Connect with us

Hukrim

BNN Kabupaten Malang Gagalkan Pengiriman 2 Kg Ganja

Diterbitkan

||

BNN Kabupaten Malang rilis pengungkapan ganja

Kabarmalang.com– Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang berhasil menggagalkan pengiriman ganja kering, dengan berat sekitar 2 kilogram. Ganja dikirim melalui jasa paket dengan dibungkus celana jeans untuk mengelabuhi petugas.

Kepala BNN Kabupaten Malang, Letkol Laut (PM) Agus Musrichin menuturkan, pengungkapkan berawal dari laporan masyarakat, tentang adanya pengiriman ganja kering ke wilayah Pakisaji, Kabupaten Malang.

“Kemudian kami selidiki, dan berhasil melacak jasa pengiriman yang digunakan. Barang bukti kami sita ganja kering dengan berat kurang lebih 2 kilogram,” katanya saat pers rilis di kantor BNN Kabupaten Malang, Jumat (6/9).

Agus menambahkan, pengungkapkan juga melibatkan petugas Bea Cukai wilayah Jawa Timur II. Tim gabungan ini awalnya, melakukan penyelidikan selama tiga hari sejak informasi awal diperoleh.

“Setelah dilidik, kami menemukan ciri-ciri kendaraan yang sesuai dengan informasi yang kami peroleh. Mereka kemudian bisa kami hentikan di wilayah Kebonagung,” terang Agus.

Kendaraan yang membawa paket ganja kering itu, dikemudikan oleh tersangka berinisial MS (20) warga Pakisaji. MS mengaku bekerja sebagai sopir jasa pengiriman online. “Dan sudah melakukan pengiriman ganja sebanyak dua kali, dengan sistem ranjau,” tutur Agus.

Menurut Agus, tersangka ini merupakan sindikat nasional yang menggunakan modus baru dalam penyelundupan narkoba dengan menggunakan jasa pengiriman paket.

“Modus ini merupakan jenis baru, tersangka mengirimkan barang haram tersebut melalui jasa pengiriman barang dan dibungkus dengan celana jeans,” ujar Agus.

Dihadapan petugas, MS mengaku mendapatkan upah sebesar Rp 500 ribu untuk satu paketnya. “Saya mendapat upah Rp 500 ribu untuk satu paketnya. Saya melakukan ini sudah dia kali,” aku tersangka kepada wartawan.

Petugas menyita barang bukti berupa 2 kg ganja kering, 1 buah HP, 1 kartu identitas, dan 1 unit kendaraan roda empat. Atas perbuatannya MS, dikenai pasal 111 ayat 2 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. (ary/fir)

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukrim

Janjikan Samurai, Warga Pujon Kuras Korban hingga 18 Miliar 

Diterbitkan

||

Oleh

Dua tersangka penipuan yang tertangkap

 

KABARMALANG.COM – Atim Hariyono dan Sugeng Sutrisno warga Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang akhirnya tertangkap oleh jajaran Polres Batu setelah berhasil memperdayai korbannya selama 4 tahun dan berhasil menguras uang hingga mencapai Rp. 18 Miliar.

Dua laki-laki tersebut memperdayai korban dengan cara menjanjikan bahwa mereka bisa mencarikan sebilah samurai asli jeoang dan memiliki nominal harga yang bisa mencapai triliunan rupiah.

“Namun sebelumnya harus ada ritual khusus dan pembiayaan sehingga dari situlah tersangka mulai menguras harta korban,” tutur Kapolres Batu AKBP Harviadhi Agung Prathama pada Rabu siang (23/09/2020).

Harvi juga menerangkan bahwa dari stigma yang ditanamkan itulah akhirnya korban bersedia terus membiayai proses ritual tersebut karena khawatir tidak mendapatkan keuntungan.

Lebih lanjut, Harvi mengungkapkan bahwa dari ungkap kasus tindak kejahatan ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa puluhan ATM dan buku rekening berbagai bank, bukti resi transfer sejak tahun 2016, perangkat ritual seperti dupa, barang antik, keris, buku ritual dan doa, 1 unit mobil avanza, dan 1 unit mobil taft serta lainnya.

Harvi juga menambahkan dari kasus ini kedua tersangka dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 4 tahun.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Batu, AKP Jeifson Sitorus menerangkan bahwa pelapor sebenarnya bukan dari korban sendiri namun dari anak korban. “Bahkan hingga saat terakhir dia masih percaya, anaknya yang curiga itulah yang melaporkan,” ujarnya.

Jeifson bahkan menerangkan ketika Atim Hariyono tertangkap, tersangka mengaku tidak pernah mandi. “Bahkan ketika hendak dimandikan ia juga tidak mau karena takut ilmunya luntur,” tukasnya. (arl/fir)

 

Lanjutkan Membaca

Hukrim

Alasan Mantan Kades Slamparejo Jabung Korupsi Dana Desa

Diterbitkan

||

Oleh

Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Gaguk Setiawan saat digelandang jajaran Polres Malang, Selasa (22/9/2020). (Foto: Imron Haqiqi)

KABARMALANG.COM – Karena anaknya terlibat kasus penjambretan, menjadi alasan Mantan Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Gaguk Setiawan untuk melakukan korupsi dana DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa).  Saat ia menjabat sebagai Kepala Desa Slamparejo masa jabatan 2007 hingga 2018.

Kepada awak media, Gaguk mengaku dan menyesali perbuatannya. Hal itu diungkapkan Gaguk ketika dihadirkan dalam rilis di Mapolres Malang, Selasa (22/9/2020).

“Pada waktu itu anak saya masih remaja dan sempat bermasalah. Dia ketangkap bersama gerombolan jambret di Polresta,” ujar Gaguk.

Pria 38 tahun itupun berdalih, selain untuk kepentingan pribadi, uang hasil korupsi juga digunakan untuk acara-acara diluar program-program desa.

“Ada yang dipinjam Sekdes dan saya pakai pribadi. Kepentingan diluar RAB (rencana anggaran biaya, red), diambil dari situ (dana desa, red). Saya pinjam, tidak ada yang buat saya kembalikan,” tuturnya.

Akibat perbuatannya itu, Gaguk harus merasakan dinginnya mendekam dibalik jeruji tahanan.

Diberitakan sebelumnya, Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar mengatakan Gaguk ditangkap oleh jajaran Polres Malang atas dugaan kasus korupsi penyalahgunaan DD/ADD Desa Slamparejo periode tahun 2017 hingga 2018.

“Tersangka sebagai penanggungjawab menyalahgunakan wewenang. Yang mana DD dan ADD seharusnya untuk program-program yang dibuat dalam RAB desa, ternyata tidak digunakan semestinya,” kata AKBP Hendri Umar.

Diketahui, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Malang, kerugian negara akibat perbuatan Gaguk tersebut mencapai Rp 609.342.160.

Sehingga pihaknya pun dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 subsider pasal 8 undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun sekaligus denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak 1 miliar. (ron/rjs)

Lanjutkan Membaca

Hukrim

Mantan Kepala Desa Slamparejo Jabung Korupsi DD/ADD, Kerugian Negara Capai Rp 609 juta

Diterbitkan

||

Oleh

Mantan Kepala Desa Slamparejo Jabung Korupsi DD/ADD

KABARMALANG.COM – Kasus Korupsi Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh mantan Kepala Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Gaguk Setiawan.

Pihaknya diringkus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Malang setelah diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Malang pada 19 Agustus 2020 lalu.

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (22/09/2020) di Mapolres Malang mengatakan, Gaguk menjabat sebagai Kades Slamparejo selama dua periode, yakni periode 2007 hingga 2018.

Gaguk diketahui menyalahgunakan DD dan ADD pada tahun 2017 serta 2018.

“Tersangka sebagai penanggungjawab menyalahgunakan wewenang. Yang mana DD dan ADD seharusnya untuk program-program yang dibuat dalam RAB desa, ternyata tidak digunakan semestinya,” katanya.

Kapolres kelahiran Solok Sumatera Barat itu merinci total ADD yang diembat oleh oleh Gaguk pada tahun 2017 mencapai Rp 488 juta lebih dan DD senilai Rp 829 lebih.

Sedangkan pada tahun 2018 total ADD yang disalahgunakan senilai Rp 492 lebih dan DD mencapai Rp 875 lebih.

Berdasarkan audit bersama Inspektorat Kabupaten Malang, kerugian negara yang diakibatkan dari korupsi yang dilakukan Gaguk mencapai Rp 609.342.160.

“Barang bukti yang kita amankan diantaranya 78 lembar kwitansi penerimaan uang tahun 2017, 49 lembar kwitansi penerimaan uang tahun 2018, 14 bendel laporan pertanggungjawaban ADD dan DD tahun 2017, 23 bendel LPJ ADD dan DD tahun 2018, serta 2 buah buku rekening kas desa,” terang Hendri.

Akibat perbuatannya, Gaguk harus mendekam di rumah tahanan Mapolres Malang. Dia dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 subsider pasal 8 undang-undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Ancaman hukumannya, minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta, dan paling banyak 1 miliar,” pungkas Hendri. (haq/fir)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com