Pemkot Malang Luncurkan Mobil Pajak Keliling untuk Optimalisasi Pendapatan Daerah

KABARMALANG.COM – Dalam upaya menghadirkan pelayanan yang lebih inklusif dan responsif, Pemerintah Kota Malang resmi mengoperasikan armada Mobil Pajak Keliling.

Inovasi ini di tandai dengan penyerahan kendaraan operasional kepada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malang Kota Bapenda Provinsi Jawa Timur oleh Wali Kota Malang di Balai Kota Malang.

​Langkah strategis ini merupakan wujud komitmen daerah dalam mengelola opsen pajak sekaligus mempermudah akses warga dalam menunaikan kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

​Wali Kota Malang menegaskan bahwa kehadiran armada mobile ini bertujuan untuk memangkas hambatan jarak dan waktu bagi wajib pajak.

​Kehadiran di Ruang Publik: Armada akan hadir secara fleksibel di pusat keramaian, event daerah, hingga agenda tingkat kecamatan.

​Layanan Event: Setiap ada kegiatan besar di Kota Malang, mobil ini akan bersiaga sehingga masyarakat dapat membayar pajak sembari menikmati acara.

​Perluasan Jangkauan: Selain mobil keliling, Pemkot Malang juga tengah menyiapkan pembukaan titik layanan pembayaran pajak permanen di seluruh kantor kecamatan.

​”Kita proaktif ke tengah-tengah masyarakat. Apabila ada event apapun, masyarakat yang ingin bayar pajaknya bisa lebih mudah di tempat kegiatan tersebut,” ujar Wali Kota Malang.

​Inovasi ini di dorong oleh target pendapatan daerah yang signifikan guna menopang pembangunan kota.

Berdasarkan data Bapenda Kota Malang, berikut adalah rincian target dan realisasi terkini:

Kepala Bapenda Kota Malang, Handi Priyanto, menyatakan optimisme bahwa tren positif realisasi pendapatan (yang sudah menyentuh Rp44,1 miliar di awal tahun) akan terus meningkat seiring dengan kemudahan akses melalui layanan jemput bola ini.

​Dengan beroperasinya Mobil Pajak Keliling setiap hari, masyarakat mendapatkan beberapa keuntungan nyata:

Efisiensi Waktu: Tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat pusat yang mungkin jauh dari domisili.

​Kemudahan Akses: Lokasi layanan yang berpindah-pindah memudahkan warga di pinggiran kota untuk mendapatkan layanan terbaik.

​Transparansi & Kedisiplinan: Meminimalisir keterlambatan pembayaran denda akibat kesibukan, karena petugas hadir di titik-titik aktivitas harian warga.

​Peluncuran mobil operasional ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi atas penerimaan dukungan provinsi, melainkan simbol sinergi antara Pemerintah Kota dan Provinsi Jawa Timur.

Dengan sistem Opsen Pajak, sebagian hasil pajak kendaraan kini langsung masuk ke kas daerah untuk digunakan kembali dalam pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik di Kota Malang sendiri.