Connect with us

Kabar Batu

Kendati Bakal Pindah Tugas, Kajari Batu Tetap Blusukan Bertemu Masyarakat 

Diterbitkan

,

Foto Saat Ngopi Saja Berlangsung (istimewa)

 

KABARBATU.COM – Kepala Kejaksaan Negeri Republik Indonesia (Kajari) Batu, Dr Supriyanto , SH , MH, terus blusukan ke desa dan kelurahan.

Kendati tidak lama lagi mantan Kajari Gorontalo tersebut, bakal pindah tugas di Kejaksaan Tinggi Jogjakarta.

Meski begitu, melalui programnya, Ngobrol Inspitatif Sama Jaksa (Ngopi Saja). Seperti yang di lakukan pada Selasa 1 Maret 2022 program Jaga Desa/Ngopi Saja, siang pukul 12.00 di Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji.

Kemudian di lanjut malam harinya, pukul 19.00 di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo. Lantas, Rabu 2 Maret 2022 Program Jaga Desa/Ngopi Saja, siang pukul 13.00 di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, dan malam harinya pukul 19.00 di lanjutkan lagi di Kelurahan Temas, Kecamatan Batu.

Selanjutnya, Selasa tanggal 01 Maret 2022 pukul 13.40,  bertempat di Bumi Jati Mas, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji Kota Batu melaksanakan giat serupa Ngopi Saja.

Dengan berlangsungnya giat tersebut, hadir selain pemangku Kejari, Dr. Supriyanto, SH MH, yakni Edi Sutomo, SH MH, Kepala Seksi Intelijen, M. Bayanullah, SH MH, Kepala Seksi Perdata dan TUN, Edy Suyanto Kepala Desa Bumiaji, Trisnaulan Arisanti, SH MH, Jaksa fungsional Intelijen Kejari Batu (selaku moderator).

Kemudian, Koeshartanto,SH Jaksa Fungsional Intelijen Kejari Batu, Made Ray Adi Marta, SH Jaksa Fungsional Intelijen, Devi Prahabestari Kasubsi Pertimbangan Hukum Datun, dan Staf TU intelijen sejumlah 3 Orang, bersama sejumlah 30 warga dan perangkat Desa Bumiaji

Pada kesempatan itu, Kades Bumiaji, Edy Suyanto dalam sambutannya menyampaikan terimakasihnya terhadap Kajari.

“Terima kasih Bapak Kajari telah menyempatkan waktunya untuk hadir di Desa Bumiaji dan merupakan perhargaan setinggi tingginya karena Bapak Kajari telah hadir, dan untuk warga desa setempat memanfaatkan acara ini untuk mencari solusi permasalahan – permasalahan yang urgent di desa setempat,” kata Edy.

Kemudian, Supriyanto, dalam sambutannya menyampaikan. “Namanya abdi rakyat adalah pelayan masyarakat jadi harus melayani rakyat dengan maksimal dengan turun ke desa- desa,” kata Supriyanto.

Foto Kasi Intel Edi Dutomo dan Kasi Datun Bayan

Foto Kasi Intel Edi Sutomo dan Kasi Datun Bayan.

Di kesempatan ini, kata dia, pihaknya tidak akan banyak bicara tapi dirinya akan mendengar masalah- masalah yang di alami warga desa setempat.

“Saya berpesan agar selalu menjaga alam di bumiaji. Saya berpesan agar dapat memanfaatkan hukum, yakni hukum yang berkeadilan restorative yang memberikan rasa manfaat di masyarakat,” tegasnya.

Di lanjutkan Hadi Sutisno Kepala Dusun (Kasun) Banaran menyampaikan bahwa di wilayahnya soal tanah banyak yang bermasalah dan dirinya mengaku pernah mengurus Akta Jual Beli (AJB) pada Tahun 2016 yang namanya BPHTB yang nilainya nihil tidak perlu di validasi.

“Saat itu, ternyata saya di tanya blangko di tanyakan ketika di proses PTSL,” tanya Hadi.

Terkait pertanyaan Hadi tersebut, Supriyanto menegaskan bahwa hukum tidak berlaku surut.

“Persoalan ini pada tahun 2016 silam, dan di proses pada tahun 2019 maka memang harus mengikuti proses 2016 karena berkas di proses 2016 selanjutnya Bapak Hadi harus komunikasi dengan BPN. Terkait wakaf proses hak peralihan tanah harus segera di selesaikan minta bantuan kepada Pak Kades setempat,” saran dia.

Sementara, Hamim warga dari dusun Banaran menyampaikan keinginan dan harapan warga setempat untuk memohon pajak agar di ringankan karena program negara adalah untuk meringankan beban masyarakat.

“Mohon solusinya karena biaya sangat mahal,” keluh Hamim.

Pertanyaan berikutnya, dia mengaku telah mengetahui warga Banaran ada yang nikah siri sudah mempunyai 2 anak. Selain itu, ada juga kasus lagi sudah punya anak 1 dan belum punya buku nikah.

Menanggapi pertanyaan itu, Supriyanto menjelaskan sebagai berikut.

“Berkaitan dengan BPHTB maksud pemerintah adalah agar kedepan orang tidak bermasalah dengan tanah. Di Kota Batu, Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) memang tinggi. Tapi jika warga ada yang keberatan untuk pembayaran pajak warga bisa memohon keringanan pada  pemerintah,” saran Supriyanto.

Yang kedua, terkait pernikahan yang belum tercatat, menurut dia, problemnya kompleks. Dan itu, harus harus di tangani dengan baik.

Saat kegiatan Ngopi Saja bersama masyarakat.

Saat kegiatan Ngopi Saja bersama masyarakat.

Berikutnya, Hamim menanyakan apabila adakecelakaan mobil dan motor. Apakah yang di salahkan pengendara motornya jika pengendaranya meninggal. Jika ada kejadian seperti itu, apakah orang yang mengendara mobil itu salah?

“Ya di gelar perkara dulu ada penelitian. Jadi misal sepeda salah ya tetap salah dan yang benar tidak akan di proses,” jelas dia.

Berikutnya, di tambah dengan pertanyaannya Wiwit perangkat desa Bumiaji, terkait wewenang kejaksaan dan kepolisian itu bagaimana?

“Jika pidana itu melapor tapi kalau perdata itu menggugat. Dan pidana artinya menghukum. Untuk polisi semua pidana berwenang kecuali pelanggaran Ham Berat, untuk kejaksaan bisa menyidik tindak pidana korupsi dan pidana HAM Berat

“Untuk penyidikan polisi dan yang menuntut adalah kejaksaan, karena jaksa adalah penuntut tunggal,” terangnya.

Kemudian, pertanyaan berikutnya di lakukan oleh Kasun Banaran lagi terkait masalah batas tanah tentang pembongkaran batas solusinya bagaimana?

“Bahwa pembatasnya apa. Apakah tembok atau besi atau apa?. Kalau masalah seperti ini harus di selesaikan secara musyawarah. Semua di undang di Pak Kasun. Jika tidak selesai ke Pak Kades. Jika masih tetap belum selesai ke Pak Camat,” sarannya.

Sementara itu, Kades Bumiaji Edy, menyampaikan banyaknya warga di desa yang melakukan nikah siri untuk menyikapinya merasa kesulitan. ” Kami usir juga tidak mungkin,” seru  Edy.

“Agar memanggil warga tersebut ke kantor desa. Menanyai demi kebaikan apakah bisa bila di nikahkan secara negara,” kata Supriyanto.

Dari sisi lain, Supriyadi Kepala BPD menyampaikan untuk dana desa (DD) untuk BLT DD 40% itu bagaimana peraturannya, dan Pemdes ingin warganya rukun tapi masih ada permasalahan juga.

“Apakah mencabut laporan membutuhkan prosedur yang pasti,” tanya Supri.

“Sesuai aturan 40% kalau menganut asas hukum progressif maka harus mementingkan atau mendahulukan yang lebih penting. Maka itulah hukum yang memberi manfaat,” timpal Supriyanto.

Sekadar di ketahui, sejak Supriyanto di nobatkan selaku Kajari Batu, program- programnya yang berkaitan dengan masyarakat patut di banggakan.

Mulai, Jaksa Sahabat Ormas, sahabat pasar, sahabat guru, sahabat jurnalis, dan masih seabrek sahabat- sahabat lainnya. Termasuk program Ngopi Saja.

Menariknya lagi, pucuk pimpinan Kejari Batu yang terkenal supel dan namanya sudah familiar di berbagai kalangan ini.

Di ketahui, juga piawai mendalang, untuk itu, dari kalangan Jurnalis menyakini nantinya bakal ada terobosan barunya, Dalang Sahabat Kejati, lantaran tak lama lagi dia bakal pindah tugas di Kejati Jogjakarta. (gus/fir) 

Terpopuler

// width=
Marketing Kabarmalang.Com
Aktifkan Notifikasi OK Tidak Terimakasih