Connect with us

Pemerintahan

Bentuk Pansus, DPRD akan Prioritaskan Perda Terkait Miras 

Diterbitkan

,

KABARMALANG.COM – Supaya ada efek jera, Peraturan Daerah (Perda) terkait miras akan menjadi prioritas. Terjadinya, Insiden maut yang menyebabkan 4 korban meninggalnya warga Mojolangu yang diduga karena miras oplosan.

Terkait hal tersebut, Wali Kota Malang, Sutiaji meminta anggota DPRD Kota Malang untuk menggodok Peraturan Daerah (Perda) agar ada efek jera bagi penjual miras ilegal.

“Kalau hanya tipiring saja, bayar denda selesai. Semoga ada pintu lain yang menjerat tersangka,” ujar Sutiaji, di Mapolresta Malang, Kamis (19/9/2019).

Ditempat yang sama, Ketua Dewan Sementara DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika yang juga hadir dalam press realese Polres Malang Kota, langsung menanggapi yang disampaikan oleh Wali Kota Malang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dalam waktu dekat akan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

“Minggu depan ini Alat Kelengkapan Dewan sudah terbentuk. Kami akan prioritaskan terkait masalah miras ini dengan membentuk pansus (panitia khusus) untuk melakukan revisi dan memperbaiki Perda tentang Minuman Keras,” terang Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika

Jika sudah direvisi, jelas Made, peredaran minuman keras di Kota Malang bisa diperketat. Bahkan bagi penjual atau produsen minuman keras yang tidak memiliki izin, bisa untuk dilakukan pidana.

“Jadi bukan tindak pidana ringan lagi. Karena ini sudah merusak generasi bangsa, korban (miras) terakhir masih berusia 16 tahun. Jadi pembahasan Perda ini harus benar-benar kita perhatikan,” tegasnya.

Untuk diketahui, saat ini peredaran minuman keras tanpa izin di wilayah Kota Malang sedang gencar ditindak oleh Polres Malang Kota dengan melakukan razia. Terbaru, 1.280 botol minuman keras dari 14 toko di Kota Malang sudah diamankan beserta 17 orang tersangka tipiring.

Polisi menemukan kadar alkohol tinggi dalam darah empat warga Kota Malang yang tewas diduga karena menenggak miras oplosan. Meski begitu, penyebab pasti kematian masih diselidiki. (ary/fir)

Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Pemprov Mulai Bangun Rumah Terdampak Gempa, Kodam Siap Dukung

Diterbitkan

,

Pemprov Mulai Bangun Rumah Terdampak Gempa, Kodam Siap Dukung
Gubernur Jawa Timur saat melakukan peletakan batu pertama rumah warga terdampak gempa bumi, Sabtu (17/4). (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Forkopimda Provinsi Jawa Timur menggelar peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah korban terdampak gempa bumi.

Acara peletakan batu pertama ini terlaksana di Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Sabtu (17/4).

Tampak hadir dalam peletakan batu pertama itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Begitu juga Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Suharyanto.

Tidak ketinggalan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta. Hadir pula Forkompinda Kabupaten Malang.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan pembangunan itu memakai pembiayaan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Sementara itu, petugas saat ini juga sedang melakukan validasi rumah-rumah yang warga yang terdampak gempa bumi,” ujar Khofifah saat peletakan batu pertama pembangunan rumah di Desa Jogomulyan, Tirtoyudo.

Menurutnya, validasi itu menyesuaikan kategori kerusakan, berat, sedang, atau ringan. “Guna mendapatkan dana stimulan dari BNPB.

Khofifah menargetkan, validasi data itu rampung dalam jangka waktu 5 hari ke depan. Kemudian pemerintah daerah akan mengirimnya ke BNPB.

“Dana stimulan itu nantinya di luar biaya pengerjaan. Maka kami berharap anggota TNI Polri bisa membantu melakukan percepatan,” tuturnya.

Supaya, warga tidak terlalu lama berada di pengungsian. Sebab, penyebaran covid-19 hingga saat ini belum benar-benar berhenti.

“Jadi tentunya, berada di rumah akan lebih aman daripada berada di tempat pengungsian,” jelasnya.

Kabar Lainnya : BMKG Siapkan Gempa Buatan Simulasi Tsunami.

Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Suharyanto mengamini.

Dia juga siap mendukung percepatan pembangunan rumah korban terdampak gempa bumi tersebut.

“Ada ribuan baik jajaran Kodam V/Brawijaya maupun di luar satuan Kodam V/Brawijaya yang membantu warga di sini,” tandasnya.

“Untuk membantu percepatan pembangunan nanti kita akan menerapkan sistem rolling pada jajaran kami,” katanya.

Sebab, mengingat kondisi saat ini masih bulan Ramadan dan kondisi moril anggota. “Jadi 1 pekan sekali kita rolling untuk membantu warga,” pungkasnya.

Di wilayah Malang sendiri, terdapat tiga kesatuan teritorial yang membawahi Malang Raya. Yaitu Korem 083/Bdj, Kodim 0818 Malang-Batu dan Kodim 0833 Kota Malang.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pembangunan Rumah Warga Terdampak Gempa Bumi Malang Dimulai

Diterbitkan

,

Pembangunan Rumah Warga Terdampak Gempa Bumi Malang Dimulai
Warga bergotong royong memulai pembangunan rumah warga di Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sejumlah warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Malang pekan lalu tampaknya sudah bisa bernafas lega.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Malang kini mulai membangun rumah para warga. Program pembangunan itu terlaksana di Dusun Sumbermanggis, Desa Jogomulyan, Sabtu (17/4) hari ini.

Sekretaris Desa Jogomulyan, Rendi Septian membenarkan. Di Desanya ada 14 rumah yang mendapatkan renovasi. Menurutnya, dana pembangunan itu bersumber dari Pemerintah Kabupaten Malang.

“Iya, mulai pembangunan dari biaya dari Pemerintah Kabupaten Malang. Hanya saja, berapa jumlah biayanya per rumah saya tidak paham,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan bahwa pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi itu bersumber dari BTT (Belanja Tidak Terduga) Pemerintah Kabupaten Malang.

“Nilainya mancapai Rp 6,7 Miliyar dari dana BTT,” tuturnya.

Pembangunan rumah warga itu, menurut politisi PDIP itu akan terjadi secara bertahap. Untuk tahap pertama estimasinya sebanyak 14 rumah.

“Yang lain masih sedang tahap verifikasi. Tidak hanya untuk warga Kecamatan Tirtoyudo, tapi Dampit, dan Ampelgading juga,” ujarnya.

Lantas, selama masa verifikasi itu, warga terpaksa harus tinggal di tenda yang tersedia di beberapa titik Kabupaten Malang.

“Ya terpaksa harus tinggal di tenda. Makanya kami (Pemkab) Malang menyediakan tenda khusus,” pungkasnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

Wajibkan Masker, Aparat Kedungkandang Tegur Pelanggar Di Lesanpuro

Diterbitkan

,

Wajibkan Masker, Aparat Kedungkandang Tegur Pelanggar Di Lesanpuro
Petugas di Lesanpuro saat memberi teguran dan mendata pelanggar prokes. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Pelaksanaan operasi yustisi Kota Malang tergelar pagi tadi, Sabtu(17/4).

Operasi ini menegakkan disiplin dan penertiban prokes wajib masker di wilayah Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang.

Panit Lantas Polsek Kedungkandang Ipda Dandu Iswanto, memimpin apel persiapan operasi pukul 08.30 WIB. Sementara, pasukan gabungan terdiri dari TNI Polri dan jajaran Pemkot Malang.

Titik operasi adalah di depan kantor Kelurahan Lesanpuro kedungkandang.

Ipda Dandu Iswanto mewakili Kapolsek Kedungkandang. Kemudian, Bati Bhakti TNI Pelda Sri Purwanto mewakili Danramil.

Lurah Lesanpuro Suwandi hadir bersama SekLur Nico Dadik Prayoga. Termasuk Kasi Trantib Lesanpuro Lilik.

Babinsa Lesanpuro Serda Syamsuri, Bhabinkamtibmas Lesanpuro Aiptu Abdul Hadi dan Satpol PP Kota Malang juga standby di lokasi.

Kabar Lainnya : Sikat HP Teman, Kawanan Remaja Lesanpuro Ditangkap Polisi.

Tim gabungan menyisir pengguna jalan yang melintas di depan Kelurahan Lesanpuro Jalan Ki Ageng Gribig Kecamatan Kedungkandang.

“Kegiatan operasi gabungan ini bertujuan menegakkan disiplin dan menertibkan prokes wajib masker,” ujar Bati Bhakti TNI Pelda Sri Purwanto.

Petugas memakai sejumlah aturan untuk mendasari operasi. Misalnya Inpres No.6, perda No.2 tahun 2020, Pergub No.53 tahun 2020 dan Perwali No.30 tahun 2020.

Operasi yustisi melakukan penindakan dan pembagian masker kepada masyarakat dan pengendara roda dua dan empat.

Pukul 10.00 WIB, Operasi yustisi dan pembagian masker selesai. Total pelanggaran tidak memakai masker 15 orang dan tidak pakai helem 10 orang.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com