARMALANG.COM Dinsos Kabupaten Malang terus mengencangkan perhatian terhadap penyandang disabilitas. Kampanye anti diskriminasi penyandang disabilitas pun digalakkan.

Harapannya, penyandang disabilitas tidak mengalami dikriminasi masyarakat. Dinsos menuangkan misi ini lewat program sosialisasi.

Dinsos biasanya melibatkan PKK, perangkat desa, dan organisasi masyarakat. Sosialisasi anti diskriminasi penyandang disabilitas digelar rutin.

“Kita memberi pemahaman kepada mereka. Bahwa penyandang disabilitas punya hak sama di masyarakat,” beber Kabid Rehabilitasi dan Sosial Dinsos Kabupaten Malang Retno Tri saat dikonfirmasi, Kamis (3/12).

Diharapkan, para pemangku desa dan tokoh ormas bisa paham. Sehingga, mereka bisa melanjutkan isu anti diskriminasi kepada masyarakat.

Saat ini, ada 13.300 penyandang disabilitas di Kabupaten Malang. Sebagian penyandang berat rutin menerima bantuan Dinsos.

“Yakni Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB). Tahun ini sebanyak 100 orang. Tahun 2021 kita mengajukan 200 orang,” tutur Retno.

Dinsos menyadari peran pemerintah terbatas. Bantuan tidak akan bisa diberikan merata.

Sehingga, pelatihan keterampilan pun digelar. Supaya, penyandang disabilitas bisa mandiri secara ekonomi.

“Setiap tahun kita selalu memberikan pelatihan. Tahun 2020, kita berikan pelatihan batik bercak,” terang Retno.

Hanya saja, pelaksanaan pelatihan tahun ini terganggu. Pelatihan hanya bisa dilaksanakan satu angkatan saja.

Anggaran Dinsos banyak dialokasikan untuk penanganan covid-19. “Satu angkatan pelatihan jumlahnya 30 penyandang disabilitas,” tutupnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com