Connect with us

Pemerintahan

Data Dinkes Kabupaten Malang, Ada 90 ODP dan 2 PDP Virus Corona

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mencatat ada 90 orang dalam pemantauan (ODP). Dari data itu ada 2 pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona (Covid-19).

Menurut Arbani Mukti Wibowo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang mengatakan hingga saat ini dari data Dinkes Kabupaten Malang, ada 90 ODP sedangkan 2 ODP, masih menunggu hasil spesimen dari Litbangkes Jakarta apakah yang bersangkutan positif atau negatif Covid-19.

“Dua orang itu sekarang ada di RST Soepraoen. Kalau ODP ini lumayan banyak berdasarkan data dari tim kami ada 90 an,” kata Arbani, Senin (16/03/2020) kepada wartawan.

Mantan Direktur Utama RSUD Lawang ini pun menyebutkan, belum lama ini di RSUD Kanjuruhan menerima dua orang yang diduga terkena Covid-19. Satu orang berasal dari Turen, dan satu lagi dari Donomulyo.

“Yang dari Turen itu sudah diperiksa, dinyatakan negatif sehingga tidak PDP dan jadi ODP,” ujarnya.

Kemudian dari Donomulyo, itu ternyata tidak sakit, memang yang bersangkutan adalah TKI, yang disitu yang bersangkutan majikannya orang Taiwan terkena Covid-19.

“Yang bersangkutan sudah di karantina sebelum masuk di Kabupaten Malang,” bebernya.

Arbani juga menyampaikan, ada dua rumah sakit yang dijadikan sebagai rujukan dalam penanganan kasus Covid-19. Dua rumah sakit itu diantaranya, RSUD Kanjuruhan dan Wava Husada Kepanjen.

“Penunjukan rumah sakit yang jadi jejaring ini dari provinsi, baru dua, RSUD Kanjuruhan dan Wava Husada Kepanjen,” terangnya. (tik/fir)

Pemerintahan

R-APBD Kota Malang Dikonsultasikan ke Pemprov

Diterbitkan

||

Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko bersama Jajaran DPRD Kota Malang (Foto: Fathi)

 

KABARMALANG.COM – Ranperda APBD Kota Malang tahun anggaran 2021 disetujui. Seluruh fraksi di DRPD Kota Malang menyetujui Ranperda itu, Kamis (26 /11).

Persetujuan disampaikan dalam paripurna di gedung DPRD Kota Malang. Ranperda yang disetujui akan dikonsultasikan ke Pemprov Jatim.

“Nantinya akan ada hasil evaluasi, konsultasi, dan koordinasi. Itu harus dikonsultasikan satu bulan sebelum pelaksanaan APBD 2021,” kata Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko.

Hasil konsultasi akan dipakai mengevaluasi dan memperbaiki R-APBD. Setelah perbaikan, APBD baru bisa dilaksanakan di awal tahun anggaran 2021.

“Memang harus on time seperti ini. Karena memang ini harapannya pemerintah pusat. Program-program APBD segera direalisasikan,” jelasnya.

Tujuannya, untuk menyemangati kondisi ekonomi yang ada. Ekonomi Kota Malang dinilai sudah bangkit tapi belum bersemangat.

“Ekonomi Kota Malang perlu dihangatkan. Caranya dengan menggerakkan APBD lebih awal. Itu langkah-langkah yang akan dilakukan,” jelas Edi.

Edi mengatakan, konsentrasi penganggaran 2021 mengarah kepada pemulihan covid-19. Setelah itu, APBD dipakai untuk jaring pengaman sosial.

“Recovery ekonomi harus dilakukan oleh OPD. Harus tetap koordinasi, komunikasi dan sinergi. Jangan sampai miskoordinasi dan lain sebagainya,” tutup Edi.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Olahraga

Dinkes Gelar Pelatihan Pengukuran Kebugaran Jasmani

Diterbitkan

||

Agenda Pelatihan Pengukuran Kebugaran Jasmani Siswa, oleh Dinkes Kota Malang. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Dinkes Kota Malang menghelat pelatihan pengukuran kebugaran jasmani, Rabu (25/11). Agenda ini dihelat di kantor Dinkes Kota Malang.

Pesertanya adalah 50 guru penjaskes SMP se-Kota Malang. Sementara, pemateri dari Dinkes Kota Malang.

“Ini pelatihan guru olahraga untuk mengukur kebugaran jasmani anak,” kata Lilik Suharti, PJ Program K3 dan Olahraga Dinkes Kota Malang, kepada Kabarmalang.com, Kamis (26/11).

Lilik menyebut pemerintah memiliki program pengukuran kebugaran jasmani. Namun, programnya tidak terkhusus bagi anak sekolah saja.

Pengukuran kebugaran bagi karyawan, sekolah, dan masyarakat juga ada. Namun, kali ini materi pelatihan fokus pada kebugaran anak.

Misalnya, program kesehatan dan aktivitas fisik. Lalu, materi latihan fisik yang Baik, Benar, Teratur, Terukur (BBTT).

“Kemudian tentang pengukuran jasmani. Baik tata cara, teknik sampai entry datanya,” imbuhnya.

Lilik Suharti, PJ Program K3 dan Olahraga Dinkes Kota Malang

Dinkes juga menonjolkan materi latihan fisik BBTT. Karena, materi ini penting bagi tumbuh kembang fisik anak.

Menurut Lilik, latihan fisik BBTT harus dimulai sejak dini. Dia pun merinci soal latihan fisik BBTT.

“Contohnya, kalau latihan fisik harus ada pemanasan dulu. Setelah itu inti dan diakhiri dengan pendinginan,” imbuhnya.

Contoh lainnya, latihan fisik harus secara rutin. Latihan fisik tidak boleh setengah-setengah.

“Seminggu latihan, seminggu selanjutnya tidak. Ini tidak boleh,” tuturnya.

Selain itu, latihan fisik ideal adalah seminggu empat kali. Tapi, frekuensi latihan sebenarnya tergantung hasil kebugaran anak.

Lilik menuturkan peserta pelatihan sangat antusias mengikuti agenda ini. Karena, guru diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang olahraga anak.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Dok ! APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2021 Disahkan

Diterbitkan

||

pengesahan Ranperda APBD Kota Malang tahun 2021 oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika
Pengesahan Ranperda APBD Kota Malang tahun 2021 oleh Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika (Kabarmalang.com)

KABARMALANG.COM– Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 resmi disahkan. Nilainya sebesar Rp 2,042 triliun. Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini telah disepakati oleh DPRD Kota Malang dan Pemerintah Kota Malang.

Pengambilan keputusan final ini, sebelumnya juga mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi di DPRD Kota Malang. Sekaligus memutuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2021, menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Kini, proses berikutnya hanya tinggal menunggu persetujuan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Pengesahan APBD tahun anggaran 2021 berlangsung dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (26/11/2020).

Rapat paripurna pengesahan APBD tahun anggaran 2021 juga dihadiri Wakil Walikota Sofyan Edi Jarwoko bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang, serta unsur lainnya.

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyatakan, dalam prosesnya anggaran yang sudah disahkan hari ini, masih belum final. Sebab, hasil persetujuan nantinya akan dibawa ke Provinsi Jawa Timur untuk dikonsultasikan serta evaluasi.

“Kalau saya bilang angkanya Rp 2,4 triliun, ternyata Rp 2,1 triliun, itu artinya belum fix. Semua APBD kita, akan fix nominalnya setelah melalui evaluasi dan persetujuan dari gubernur Jawa Timur,” ungkap Made usai memimpin sidang paripurna.

Made mengaku, jika anggaran yang disahkan banyak mengalami penurunan. Upaya penyesuaian sudah dilakukan, sambil menunggu dukungan dari pemerintah pusat.

“Anggaran kita itu mengalami penurunan, tapi ini masih ada beberapa penyesuaian yang mau kita tunggu dari dana transfer pusat. Makanya sambil menunggu, kita belum berani mengatakan fix,” akunya.

Made berharap, Tim Anggaran dari Pemkot Malang serta Badan Anggaran dari DPRD Kota Malang, sebisanya dengan cepat melakukan penyesuaian atas keputusan gubernur.

Sebab, bukan tidak mungkin ada beberapa dari yang telah disepakati akan dipangkas dan harus dilakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Baru kemudian, lanjut Made, dari hasil evaluasi gubernur itulah yang harus dijalankan.

“Karena nanti akan dievaluasi Gubernur, dimungkinkan ada temuan-temuan yang tidak boleh dianggarkan. Itu harus kita patuhi, sehingga nanti ada kepastian dana APBD dan segera bisa dijalankan,” harapnya.

Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (26/11/2020).

Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan DPRD Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, di ruang sidang paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (26/11/2020).

Lebih jauh Made menjelaskan, bahwa alokasi APBD Tahun Anggaran 2021 tersebar merata di semua OPD. Namun, ada beberapa OPD yang memiliki alokasi anggaran cukup besar dan menjadi fokus utama.

Yakni, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP), hingga Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag).

“Penyebaran anggaran merata di semua OPD, yang paling banyak, ada pada tiga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan PUPR. Ini Primadona paling besar penyerap anggaran,” beber politisi dari PDI Perjuangan ini.

“Kalau Dinas Kesehatan itu salah satu anggaran untuk penanganan Covid-19 kita masukkan di sini, termasuk Diskopindag menjadi titik berat untuk penanganan Recovery ekonomi,” sambung Made.

Anggota DPRD Kota Malang menyanyikan lagu Bagimu Negeri mengiringi pengesahan APBD Tahun Anggaran 2021

Anggota DPRD Kota Malang menyanyikan lagu Bagimu Negeri mengiringi pengesahan APBD Tahun Anggaran 2021 (Foto : Kabarmalang.com)

Sementara itu, Wakil Walikota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menambahkan, dengan disahkan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2021 agar disikapi dengan bijak dan cepat oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Penyerapan APBD di awal-awal dinilai Sofyan Edi menjadi hal terpenting untuk bisa menyemangati kondisi ekonomi Kota Malang untuk semakin bisa bergerak cepat.

“Kiranya nanti agar segera ditindaklanjuti, menjadi prioritas penyelesaian. Kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan segera agar jadwal pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran diperhatikan. Sehingga lebih cepat pelaksanaannya dan berjalan dengan baik. Memang banyak, tentu disesuaikan dengan yang paling mendesak,” imbuh Sofyan Edi.

Menurut Sofyan Edi, menjadi fokus di Tahun 2021 adalah berkaitan dengan penanganan Covid-19, pemulihan recovery ekonomi, hingga jaring pengaman sosial.

“Fokus kita tetap pada Covid-19, pemulihan ekonomi, jaring pengaman sosial yang utama dan pemulihan Recovery ekonomi. Itulah yang harus dilakukan, namun tetap koordinasi, komunikasi, sinergi jangan sampai terjadi miss-koordinasi nantinya,” pungkas pria akrab disapa Bung Edi ini. (fat/rjs)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Disparbud Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Hari Jadi Kabupaten Malang dari Perumda Tirta Kanjuruhan

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com