Connect with us

Kabar Batu

Tetap Bandel, Datun Berjanji Kembalikan SKK PSU ke DPKP Kota Batu

Diterbitkan

,

Kasi Datun Kejari Batu, Muhammad Bayanullah, SH, MH (foto istimewa)

 

KABARBATU.COM – Kepala Seksi dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu akan mengembalikan Surat Kuasa Khusus (SKK).

“PSU (Prasarana Sarana dan Ultinitas) progresnya belum ada,” ujar Muhammad Bayanullah, Kasi Datun Kejari Kota Batu saat di konfirmasi, Jumat (18/3/2022).

“Rata- rata pengembang bandel, tidak ada yang hadir kalau di undang,” lanjut Bayan sapaan akrabnya.

Saat di tanya kalau pengembang masih bandel dan tidak mau meyerahkan PSU, langkah Kejaksaan seperti apa?

“Kita kan berdasarkan SKK dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu,” ucapnya.

“Berdasarkan Standart Operasional (SOP) kami kan punya batasan terhadap waktu, melakukan pendampingan,” tambahnya.

Itu, ungkap Bayan, ada jangka waktunya dan tidak bisa berlama lama dengan SKK tersebut.

“Ini ada upaya secara maksimal, dan susah. Mungkin kami akan segera ekspos kalau sudah final. Kami akan kembalikan SKK tersebut,” janjinya.

Terlebih, sementara ini belum ada yang menyerahkan sama sekali dari 37 SKK. Disitu kata dia, hanya ada upaya secara administrasi saja.

“Tapi kalau secara fisik kan tahapan nya ada dua. Secara administrasi sudah fix baru ke fisik.
Nah inikan fisik sudah ada 7 kemarin yang hampir masuk ke Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujarnya.

“Karena tidak ada kebijakan, khususnya terkait dengan pembiayaan peta bidang. Sehingga terjadi lempar- lemparan antara pengembang dengan Pemkot Batu,” tambahnya.

Akhirnya, ujar Bayan, mandek (berhenti) SKK tersebut. Disinggung terkait kabar yang beredar ada oknum pengembang telah menjual PSU? Bayan mengaku tidak tau.

“Kalau saya terkait SKK nya dipelajari secara detail di BPN seperti apa datanya, dan di Perkim juga seperti apa, karena kita tidak mengembang ke hal- hal yang di luar itu,” tegasnya.

Untuk di pahami, tegas dia, di sini ada terkait izin perumahan itu sebelum Kota Batu berdiri. Itu menurutnya yang benar- benar sulit.

Padahal ada pengembang yang beritikad baik mau menyerahkan PSU. Tapi terkendala lagi di peta karena peta bidang itu proses penyerahannya berbayar.

“Bahwa pihaknya kan mau ngasih aset PSU ke pemerintah, tapi kok malah mau membayar. Itu keluh beberapa pengembang,” kata Bayan.

Karena itu, kata dia, sehingga terjadi eker- ekeran. Selain itu, menurut dia, pihak Pemkot juga begitu.

“Pemkot mengatakan harus ada kebijakan dari BPN. Alasannya karena posisinya belum ada. Kalau sudah di Pemkot, kemudian mau di balik nama jadi aset Pemkot, mungkin bisa yang membayar Pemkot Batu. Itulah jawabannya Pemkot,” ucapnya.

Artinya, ucap dia, dari sejumlah 37 SKK tersebut, belum ada yang menyerahkan PSU ke Pemkot Batu.

“Kami berharap pengembang ini punya itikad baik. Ada beberapa pengembang satu atau dua pengembang yang harus menyerahkan PSU sebagai role model bagi para pengembang lain di Kota Batu,” harapnya.

Sehingga, harap dia, yang lain bisa mengikuti. Karena itu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari aset Pemkot.

“Kalau terlalu lama tidak segera di serahkan kepada Pemkot, khawatir di salahgunakan, dan PSU itu bisa di jual. Misalnya ruang terbuka hijau, karena sudah habis unitnya akhirnya ada yang nakal bisa jadi di jual dan di jadikan bangunan rumah, dan sebagainya,” terangnya.

Padahal di situ plottingnya Mushola, atau Puskesmas, atau Gedung Serbaguna dan lain sebagainya.

Di singgung kalau ada oknum pengembang di ketahui telah menjual PSU, apakah bisa dijerat pidana, atau tidak? menurut Bayan harusnya ada pencabutan izin berdasarkan Perwali.

“Kalau berdasarkan Perwali di cabut izinnya. Jadi saya harap Satpol PP juga ikut aktif sebagai penegak Perda. Masak di Kota Batu tau- tau ada pengembang bikin perumahan, dan di kapling- kapling tidak di tindak dan terkesan ada pembiaran,” ujar Bayan. (gus/fir)

Terpopuler

// width=
Marketing Kabarmalang.Com
Aktifkan Notifikasi OK Tidak Terimakasih