RSUD Lawang Kesulitan Bayar PTT, Ini Rekomendasi Dewan

KABARMALANG.COM – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lawang, Kabupaten Malang belakangan kesulitan bayar pegawai tidak tetap (PTT).

Direktur RSUD Lawang, drg Dessy Deliyanti telah meminta suntikan dana dari Tim Anggaran Pemkab Malang untuk kebutuhan 6 bulan ke depan.

Karena, RSUD Lawang kewalahan untuk menggaji TPP akibat adanya klaim anggaran covid-19 Kemenkes RI dan BPJS Kesehatan yang belum cair sejak Juli 2020 lalu.

Sehingga, selama ini RSUD terpaksa berutang untuk menggaji karyawan dan membeli obat-obatan.

“Total akumulasi dana yang belum cair, baik dari BPJS maupun dari Kemenkes berkisar senilai Rp 17 miliar. Terhitung sejak Juli 2020 lalu,” tutur Dessy kepada wartawan.

Sementara, menurut klaim Dessy, total pengeluaran setiap bulan untuk gaji PTT nilainya mencapai Rp 435 juta per bulan. Menurutnya itu belum termasuk dana untuk pembelian obat-obatan.

Mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang itu merinci, kebutuhan anggaran selama enam bulan setidaknya mencapai Rp 2,4 miliar.

“Kemarin TAPD mengatakan akan memberikan suntikan dana senilai Rp 1,2 miliar selama 3 bulan. Saya berharap 3 bulan berikutnya juga dapat suntikan dana segitu (Rp 1,2 miliar),” jelas Dessy.

Kabar Lainnya : RSUD Kota Malang Bersiap Jadi RS Rujukan Covid-19.

Tetapi, di sisi lain, Dessy pun tak menampik, bahwa sedang ada pembangunan infrastruktur di RSUD Lawang. Saat ini ada program renovasi gedung dan incinerator.

“Sumber anggarannya dari DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau),” bebernya.

Sementara, anggaran untuk perawatan gedung dan alat kesehatan incinerator nilainya mencapai Rp 1,2 miliar.

Terpisah, Anggota DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq menyayangkan adanya perbedaan mencolok antara pembangunan infrastruktur dengan pencairan hak PTT.

“Sebenarnya tidak elok, ketika untuk menggaji pegawai saja kesulitan tetapi malah melakukan pembangunan infrastruktur,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (30/8).

Menurut fraksi Gerindra itu, RSUD Lawang itu dari dulu kerap melakukan pembangunan.

“Padahal, anggaran untuk pembangunan tersebut bisa saja untuk menggaji PTT. Daripada keteteran seperti sekarang,” ujarnya.

Menurutnya, cara mengatasi persoalan ini yaitu mengevaluasi perencanaan anggaran RSUD.

“Kalau misalnya tidak sesuai, kan bisa rapat direksi. Kemudian laporkan dewan pengawasnya untuk kemudian ada perubahan,” tutupnya.(carep-04/yds)