Munculnya Dwi Fungsi ABRI Dalam Era Baru Pemerintahan Republik Indonesia

KABARMALANG.COM – Dualisme peran dalam pemerintahan acap kali menjadi perdebatan panjang di demokrasi era modern.

Terutama di negara-negara yang memiliki sejarah keterlibatan militer dalam politik seperti Indonesia.

Fenomena ini terlihat dalam keberadaan tokoh seperti Mayor Teddy Indra Wijaya, yang sedang memainkan peran ganda di antara institusi militer dan jabatan dalam pemerintahan sipil.

Mayor Teddy menjadi simbol dari di lema yang di hadapi oleh demokrasi Indonesia tentang bagaimana menyeimbangkan peran militer dalam pemerintahan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.

Tetapi di sisi yang lain, keterlibatan militer dalam pemerintahan menjanjikan stabilitas dan efisiensi.

Tetapi di sisi lain, hal ini juga berpotensi melemahkan supremasi sipil dan memunculkan kembali bayang-bayang militeristik yang pernah mendominasi Indonesia di masa lalu.

Untuk memahami dualisme peran yang di wakili oleh Mayor Teddy, kita harus  meninjau dari latar belakang sejarah Indonesia.

Sejak masa Orde Lama hingga Orde Baru, militer memegang peranan penting dalam politik dan pemerintahan.

Doktrin Dwi fungsi ABRI yang menjadi pijakan selama era Soeharto memberikan militer peran ganda sebagai kekuatan pertahanan sekaligus aktor politik.

Tetapi, reformasi 1998 membawa perubahan besar dengan menegaskan pentingnya supremasi sipil dalam sistem pemerintahan.

Peristiwa tersebut membuahkan sebuah kebijakan penting yaitu memisahkan militer dari politik praktis.

Meski demikian, warisan peran ganda ini tidak hilang sepenuhnya.

Dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah tokoh militer kembali memainkan peran signifikan dalam pemerintahan.

Baik sebagai pejabat eksekutif, menteri, maupun kepala daerah.

Dualisme peran ini berisiko mengancam nilai nilai luhur demokrasi.

Salah satu risiko terbesarnya adalah erosi supremasi sipil, di mana otoritas sipil menjadi subordinat dari kepentingan militer.

Demokrasi era modern menuntut adanya kejelasan peran antara sipil dan militer, di mana keputusan politik dan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan sipil.

Keberadaan tokoh seperti Mayor Teddy dapat menciptakan persepsi bahwa militer masih memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.

Hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi, terutama jika keputusan yang di ambil oleh tokoh militer di anggap kurang transparan.

Atau tidak melalui proses deliberasi yang melibatkan masyarakat.

Selain itu, dualisme peran juga dapat memunculkan konflik kepentingan, di mana pejabat militer lebih memprioritaskan agenda institusionalnya di bandingkan kepentingan nasional.

Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan dapat memicu kecurigaan terhadap adanya agenda militeristik yang berseberangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Dualisme peran Mayor Teddy dalam pemerintahan mencerminkan tantangan yang di hadapi demokrasi Indonesia dalam mengelola hubungan antara militer dan politik.

Di satu sisi, kehadiran tokoh militer dapat memberikan kontribusi positif dalam hal efisiensi dan stabilitas.

Namun, di sisi lain, hal ini juga membawa risiko besar terhadap prinsip-prinsip demokrasi, terutama terkait supremasi sipil dan akuntabilitas.

Untuk memastikan demokrasi Indonesia tetap kokoh, di perlukan upaya bersama untuk menyeimbangkan kebutuhan akan kontribusi militer dengan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.

Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat terus memperkuat sistem demokrasinya sekaligus memanfaatkan keahlian militer secara optimal.

Opini ini di kirim Sholafudin Al Ayubi dari Universitas Muhammadiyah Malang

NIM, 201910360311214