Connect with us

Pemerintahan

Sidang Paripurna DPRD Kota Malang Beberkan Catatan dan Rekomendasi Melalui Empat Bidang Kepada Pemkot Malang

Diterbitkan

,

Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Terhadap LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2020

 

KABARMALANG.COM – DPRD Kota Malang menghelat Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Terhadap LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2020 dan Pengambilan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Atas LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya ada penandatanganan tentang Keputusan DPRD atas Penerimaan LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2020, di Ruang Paripurna lantai 3 Kantor DPRD Kota Malang, Rabu (21/4) sore.

Selain para jajaran DPRD Kota Malang yang hadir. Pada rapat paripurna kali ini turut hadir Wali Kota Malang, Sutiaji. Lalu Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko. Serta Forkopimda Kota Malang.

DPRD Kota Malang memberikan berbagai catatan atas LKPJ Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2020 serta memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemkot Malang sesuai dengan bidang komisi yang ada di DPRD Kota Malang.

Yakni bidang pemerintahan. Lalu Bidang Perekonomian dan Keuangan. Selanjutnya Bidang Pembangunan. Serta Bidang Kesejahteraan Rakyat.

LKPJ Walikota merupakan dari Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dan harus dilaksanakan Pemerintah Kota pada setiap tahun anggaran.

Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Terhadap LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2020

Rapat Paripurna tentang Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Terhadap LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2020

Oleh karena itu DPRD berharap agar pelaporan dan pembahasan tentang LKPJ ini, tidak hanya sebatas rutinitas dan menggugurkan kewajiban saja, akan tetapi secara substansi harus dijadikan sebagai bahan evaluasi dan
perbaikan pada tahun berjalan maupun tahun mendatang bagi Pemerintah Kota Malang.

Memperhatikan berbagai capaian kinerja Pemkota Malang yang tertuang dalam perjanjian kinerja dalam LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2020, dari dua belas sasaran strategis
sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dan sasaran, hanya empat sasaran strategis yang mencapai target indikatornya.

Yakni indeks Kesehatan, indeks Daya Beli, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dan Persentase Perda yang ditegakkan.

Sedangkan 8 sasaran strategis lainnya tidak tercapai target indikatornya, yaitu Indeks Pendidikan, Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD).

Kemudian Persentase Penurunan PMKS, Indeks Pembangunan Masyarakat dan Gender, Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif, Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara), dan Indeks Kematangan SPBE.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika membenarkan. Proses rekomendasi LKPJ Wali Kota Malang tahun 2020 penggodokannya oleh 45 anggota DPRD Kota Malang.

“Di awal membahas ini dengan telaah dan kajian, kemudian kami perdalam dalam komisi-komisi oleh 45 anggota juga, hingga badan anggaran yang menyimpulkan dan kita sepakati begitu,” jelasnya.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika saat memberikan berbagai catatan atas LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2020

Made, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa semua rekomendasi DPRD Kota Malang bersifat penting dari masing-masing komisi.

“Dari bidang pemerintahan dan hukum kita segera minta bahwa jabatan-jabatan kosong, kemudian terkait dengan penaikan pengaturan jabatan itu jangan berdasarkan keinginan tapi mengenai kebutuhan, seperti itu catatannya tadi,” beber Made.

Kemudian di bidang keuangan dan pendapatan, DPRD memberi  beberapa catatan-catatan tentang target. “Bahwa kita punya defisit pendapatan, yang harus kita tutup ya di 2021, walaupun ada pandemi seperti itu, tapi sekarang harus dikejar defisitnya,” imbuhnya.

Selanjutnya dari segi bidang pembangunan, DPRD banyak menekankan pada penanganan banjir dan beberapa bangunan-bangunan yang  sekarang belum termanfaatkan dengan baik.

“Lalu di bidang kesejahteraan rakyat, yang paling kami beri catatan terkait dengan penanganan Covid-19 yang datanya belum akurat, kemudian updating data, dan  peningkatan pelayanan kesehatan,” terangnya.

Lalu ada catatan DPRD bahwa perlunya  merelokasi Puskesmas Bareng, supaya segera bisa menjadi atau ditempatkan di tempat yang strategis.

“Karena kita sudah dapat jawaban dari hearing dengan Puskesmas Bareng akan menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Karena pemindahannya di RTH juga. Jadi hanya pemindahan lokasi saja, dan itu kita bersyukur, semoga tahun ini bisa terealisasikan,” papar politisi PDI Perjuangan itu.

Persoalan pendidikan juga banyak yang jadi catatan terkait dengan pembelajaran tatap muka. “Ini yang menjadi perhatian kita bersama, sama-sama kita awasi, bukannya hanya oleh pemerintah, tapi masyarakat ikut mengawasi jangan sampai muncul klaster baru,” katanya.

Saat

Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika bersama Wakil Ketua I Abdurrochman, Wakil Ketua II Asmualik, dan Wakil Ketua III Rimzah

Made mengatakan DPRD bakal mengawal semua rekomendasi yang mereka berikan. Ia akan menugaskan setiap komisi untuk mengawal, sehingga setiap komisi punya tanggung jawabnya masing-masing.

Karena setiap komisi punya mitra komisi OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Jadi komisi A untuk pemerintah dan hukum, mereka akan mengawal OPD yang menyangkut soal perizinan dan bidang hukum, lalu satpol pp dan lain sebagainya.

“Kita ingin melihat masing-masing  komisi ini mengawal sampai di LKPJ 2021 nanti, yang akan kita lakukan tahun depan di tahun 2022, jangan sampai yang menjadi rekomendasi sekarang tidak dilaksanakan. Kalau itu terjadi kita akan berikan rapot khusus atau penilaian khusus,” paparnya.

“Kita akan pantau lewat hearing dan sidak, rekomendasi itu kita ingin ditanggapi serius, kita tidak mau setiap tahun mengeluarkan rekomendasi yang sama, itu saja kuncinya,” tegasnya.

Jika nanti ada OPD yang tidak melaksanakan rekomendasi dari DPRD berdasarkan laporan dari Komisi. Maka Ketua DPRD Kota Malang akan langsung menegur Wali Kota Malang. Selanjutnya Wali Kota akan menegur OPD yang tidak melaksanakan rekomendasi DPRD Kota Malang.

“Karena ini bersifat rekomendasi tidak ada sanggahan apapun dari pak wali. Ini bukan debat lagi, tapi temuan dari DPRD. Makanya tadi tidak ada pendapat akhir dari Wali Kota. Karena ini LKPJ model baru ini penyampaiannya rekomendasi DPRD, tanpa perlu diperdebatkan lagi,” jelasnya.

“Kalau LKPJ dulu sifatnya memberikan nilai, apakah baik, cukup baik, atau kurang. Tapi sekarang tidak. Kita melihat temuan, sifatnya perbaikan. Tidak ada sekarang yang saling memojokkan, tapi sekarang bagaimana temuan yang di lapangan tidak terulang lagi, itu nanti, kalau di tahun depan ada temuan yang sama, berarti tidak ada perbaikan. Itu akan kami berikan catatan keras,” tambahnya.

Made menyatakan bahwa rekomendasi-rekomendasi tersebut temuan DPRD Kota Malang melalui kajian, telaah, hearing, dan audiensi.

“Dan pak wali kota mengakuinya, ia juga malah senang dan terbuka kalau DPRD memberikan rekomendasi seperti itu. Artinya DPRD betul-betul memacu mereka segera melakukan perbaikan-perbaikan,” katanya.

Made mengharapkan agar semua rekomendasi yang telah mereka turunkan itu bisa terlaksana. “Saya yakin rekomendasinya sebenarnya tidak sulit, itu hanya temuan-temuan. Dan memang lebih banyak faktor penghambatnya karena pandemi, misalnya target PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak tercapai,” akhirnya.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengamini. Ia mengapresiasi dengan rekomendasi dari DPRD Kota Malang.

Menurut Sutiaji catatan-catatan itu juga menjadi sangat penting di tahun 2021 ini, akan masuk Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) dan nanti ada review di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

“Yang namanya rekomendasi harus kami laksanakan. Jadi kisaran selama tahun 2021 kita tahu semua, rekomendasinya yang disampaikan saya rasa normatif dengan catatan yang harus kita lakukan bersama-sama,” jelas Sutiaji.

“Tapu kita juga perlu mengingat di tahun 2020 lalu itu praktis kita karena situasi nasional, bahwa kita ada masalah covid kemarin,” tutupnya. (carep-03/fir)

Terpopuler

// width=
Marketing Kabarmalang.Com
Aktifkan Notifikasi OK Tidak Terimakasih