Connect with us

Pemerintahan

Mal Pelayanan Publik Bakal Terbangun di Kota Malang

Diterbitkan

,

Wali Kota Malang Sutiaji saat menandatangani komitmen pembangunan Mal Pelayanan Publik di Jakarta. (Foto : Humas Pemkot Malang)

 

KABARMALANG.COM – Wali Kota Malang Sutiaji berkomitmen membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Komitmen itu tertuang dalam MoU dengan Kemenpan-RB.

Penandatanganan komitmen itu sendiri terhelat di Hotel Fairmont Jakarta. Acara tergelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Selain Kota Malang, ada 38 kepala daerah yang berkomitmen. Puluhan kepala daerah tanda tangan di depan Menpan-RB Tjahjo Kumolo.

Harapannya, komitmen tersebut menjadi kunci terbangunnya MPP. Sehingga masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya.

Menpan-RB Tjahjo Kumolo membenarkan. Pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen kuat.

Pembangunan MPP membutuhkan sinergi pimpinan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Komitmen ini menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP.

“Kami membangun komitmen Bapak/Ibu sekalian. Dengan tujuan mempercepat proses pelayanan publik. Kami mendorong kecepatan aparatur pemerintah memberikan layanan yang terbaik,” ujarnya, Selasa (2/3).

Di sisi lain, 2021 adalah momentum bangkit dari krisis. Karena, ada perubahan sistem birokrasi dan pelayanan publik.

Pemerintah Indonesia harus bisa menjawab tantangan global. Serta bertransformasi menuju negara maju.

Pembangunan MPP di berbagai daerah akan gencar. Karena, sudah berdiri 35 MPP di seluruh Indonesia.

Kabar Lainnya : Mal Pelayanan Publik adalah Reformasi Kelembagaan.

Tetapi, karakterisktiknya sesuai dengan daerah masing-masing. Baik dari pengintegrasian layanan, sistem, maupun sarana prasarana.

Pemkot Malang sudah mematangkan kesiapan operasional MPP. Kota Malang bakal menempatkan MPP di Alun-Alun Mal.

Rencananya Pemkot Malang akan segera melaunching MPP. Yakni pada bulan Agustus tahun 2021 ini.

“Kami minta bulan Agustus 2021 tinggal penyempurnaan akhir,” ujar Sutiaji.

Sutiaji mengatakan bahwa persiapan MPP sudah cukup matang. Dia juga berharap MPP mempermudah masyarakat mengurus dokumen.

Terlebih, lokasinya strategis karena ada di pusat kota. “Goalnya adalah bagaimana masyarakat terlayani dengan baik. Sekaligus bisa memangkas birokrasi dan meniadakan calo,” ujar Sutiaji.

Kadiskominfo Kota Malang M Nur Widianto, Wali Kota Malang Sutiaji dan Kepala DPM-PTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso. (Foto : Humas Pemkot Malang)

Sutiaji juga ingin bersinergi dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri. Nantinya PTN PTS bisa ikut membuka layanannya di MPP.

“Saya punya inisiasi kerja sama dengan APTISI dan PTN. Ketika mahasiswa perlu dokumen ijazah maka bisa ke Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.

Karena semua sudah serba connecting dengan database. Itu belum dimiliki daerah lain,” tandas Sutiaji.

Kepala DPM-PTSP Kota Malang Erik Setyo Santoso mengamini. Pemkot Malang sudah refocusing anggaran covid-19.

Sehingga, Alun-Alun Mal akan memiliki 200 layanan publik. Lokasi MPP ada di lantai tiga.

“Kami sudah membahas sejak tahun lalu. Sudah banyak instansi yang bergabung. Kurang lebih ada 200 jenis layanan,” kata Erik.(carep-04/yds)

Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Pembangunan Rumah Warga Terdampak Gempa Bumi Malang Dimulai

Diterbitkan

,

Pembangunan Rumah Warga Terdampak Gempa Bumi Malang Dimulai
Warga bergotong royong memulai pembangunan rumah warga di Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sejumlah warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Malang pekan lalu tampaknya sudah bisa bernafas lega.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Malang kini mulai membangun rumah para warga. Program pembangunan itu terlaksana di Dusun Sumbermanggis, Desa Jogomulyan, Sabtu (17/4) hari ini.

Sekretaris Desa Jogomulyan, Rendi Septian membenarkan. Di Desanya ada 14 rumah yang mendapatkan renovasi. Menurutnya, dana pembangunan itu bersumber dari Pemerintah Kabupaten Malang.

“Iya, mulai pembangunan dari biaya dari Pemerintah Kabupaten Malang. Hanya saja, berapa jumlah biayanya per rumah saya tidak paham,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan bahwa pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi itu bersumber dari BTT (Belanja Tidak Terduga) Pemerintah Kabupaten Malang.

“Nilainya mancapai Rp 6,7 Miliyar dari dana BTT,” tuturnya.

Pembangunan rumah warga itu, menurut politisi PDIP itu akan terjadi secara bertahap. Untuk tahap pertama estimasinya sebanyak 14 rumah.

“Yang lain masih sedang tahap verifikasi. Tidak hanya untuk warga Kecamatan Tirtoyudo, tapi Dampit, dan Ampelgading juga,” ujarnya.

Lantas, selama masa verifikasi itu, warga terpaksa harus tinggal di tenda yang tersedia di beberapa titik Kabupaten Malang.

“Ya terpaksa harus tinggal di tenda. Makanya kami (Pemkab) Malang menyediakan tenda khusus,” pungkasnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

Wajibkan Masker, Aparat Kedungkandang Tegur Pelanggar Di Lesanpuro

Diterbitkan

,

Wajibkan Masker, Aparat Kedungkandang Tegur Pelanggar Di Lesanpuro
Petugas di Lesanpuro saat memberi teguran dan mendata pelanggar prokes. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Pelaksanaan operasi yustisi Kota Malang tergelar pagi tadi, Sabtu(17/4).

Operasi ini menegakkan disiplin dan penertiban prokes wajib masker di wilayah Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang.

Panit Lantas Polsek Kedungkandang Ipda Dandu Iswanto, memimpin apel persiapan operasi pukul 08.30 WIB. Sementara, pasukan gabungan terdiri dari TNI Polri dan jajaran Pemkot Malang.

Titik operasi adalah di depan kantor Kelurahan Lesanpuro kedungkandang.

Ipda Dandu Iswanto mewakili Kapolsek Kedungkandang. Kemudian, Bati Bhakti TNI Pelda Sri Purwanto mewakili Danramil.

Lurah Lesanpuro Suwandi hadir bersama SekLur Nico Dadik Prayoga. Termasuk Kasi Trantib Lesanpuro Lilik.

Babinsa Lesanpuro Serda Syamsuri, Bhabinkamtibmas Lesanpuro Aiptu Abdul Hadi dan Satpol PP Kota Malang juga standby di lokasi.

Kabar Lainnya : Sikat HP Teman, Kawanan Remaja Lesanpuro Ditangkap Polisi.

Tim gabungan menyisir pengguna jalan yang melintas di depan Kelurahan Lesanpuro Jalan Ki Ageng Gribig Kecamatan Kedungkandang.

“Kegiatan operasi gabungan ini bertujuan menegakkan disiplin dan menertibkan prokes wajib masker,” ujar Bati Bhakti TNI Pelda Sri Purwanto.

Petugas memakai sejumlah aturan untuk mendasari operasi. Misalnya Inpres No.6, perda No.2 tahun 2020, Pergub No.53 tahun 2020 dan Perwali No.30 tahun 2020.

Operasi yustisi melakukan penindakan dan pembagian masker kepada masyarakat dan pengendara roda dua dan empat.

Pukul 10.00 WIB, Operasi yustisi dan pembagian masker selesai. Total pelanggaran tidak memakai masker 15 orang dan tidak pakai helem 10 orang.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Sepekan Paska Gempa, Bantuan Di Majang Tengah Dampit Belum Turun

Diterbitkan

,

Sepekan Paska Gempa, Bantuan Di Majang Tengah Dampit Belum Turun
Warga Dusun Majang Tengah Warak saat membersikan material salah satu rumah warga setempa yang ambruk akibat gempa bumi. (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Bantuan pemerintah terhadap korban terdampak gempa bumi Malang pekan lalu lambat. Sebagian masyarakat menilai pemerintah lamban.

Karena, hingga saat ini, satu pekan berselang bantuan nyata dari pemerintah, baik pusat maupun daerah belum juga turun.

Sementara selama ini, bantuan seperti sembako dan logistik bangunan mayoritas dari donatur swasta.

“Belum ada bantuan, baik sembako maupun semen untuk perbaikan rumah kami,” ungkap salah satu anggota Pemuda Karang Taruna Perak, Desa Majang Tengah, Agus Sutrisno, Sabtu (17/4).

Kabar Lainnya : BMKG Siapkan Gempa Buatan Simulasi Tsunami.

Walaupun, kebutuhan makan bagi masyarakat yang berada di tenda pengungsian masih aman. Menurut Agus, kebutuhan makan warga tercukupi dari dapur umum PMI Kabupaten Malang, Kementerian Sosial.

“Lalu bagaimana dengan kebutuhan perbaikan rumah kami? Ya kita mencari donatur dari kenalan-kenalan kami,” sambungnya.

“Alhamdulillah cukup kalau untuk perbaikan rumah yang rusak ringan. Nah, untuk warga yang berada di pengungsian ini kasihan,” katanya.

Sementara itu, Sektetaris Desa Majang Tengah, Nurhayati mengatakan bahwa kebutuhan semen yang masuk ke desa memang sudah ada. Hanya saja, mayoritas bersumber dari dermawan donatur swasta.

“Ada ratusan sak semen yang sudah masuk ke kami, dari berbagai donatur, dan sudah kami distribusikan ke dusun-dusun di Desa Majang Tengah yang terdampak gempa bumi,” ujarnya.

Namun, Nurhayati membenarkan bahwa bantuan dari pemerintah secara resmi belum ada.

“Belum ada yang masuk. Kita masih melakukan pendataan,” pungkasnya.

Sebelum ini, jumlah kerusakan akibat gempa bumi di Kabupaten Malang per 16 April 2021 mencapai 6.619 rumah.

Sebanyak 1.491 di antaranya rusak berat, 1.922 rusak ringan, dan 2.306 rusak ringan.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com