PAK 2021 DPRD Kabupaten Malang, Ajukan BTT Jadi Rp 30 M

 

KABARMALANG.COM – DPRD Kabupaten Malang mempertimbangkan untuk mengabulkan permintaan Pemkab Malang menambah alokasi anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).

Dalam agenda Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2021 ini, Pemkab Malang ingin mengajukan sampai Rp 30 miliar.

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi menyebut pengajuan ini bakal berdampak positif bagi penanganan situasi tak terduga di Kabupaten Malang.

“Alokasi anggaran BTT di APBD 2021 awal, Rp 23 miliar. Sekarang, terserap sekitar 70 persen, sudah hampir habis. Karen, BTT prosedurnya tidak panjang,” ujar Darmadi, Sabtu (21/8).

Menurutnya, banyak persoalan di Kabupaten Malang yang membutuhkan langkah cepat dan tidak ribet.

Sehingga, BTT menjadi solusi tepat untuk memastikan segala kedaruratan di Kabupaten Malang bisa teratasi.

Selain itu, BTT juga anggaran siap pakai dan jauh lebih efektif untuk secepatnya mengatasi persoalan di lapangan.

Sebaliknya, anggaran besar penanganan covid-19, terhitung lambat dan sulit bergerak. Padahal, Pemkab Malang sudah menganggarkannya sampai Rp 124 miliar.

Tetapi, prosedur realisasi anggarannya memakan waktu. Sehingga, sampai Agustus 2021, penyerapannya masih kecil.

“Karena prosedurnya panjang. Bentuknya itu kegiatan-kegiatan operasional di Kecamatan maupun yang ada di OPD. Ketika tidak ada kegiatan ya tidak bisa ada penyerapan,” imbuhnya.

Kabar Lainnya : Belanja Tidak Terduga Diusulkan Rp 10,8 M.

Menurut Darmadi, BTT adalah anggaran bemper untuk situasi tak terduga dalam penanganan covid-19.

Setidaknya, dengan adanya BTT sebagai jaring pengamanan, penanganan tak terduga dalam situasi covid-19 juga bisa terlayani cepat.

“Rencananya, dalam PAK ini kami akan mengusulkan Rp 30 miliar. Karena selain Covid-19, Kabupaten Malang kan juga ada penanganan bencana lain. Karena itu kita rencanakan penambahan kemarin,” jelasnya.

Darmadi merinci, anggaran BTT paling banyak melayani pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam penanganan covid-19.

Kemudian, BTT juga terserap untuk kebutuhan operasional seperti operasi yustisi.

“Itu minimal Rp 30 miliar. Artinya mungkin bisa di atasnya. Lagipula covid-19 juga memang belum bisa terprediksi,” ringkasnya.

Karena situasi yang tak menentu, DPRD ingin memastikan ada satu mata anggaran pengamanan. Supaya, bisa mencegah pemerintah kedodoran dalam melayani kedaruratan covid-19.

“Makanya rencana akan ada penambahan alokasi BTT. Sedangkan nantinya, akan untuk keperluan kesehatan. Tidak menutup kemungkinan juga bisa untuk bantuan sosial (bansos) jika memang mendesak,” akhirnya.(carep-04/yds)