Connect with us

Pemerintahan

Pasca Kebakaran, Pasar Bululawang Mulai Diperbaiki

Diterbitkan

,

Pelaksanaan pengerjaan perbaikan Pasar Bululawang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Malang, HM. Sanusi (foto istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Pasca kebakaran yang terjadi pada Minggu (16/1/2022) lalu Pasar Bululawang mulai di perbaiki. Pelaksanaan pengerjaan ini ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Malang, HM. Sanusi.

Perbaikan tersebut secara gotong royong dilakukan dengan melibatkan beberapa perusahaan di Kabupaten Malang melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Salah satunya dengan memanfaatkan keberadaan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Malang yang baru saja dilantik belum lama ini.

“Sementara dari Bank Jatim dan seluruh anggota CSR yang ada di Kabupaten Malang, ada Bank BNI, ada perusahaan rokok dan perusahaan lain,” ujar Sanusi, Senin (14/2/2022).

“Ini nanti masih akan terus digalang (pendanaan) sehingga nanti akan dibantukan kepada pedagang terdampak,” tambahnya.

Pelaksanannya nanti, pedagang akan melakukan perbaikan terlebih dahulu secara mandiri. Dalam proses tersebut, anggaran yang telah terhimpun dari CSR perusahaan-perusahaan akan disalurkan secara berangsur kepada masing-masing pedagang yang terdampak.

“Cuma nanti pedagang biar membangun dulu. Nanti kalau sudah ada wujud bangunan, bantuan baru dikucurkan. Jadi sistemnya, iya dikasihkan uang sesuai dengan prestasi pekerjaannya nanti, dikerjakan dulu baru uangnya dibantu,” terang Sanusi.

Sanusi berharap bahwa proses perbaikan Pasar Bululawang ini tidak berlangsung terlalu lama. Ia menargetkan pekerjaan tersebut bisa rampung dalam waktu tidak lebih dari satu bulan.

“Kan gotong royong, jadi semuanya cari pekerja sendiri. Semuanya dikerjakan sendiri oleh pedagang pasar,” terangnya.

Perbaikan Pasar Bululawang tidak diakomodir menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Malang. Jika menggunakan APBD, lanjut Sanusi, prosedur yang harus dilalui cukup panjang. Dan dikhawatirkan, pedagang akan lebih lama tidak dapat berdagang.

“Kalau APBD kan harus proses persetujuan, pengajuan ke Dewan, anggaran dan perencanaan. Ini kalau pakai APBD, prosedur penggunaan APBD harus ada,” pungkas Sanusi.(carep04/fir)

Terpopuler

// width=
Marketing Kabarmalang.Com
Aktifkan Notifikasi OK Tidak Terimakasih