Connect with us

Pemerintahan

Walikota Sutiaji Hadiri Rakor Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Se-Jatim

Diterbitkan

||

KABARMALANG.COM – Pasca menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Jawa Timur beberapa waktu yang lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Kabupaten/Kota Se-Jatim dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap ancaman bencana.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Walikota Malang, Sutiaji turut serta hadir didampingi oleh Kepala BPBD Kota Malang, Ali Mulyanto dan Kabag Humas, Nurwidianto.

Berdasarkan SK No. 188/650/KPTS/013/2019 tertanggal 16 Desember 2019; waktu siaga darurat ditetapkan selama 150 hari sejak ditandatangani dan berlaku untuk 37 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Gubernur Khofifah menyatakan, bahwa Forkopimda Kabupaten / Kota se Jatim sengaja dikumpulkan untuk menyamakan persepsi dan strategi agar dapat mencegah dan menanggulangi bencana hidrometeorologi yang di prediksikan akan mencapai puncaknya di bulan Januari sampai Februari mendatang.

“Untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana, perlu adanya upaya dukungan serta kerjasama dari seluruh pihak, karena penanggulangan bencana adalah urusan kita bersama,” ujar Khofifah.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti banjir, longsor, dan puting beliung.

Sementara itu, Walikota Sutiaji sedang menggalakkan Gerakan Angkut Sampah dan Sedimen (GASS) sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan bencana lainnya yang disebabkan oleh turunnya hujan.

“Aksi nyata dari program GASS adalah dengan melakukan kerja bakti rutin setiap hari jumat untuk menanggulangi banjir,” jelas Sutiaji.

Ia juga menambahkan bahwa selain mengangkat sampah dan sedimen di sungai serta aliran air, Pemkot Malang juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Walikota Malang Nomor 660/4854/35.73.307/2019 tentang Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen.

Tercatat pada tahun 2019 terjadi bencana  angin kencang yang melanda 14 kabupaten dan 1 kota yang terdiri dari 49 kecamatan dan 110 desa di wilayah Provinsi Jawa Timur (Bojonegoro, Madiun, Ngawi, Mojokerto, Jember, Magetan, Lamongan, Tulungagung, Lumajang, Jombang, Situbondo, Tuban, Sampang, Malang dan Kota Batu), dimana bencana tersebut  menimbulkan banyak kerugian. (ary/fir)

Pemerintahan

Inovasi Meminimalisir Covid-19, Pemkab Malang dan BRI Bikin Pasar.id

Diterbitkan

||

Oleh

Bupati Malang HM Sanusi saat menandatangani MoU Pasar.id. (Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sedikit demi sedikit inovasi baru terus diciptakan untuk memudahkan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya inovasi pasar.id yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang bersama Bank BRI Cabang Malang.

Inovasi itu dibuat bertujuan untuk memaksimalkan sistem belanja digital (Online) di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Malang tanpa keluar rumah, sehingga diharapkan rantai penularan Covid-19 semakin cepat terputus.

Sistem belanja online pasar tradisional itu, Minggu (20/09/2020) dilaunching oleh Pemerintah Kabupaten Malang bersama dengan Bank BRI Cabang Malang di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Untuk masyarakat yang ingin berbelanja secara online di pasar tradisional tinggal klik website Pasar.id. Pimpinan Wilayah BRI Jawa Timur II Malang Prasetya Sayekti menyampaikan, saat ini masih ada 12 pasar di Kabupaten Malang yang sudah tergabung dalam Pasar.id.

“Sementara masih 12, tapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi. Ini cuma awal dan tujuannya nanti seluruh pasar di Kabupaten Malang bisa terintegrasi dengan Pasar.id,” ungkapnya.

Prasetya juga menyampaiakan, bagi pasar yang ingin mendaftar ke Pasar.id masih terbuka lebar, dan prosedurnya juga cukup mudah. Yakni tinggal menunjuk seorang koordinator untuk mengurus kerjasama antara pasar tersebut dan BRI.

“Koordinator itulah nantinya yang akan membuat rekening ke BRI. Cukup datang saja ke kantor atau petugas BRI yang ada di setiap desa. Nanti kami buatkan akun pasar itu di Pasar.id,” jelasnya.

Prasetya menjelaskan, dalam Pasar.id ini tidak ada transaksi uang secara langsung. Tapi semua lewat kartu ATM BRI dan kartu bank lain juga bisa. Kemudian pesanannya akan diantar. Ini bentuk concern kami untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malang,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi mengapresiasi langkah BRI untuk membuat Pasar.id tersebut sebagai langkah partisipatif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Malang.

“Terimakasih, dengan adanya web Pasar.id ini masyarakat Insyaallah semakij mudah untuk melakukan jual beli tanpa harus tatap muka, sehingga diharapkan kedepan penyebaran Covid-19 semakin berkurang,” tukas Sanusi. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Netralitas ASN Jadi Sorotan Dalam Pilkada, Sekda Gelar Rakor Tiga Pilar

Diterbitkan

||

Oleh

Sekda Kabupaten Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM. (Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sekretaris Daerah (Sekda), Wahyu Hidayat bertekad untuk menjaga netralitas ASN Kabupaten Malang ditengah semakin memanasnya situasi Pilkada Kabupaten Malang Desember mendatang.

Untuk memastikan tekadnya itu, pihaknya (Wahyu Hidayat), selaku penanggung jawab ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang akan menggelar rapat koordinasi dengan Tiga Pilar, yakni dengan Inspektorat dan Bawaslu Kabupaten Malang.

“Senin (21/09) besok, kami akan rakor bersama tiga pilar. Bagi kami netralitas ASN harga mati. Nanti saya akan gandeng Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), dan inspektorat untuk menindak ASN yang tidak netral sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap Wahyu saat ditemui di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Minggu (20/09/2020).

Lebih lanjut, Mantan Kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya itu berharap Bawaslu Kabupaten Malang turut berperan aktif dalam menjalankan netralitas ASN.

“Bawaslu kan punya anggota hingga ditingkat bawah, jika ada temuan segera laporkan ke saya, nanti akan kita tindak tegas,” jelasnya.

Dengan begitu, Wahyu optimis netralitas ASN di lingkungan Pemkab Malang bisa terwujud.

Ditanya terkait sanksi yang akan dikenakan jika ada oknum ASN tidak netral, Wahyu menegaskan akan berlakukan undang-undang kedisiplinan ASN sesuai PKPU nomor 6 tahun 2020.

“Sanksinya sudah jelas dalam UU kedisiplinan ASN, dan PKPU yang baru, yakni sanksi moral, sanksi hukuman disiplin ringan hingga berat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Malang 2020 yang akan di gelar pada Rabu 9 Desember mendatang, netralitas ASN di lingkungan Kabupaten Malang menjadi sorotan masyarakat.

Apalagi, satu dari tiga pasangan calon, merupakan calon petahana, yakni HM Sanusi berpasangan dengan Didik Gatot Subroto. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Masker Scuba Tidak Disarankan, Kadinkes Kabupaten Malang: Jika Terlanjur Pakailah Tiga Lapis

Diterbitkan

||

Oleh

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo

 

KABARMALANG.COM – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Arbani Mukti Wibowo menyarankan masyarakat tidak hanya membiasakan menggunakan masker, tapi juga memperhatikan jarak antar satu sama lain.

“Pakai masker saja tidak cukup. Itu hanya mencegah penularan corona 40 persen saja,” ungkap Arbani ketika dikonfirmasi, Sabtu (19/09/2020).

Terlebih, penggunaan masker jenis Scuba yang kini justru tengah populer di masyarakat. Karena selain harga yang​ relatif lebih murah, bisa dicuci kembali​, sekaligus tekstur kainnya yang lembut kerap menjadi alasan masker tersebut begitu laris.

Namun, tidak dinyana masker jenis itu justru tidak direkomendasikan. Kecuali, jika dilapisi hingga tiga bagian.

“Alasannya, masker Scuba pori-pori kainnya lebih lebar sekaligus cenderung lebih tipis,” tutur Arbani.

Untuk itu, Arbani lebih menyarankan masyarakat memakai masker medis atau masker kain tiga lapis.

“Bila terlanjur​ sudah punya scuba, ya pakailah 3 lapis​ masker,” sarannya.

Selain itu, cara yang lebih efektif untuk mencegah penularan Covid-19 harus dibarengi dengan penerapan physical distancing, alias jaga jarak dan tak berkerumun.

Pria yang mengawali karir sebagai dokter​ gigi ini, sebenarnya melarang kebiasaan makan bersama di kantor atau diwarung.

“Saran saya, kalau makan dikantor atau diwarung lebih baik dibungkus dan dibawa pulang. Karena kalau dimakan ditempat itu justru itulah yang rawan penularan Covid-19,” ucap Arbani.​ (haq/fir)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com