Connect with us

Politik

Nasib Golkar-NasDem, Yang Kehilangan Kursi Wabup Malang

Diterbitkan

||

Plt Bupati Malang Sanusi

Kabarmalang.com – Parpol pengusung Rendra Kresna-Sanusi di Pilbup Malang 2015, terpaksa harus kehilangan kursi Wakil Bupati. Masalahnya, sampai hari ini status Sanusi masih sebagai Plt Bupati menggantikan Rendra Kresna. Sementara, masa jabatan tinggal 16 bulan.

Sekedar diketahui, Rendra Kresna-Sanusi menjadi pasangan pemenang Pilbup 2015. Mereka diusung oleh NasDem, PKB, dan Partai Golkar.

Sejak Rendra Kresna non aktif sebagai Bupati Malang. Sanusi menggantikan sebagai pucuk pimpinan di Pemkab Malang dengan status Plt Bupati.

Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPD GolkarKabupaten Malang, Kusmantoro Widodo mengaku,
partainya sudah menyiapkan dua nama untuk diajukan sebagai Wabup, Juli lalu.

Pengajuan nama, berdasarkan Golkar sebagai partai pengusung yang memiliki hak untuk merebutkan jabatan Wabup, selain dari Partai NasDem.

“Dua nama sejak Juli lalu, sudah kita siapkan. Harapannya, bisa menjadi topik pertimbangan bersama parpol pengusung. Namun, deadline waktu sudah habis. Posisi Wabup bakal kosong, sampai masa jabatan Pak Sanusi berakhir pada Febuari 2021 mendatang,” ungkap Kusmantoro, Senin (2/9).

Dia menjelaskan, posisi Wabup bisa diajukan ke DPRD Kabupaten Malang, ketika masa jabatan kepala daerah kurang dari 18 bulan. Aturan yang mengikat itu, tak berlaku di Pemkab Malang.

“Karena sampai hari ini, status Bupati Malang belum definitif, masih Plt. Untuk itu, sangat tidak mungkin, adanya Wabup,” tuturnya.

Menurut dia, ini merupakan kerugian bagi Partai Golkar. Sebagai pengusung Rendra- Sanusi di Pilbup 2015 lalu. Dan, tidak ada langkah apapun, yang bisa diperbuat.

“Kalau kemarin, pelantikan bupati definitif. Bisa dipercepat, maka peluang untuk menduduki kursi Wabup masih ada. Jika begini statusnya mengambang. Karena Plt tidak bisa mengeluarkan kebijakan strategis,” keluhnya.

Kusmantoro menambahkan, sesama parpol pengusung, tidak ada pembicaraan serius mengenai hilangnya kursi Wabup, untuk mendampingi Sanusi sampai akhir masa jabatannya.

“Tidak ada, pembicaraan mengenai itu. Makanya Golkar, lebih akan memikirkan kesiapan memenangkan Pilbup 2020 mendatang. Tentunya dengan berkoalisi, karena hanya memiliki 8 kursi di DPRD Kabupaten Malang,” cetus Kusmantoro.

Sebelumnya, DPD Partai NasDem Kabupaten Malang hanya bisa pasrah, ketika peluang mendapatkan kursi Wabup hilang.

Plt Bupati Malang kini dijabat oleh Sanusi, yang menggantikan Bupati Malang non aktif Rendra Kresna karena perkara hukum. Adanya keputusan hukum tetap (inkracht) terhadap Rendra Kresna, langsung direspon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mengajukan penetapan Bupati Malang definitif kepada Kemendagri 2 Juli 2019 lalu.

Pengajuan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-595 tahun 2016 dan Nomor 132.35-596 dengan tahun yang sama (2016), mengangkat Rendra Kresna dan Sanusi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang periode 2016-2021.

 

 

Penulis : Rajendra Sulaiman

 

Klik untuk mengirimkan komentar

Tuliskan Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Atas Nama Pribadi, Sutiaji Dukung Tuntutan Demonstran

Diterbitkan

||

Wali Kota Malang, Sutiaji menemui demonstran tolak omnibus law di depan Gedung Balaikota. (Foto : Fathi)

KABARMALANG.COM – Wali Kota Malang, Sutiaji secara pribadi menandatangani tuntutan demonstran. Senin (26/10), individu Sutiaji mendukung penolakan mahasiswa terhadap Omnibus Law.

Dia tidak memakai jabatan Wali Kota untuk menyatakan dukungannya.

“Kalau atas nama Sutiaji, silakan. Tapi jangan mengatasnamakan Wali Kota. Kalau Sutiaji, atas nama pribadi saya sendiri. Jabatan Wali Kota merepresentasikan seluruh warga Kota Malang,” katanya kepada demonstran dari BEM Malang Raya.

Secara individu, dia mendukung aksi para demonstran. Jejak digital Sutiaji juga menjadi bukti. Sutiaji memastikan dia menolak Omnibus Law secara pribadi.

Meski demikian, secara pemerintahan, Pemkot Malang juga bersikap.

Pemkot Malang mengajak demonstran melakukan kajian UU Cipta Kerja.

“Awal November, kami akan mengumpulkan akademisi serta perwakilan mahasiswa,” kata Sutiaji kepada massa yang hadir.

Sutiaji menuturkan, agenda itu adalah forum membuat catatan kolektif. Hasil forum, akan diberikan kepada Kementerian dan Presiden Jokowi.

“Inilah sumbangsih pemikiran-pemikiran. Para mahasiswa, akademisi, praktisi untuk disampaikan kepada pusat,” terangnya.

“Otoritas sepenuhnya pemerintah pusat. Apakah akan didengar atau tidak, itu bukan domain kami,” bebernya.

Dia mengharap BEM Malang Raya merespons baik rencana ini.

“Kami sudah komunikasi dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI). Perguruan-perguruan tinggi negeri juga,” imbuhnya.

Sutiaji meminta mahasiswa terlibat. Terutama, hukum tata negara, politik dan disiplin ilmu lain.

Perwakilan mahasiswa dan pergerakan diminta menjadi peserta forum.

Pekan kedua November, Sutiaji, akan merilis kepada seluruh media.

“Bahwa inilah sumbangsih dan pemikiran warga domisili Kota Malang. Baik mahasiswanya, akademisinya, dan kaum buruhnya,” tegas Sutiaji.

“Kemarin sudah saya sampaikan. Bahwa kesalahan fatal. Kami belum pernah diajak berbicara membahas UU Cipta Kerja,” lanjutnya.

Menurut Sutiaji, UU itu bertubrukan dengan UU lain. Yakni, UU Nomor 15 Tahun 2019.(fat/yds)

Lanjutkan Membaca

Politik

HUT ke 56, Golkar Gelar Kompetisi Stand Up Comedy

Diterbitkan

||

Golkar Kota Malang menggelar kompetisi stand up comedy. ( Foto : fir)

KABARMALANG.COM – DPD Golkar Kota Malang menggelar kompetisi stand up comedy, Minggu (25/10). Kegiatan ini masih rangkaian HUT ke 56 Golkar.

Sebanyak 20 komika ikut stand up comedy. Peserta dari Malang Raya.

“Ini bentuk suport dan perhatian di HUT ke 56 Golkar kepada komika-komika di Malang Raya,” ujar Ketua Panitia HUT ke-56 Golkar Kota Malang, Fuad Ardiansyah kepada Kabarmalang.com, Minggu (25/10).

Golkar tak hanya menggandeng komunitas stand up comedy. Golkar juga merangkul komunitas-komunitas lainnya. Seperti, komunitas gowes di wilayah Kota Malang.

Selain itu, Minggu pagi, Golkar juga menanam pohon di Ciptomulyo. Total, ada sebanyak 100 pohon pule yang ditanam.

“Pagi tadi, juga melaksanakan kegiatan menanam pohon. Ada 100 pohon pule yang kita tanam,” pungkas Fuad.

Ketua DPD Golkar Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko saat menanam pohon pule di Ciptomulyo.

Acara ini sekaligus menutup rangkaian HUT ke-56 Golkar di Kota Malang. Sebelumnya, Golkar Kota Malang ikut serta pemecahan rekor MURI.

Yakni, ultah parpol dengan peserta daring terbanyak. Ada 35.320 orang yang terlibat dalam pemecahan rekor ini. Seluruh kader Golkar Indonesia ikut serta.(fir/yds)

Lanjutkan Membaca

Politik

Gelar Khataman, Bagikan 12 Ton Beras

Diterbitkan

||

Suasana khataman di kantor DPD Golkar Kota Malang, Selasa (20/10).

KABARMALANG.COM – DPD Golkar Kota Malang menggelar aksi sosial, Selasa (20/10). Sebanyak 12 ton beras, dibagikan kepada masyarakat.

Bakti sosial ini, bentuk aksi nyata HUT ke-56 Golkar. Sasaran bantuannya adalah warga kurang mampu Kota Malang.

“Kami bagikan beras 12 ton. Sasarannya adalah masyarakat yang terlewat program bantuan pemerintah,” ujar Ketua Panitia HUT ke-56 Golkar Kota Malang, Fuad Ardiansyah kepada Kabarmalang.com, Selasa (20/10).

Selain warga kurang mampu, beras dibagikan ke kader Golkar. Utamanya, kader Golkar di wilayah Kota Malang.

Tidak hanya pembagian beras, Golkar juga menggelar khataman. Pembacaan alquran digelar di kantor DPD Golkar Kota Malang.

Yakni, di Jalan Panglima Sudirman, Rampal, Kota Malang. “Peserta khataman dari perwakilan kader Golkar tiap kecamatan,” tambah Fuad.

Khataman dan bakti sosial, adalah rangkaian HUT ke-56 Golkar.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca
Advertisement Iklan Debat Publik KPU Kabupaten Malang
Advertisement Iklan Sosialisasi Perwali Kota Batu
Advertisement Iklan cukai Pemkot Batu

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com