Connect with us

Serba Serbi

Empat Ring Pengamanan Laga Arema vs Persib

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Sebanyak 1700 personel diterjunkan untuk mengamankan laga bigmatch Arema menjamu Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Sistem pengamanan akan dibagi menjadi empat ring.

Arema akan menjamu Persib Bandung di laga kandang pertama kompetisi Liga 1 2020. Kapolres Malang AKBP Hendri Umar menuturkan sistem pengamanan dibagi menjadi empat ring dengan melibatkan 1700 personel dari berbagai unsur.

Ring pertama, kata Hendri, ditempatkan pada posisi di pinggir lapangan. Tujuannya adalah menyekat akses penonton agar tidak sampai menjangkau area lapangan saat terjadi kericuhan.

“Ring pertama untuk mengamankan agar penonton tidak masuk ke lapangan ketika timbul kericuhan,” ujar Hendri usai memimpin simulasi pengamanan laga Arema Vs Persib di Stadion Kanjuruhan, Kamis (05/03/2020).

Ditambahkan, untuk ring kedua akan ditempatkan pada tribun stadion. Fungsinya adalah menjaga keamanan dan kenyamanan penonton selama menyaksikan pertandingan di lokasi tribun.

“Sekaligus mengecek keberadaan flare, petasan, kembang api, miras di setiap gate,” imbuh Hendri.

Hendri melanjutkan, untuk ring ketiga diperkuat oleh personel kepolisian dari beberapa fungsi yang fokus mengamankan area luar stadion.

Karena ini laga big match tentunya akan banyak menarik animo penonton untuk menyaksikan pertandingan langsung dari stadion.

“Kan pasti ramai ya laga ini. Kami juga antisipasi copet ataupun curanmor dengan menempatkan polisi intel diluar stadion,” sambung Hendri.

Sementara ring keempat diterjunkan personel untuk pengamanan di sepanjang rute keluar masuk area Stadion Kanjuruhan.

“Kami sudah tempatkan personel disana untuk melancarkan arus lalu lintas setelah atau sebelum pertandingan berlangsung,” pungkas Hendri.

Arema FC sendiri telah mengawali putaran liga 1 2020 dengan gemilang, setelah berhasil mengalahkan TR-Kabo di laga perdana dengan skor 0-2. (rjs/fir)

Serba Serbi

DPD Apersi Jatim Berikan Kemudahan Anggota PWI Malang Raya Miliki Rumah

Diterbitkan

||

Ketua DPD Apersi Jatim Machrus Sholeh saat silaturahmi bersama PWI Malang Raya di Ocean Garden Malang

 

KABARMALANG.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman (Apersi) Jawa Timur memberikan kesempatan anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya mendapatkan rumah bersubsidi di wilayah Kabupaten Malang dan Kota Malang.

DPD Apersi Jatim akan melakukan kerjasama dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PWI Malang Raya.

“Kami siap melakukan MoU dengan PWI Malang Raya terkait kerjasama dalam penyedian perumahan bagi anggota PWI Malang Raya,” ujar Ketua Apersi Jatim H Machrus Sholeh, Minggu (17/1).

Kerjasama yang akan kita lakukan ini, kata Machrus, merupakan yang pertama kali kami lakukan kerjasama dengan organisasi kewartawanan.

Menurut Machrus, perumahan bersubsidi yang kita tawarkan kepada anggota PWI Malang Raya, Type 23 dan Type 30 dengan luas tanah 60 meter persegi (m2).

Sedangkan, untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Type 23 harganya sebesar Rp 133 juta, dan yang Type 30 sebesar Rp 152 juta.

Para anggota PWI Malang Raya yang mengajukan untuk mendapatkan rumah bersubsidi, nantinya angsuran terendah hanya Rp 1 juta, dan tanpa Down Payment (DP) atau tanpa uang muka. Sehingga dengan angsuran sebesar itu, harus diangsur selama 20 tahun.

“Namun jika para anggota PWI tersebut awalnya memakai DP, tentunya akan lebih ringan dalam mengangsur setiap bulannya. Dan yang jelas, dirinya akan memberikan kemudahan kepada anggota PWI Malang Raya dalam mendapatkan papan atau perumahan,” tegas Machrus.

Sementara, salah satu anggota PWI Malang Raya, Mashudi Prayogo (Bacamalang.com) mengatakan, dirinya telah memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada pengurus PWI Malang Raya periode 2021-2024.

“Ini kesempatan baik anggota PWI untuk memperoleh rumah dengan harga murah. Angsuran Rp 1 juta per bulan bisa dijangkau,” pungkasnya. (carep-03/fir)

 

Lanjutkan Membaca

Serba Serbi

Mahasiswa Hulu Sungai Selatan Bantu Korban Banjir Kalsel

Diterbitkan

||

Penyaluran bantuan dari KM HSS Wilayah Malang kepada korban banjir di Kalsel (Foto: Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi salah satu kawasan di Kalimantan Selatan yang terdampak banjir, sejak Rabu (13/1) lalu.

Dari situ, Kerukunan Mahasiswa Hulu Sungai Selatan (KM HSS) Wilayah Malang melakukan aksi penyaluran bantuan dan sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir.

Koordinator Humas KM HSS, Muhammad Iqbal membenarkan. Aksi berbagi bantuan banjir dilaksanakan pada Sabtu (16/1) kemarin.

Pendistribusian bantuan, langsung dilakukan di lokasi banjir, karena beberapa anggota KM HSS sedang berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Kita membuka open donasi. Hasilnya kita gunakan untuk berbagi bantuan kepada warga yang terdampak banjir,” kata Iqbal kepada Kabarmalang.com, Minggu (17/1).

Dana yang terkumpul hingga kini sudah Rp 2,6 Juta. Pemberian bantuan berupa sembako, sarden, mie, dan nasi bungkus.

“Kita berupaya sebisa yang bisa kita lakukan untuk membantu warga setempat yang kekurangan bahan pokok terutama makanan,” terangnya.

Iqbal menuturkan penyaluran bantuan dengan menggunakan mobil untuk mendatangi rumah-rumah warga terdampak.

“Kemarin kita pakai mobil karena jalanan sudah bisa dilalui. Ada sekitar 6 pengurus KM HSS yang turun membagi bantuan,” ungkapnya.

Open donasi dari KM HSS untuk bantuan banjir Kalsel masih tetap dibuka hingga tanggal 20 Januari 2021.

KM HSS Wilayah Malang sendiri beralamatkan di Jalan Sigura-Gura Kota Malang. Hanya menerima pengumpulan donasi melalui online saja.

“Untuk pengumpulan donasinya kita cuman online saja, mengingat saat ini sedang masa pandemi,” jelasnya.

Iqbal sangat berterima kasih kepada masyarakat yang sudah berdonasi. Dia pun mengharap apa yang sudah disalurkan bisa bermanfaat.

“Terima kasih yang sudah turut berpartisipasi. Semoga bencana banjir di Kalsel segera mereda,” harapnya.

Bagi yang ingin berdonasi bisa disalurkan ke rekening BRI 451301000418503 A.N Muhammad Iqbal. (fat/fir)

 

Lanjutkan Membaca

Serba Serbi

Kuasa Hukum Dekopin: Sri Untari, Ketum Dekopin yang Sah

Diterbitkan

||

Kuasa Hukum DEKOPIN, Syamsul Huda Yudha, SH, MH. Lawfirm Attorneys at Law

 

KABARMALANG.COM – Kuasa Hukum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Syamsul Huda Yudha, SH, MH dari Y.A.R Lawfirm Attorneys at Law menyatakan bahwa Sri Untari tetap sah sebagai Ketua Umum Dekopin, pasca digugat Nurdin Halid.

“Meskipun oleh PTUN Jakarta pendapat hukum tersebut dinyatakan tidak sah, tetapi secara hukum Dr Sri Untari Bisowarno tetap sah menjabat sebagai Ketua Umum Dekopin,” ujar Syamsul kepada wartawan, Sabtu (16/1).

Sri Untari sendiri dipilih berdasarkan hasil Munas Dekopin di Makassar yang diselenggarakan sesuai dengan AD/ART Dekopin.

“Munas Dekopin di Makasar diselenggarakan sesuai dengan AD/ART Dekopin dan mendapatkan pengesahan dalam Keppres No. 6/2011,” ungkapnya.

Syamsul menerangkan secara a contrario sebelum ada penyelesaian secara internal atas Keputusan Peradilan Perdata, maka kepemimpinan Nurdin Halid di Dekopin tidak sah.

Terkait legalitas kepengurusan Dekopin Kepemimpinan Dr Sri Untari Bisowarno, M.AP. pasca Putusan PTUN Jakarta No. 160/PDT.G/2020/PTUN.JKT, berikut keterangab lengkapnya.

Dewan Koperasi Indonesia adalah organisasi gerakan koperasi yang dibentuk melalui Anggaran Dasar.

Anggaran Dasar Dekopin disahkan melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi.

Disebutkan bahwa informasi penting perihal legalitas DEKOPIN pasca putusan PTUN No.
160/PDT.G/2020/PTUN.JKT tanggal 12 Januari 2021 sebagai berikut:

I. Bahwa perkara gugatan No. 160/PDT.G/2020/PTUN.JKT telah diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Eksepsi:

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menyatakan tidak sah Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PEP.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Umum DEKOPIN.

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

II. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas guna memperoleh keadilan yang berkepastian hukum, maka Tim Kuasa Hukum DEKOPIN hari ini telah menyatakan banding.

Oleh karena itu, putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum mengikat (inkracht van gewijsde), sehingga belum dapat dijalankan oleh para pihak dalam perkara tersebut;

III. Bahwa dalam amar putusan PTUN No. 160/PDT.G/2020/PTUN.JKT tanggal 12 Januari 2021 hanya mengabulkan sebagian gugatan.

Penggugat dengan menyatakan
tidak sah Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PEP.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Umum DEKOPIN.

Meskipun oleh PTUN Jakarta
Pendapat Hukum tersebut dinyatakan tidak sah, tetapi secara hukum Dr. Sri Untari Bisowarno tetap sah menjabat sebagai Ketua Umum DEKOPIN.

Sri Untari  dipilih berdasarkan hasil MUNAS DEKOPIN di Makassar yang diselenggarakan sesuai dengan AD/ART DEKOPIN yang telah mendapatkan pengesahan dalam Keppres No. 6/2011 dan secara a contrario sebelum ada penyelesaian secara internal atas Keputusan Peradilan Perdata maka kepemimpinan Nurdin Halid di DEKOPIN tidak sah.

IV. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 160/PDT.G/2020/PTUN.JKT tanggal 12 Januari 2021 mengandung unsur kekeliruan.

Yakni terkait menentukan apakah Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia Nomor: PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum termasuk dalam kategori suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah ‘Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final.

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata’ dengan demikian Pendapat Hukum bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

V. Bahwa memperhatikan ketentuan pasal 19 Anggaran Dasar DEKOPIN yang disahkan oleh Keppres No. 6/2011 menyatakan bahwa masa jabatan pimpinan DEKOPIN adalah lima tahun (ayat 1) dan masa jabatan paling lama dua kali berturut-turut (ayat 3).

Dihubungkan dengan ketentuan pasal 33 Anggaran Dasar DEKOPIN mengatur bahwa perubahan Anggaran Dasar DEKOPIN ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan pada Munas yang khusus diselenggarakan untuk mengubah AD, lebih tegas lagi berdasarkan ketentuan Pasal 36 AD.

Menjelaskan ‘Pemberlakuan AD apabila sudah disahkan oleh Pemerintah’. Dengan demikian AD/ART DEKOPIN yang dirubah tidak dengan menggunakan mekanisme Munas yang agendanya khusus untuk merubah AD/ART dan belum/tidak mendapatkan pengesahan dari pemerintah/presiden adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

VI. Bahwa dengan demikian sepanjang Keppres 6/2011 belum dicabut, maka AD/ART DEKOPIN yang lama yang sah dan mengikat kepada setiap anggota dan tidak tergantikan oleh AD/ART DEKOPIN yang dibuat secara melawan hukum.

Demikian pula segala bentuk produk hukum yang berpedoman pada AD/ART selain AD/ART DEKOPIN yang mendapatkan pengesahan dari Presiden tidak mengikat organisasi maupun anggotanya. (carep-03/fir)

Lanjutkan Membaca
Advertisement HUT PDIP ke 48

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com