TPP ASN Pemkot Malang Dipotong, Rimzah : Rekomendasi Kami Diabaikan

KABARMALANG.COM – Pemkot Malang kabarnya memotong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN sebesar 15 persen untuk ASN kategori 7 sampai 9 dengan alasan penanganan pandemi.

Salah satu sumber internal di lingkungan ASN mengeluhkan hal ini.

“Benar, pemotongannya untuk ASN level 7 sampai 9. Artinya, itu berlaku mulai dari setingkat Kepala Dinas sampai staf,” ujar salah satu sumber, kepada Kabarmalang.com, Jumat sore (27/8).

Kabar Lainnya : DPRD Kota Malang Kritik Pemotongan TPP ASN, Ini Alasannya.

Sebelum ini, kabar yang muncul tidak memancing polemik karena anggapan hanya pejabat struktural setingkat Kepala Seksi sampai Kepala Dinas yang kena potongan.

Tetapi, ternyata ada staf juga yang kena potongan TPP. Pemkot Malang memiliki staf level 7 yang kerjanya cukup berat di berbagai lini OPD. Mereka ikut terkena potongan tersebut.

“Jadi kebanyakan kami ini tidak terima gaji karena ada utang yang sudah langsung auto debet di bank. Andalan kami untuk sehari-hari ya TPP ini, tetapi kok kena potong juga,” curhatnya.

DPRD Kota Malang Nilai Pemotongan TPP Kebijakan Sepihak.

Hal ini menyebabkan polemik di lingkungan ASN Kota Malang.

Rimzah, Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari Fraksi Gerindra menyampaikan kritiknya terhadap kebijakan ini.

Menurutnya, kebijakan pemotongan TPP adalah kebijakan sepihak. Karena, kebijakan ini tidak mengindahkan rekomendasi dewan sebagai perwakilan masyarakat.

“Kami dari awal menolak. Karena di lapangan ASN yang TPP-nya akan kena pemotongan juga menolak. Kalau  Pemkot tidak mau mendengar ini, bisa kami katakan ini kebijakan sepihak,” terang Rimzah.

Alumni FISIP Universitas Brawijaya ini juga menilai, Pemkot Malang harusnya bisa lebih adil dengan refocusing anggaran OPD, bukan memotong hak ASN sebagai individu.

Ia mencontohkan DPRD Kota Malang  telah melakukan refocusing anggaran kesekretariatan dan reses sebesar Rp 18 miliar.

“Kalau TPP yang kena potong, itu hak individu. Dapur keluarga ASN yang kena. Beda cerita kalau misal menggeser program OPD yang belum prioritas,” lanjutnya.

Sebelum ini, Wali Kota Malang Sutiaji menyampaikan Belanja Tidak Langsung (BTT) Kota Malang saat ini telah bertambah sebanyak Rp 30 miliar.

Sebelumnya BTT yang ada sisa Rp 12 miliar dari Rp 56 miliar. BTT ini akan menjadi andalan untuk penanganan pandemi hingga akhir tahun.

Menanggapi hal ini, Rimzah menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan aksi nyata dari Pemkot. Menurutnya, Pemkot kurang optimal hingga hari ini.

“Masyarakat itu butuh output kebijakan yang bisa terasa, bukan hanya angka statistik. Kalau anggaran besar, tetapi masyarakat tidak merasakan dampaknya ya buat apa?” pungkas Rimzah.(fir/yds)