Connect with us

Pemerintahan

Sutiaji Lantik 6 Pejabat, Hadi ‘Soni’ Santoso Pj Sekda Pemkot Malang

Diterbitkan

,

Sutiaji Lantik 6 Pejabat, Hadi 'Soni' Santoso Pj Sekda Pemkot Malang
Pelantikan pimpinan tinggi pratama Pemkot Malang (Foto: Fathi)

KABARMALANG.COM – Wali Kota Malang, Sutiaji lantik 6 pejabat baru. Eselon yang terlantik pimpinan Tinggi Pratama. Pelantikan terhelat di Ruang Sidang Balai Kota, Senin (1/3).

Enam pejabat tersebut antara lain : Tabrani, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik. Kemudian, Drs Totok Kasianto, Kepala BKPSDM Kota Malang.

Selanjutnya dr. Husnul Muarif, Kadinkes Kota Malang. Kemudian Muhammad Nur Widianto, Kadiskominfo Kota Malang.

Setelah itu, Muhammad Sailendra, Kadiskopindag Kota Malang. Serta Heru Mulyono, Kadishub Kota Malang.

Sutiaji juga menunjuk Pj Sekda Kota Malang. Yakni, Kepala DPUPRPKP Hadi Santoso. Soni, sapaannya, menggantikan Wasto yang telah purna tugas.

Durasi jabatan Pj tersebut maksimal hanya tiga bulan. Sehingga, Soni hanya mengisi kekosongan jabatan sekda. Saat ini pun sedang terlaksana seleksi Sekda Kota Malang.

Sutiaji menuturkan alasan penunjukan Hadi sebagai sekda yang baru. Karena, Soni termasuk pejabat senior.

“Beliau kan sudah tidak masuk pada pencalonan mendatang. Saya kira netralitas harus kita junjung tinggi,” ujar Sutiaji kepada wartawan di Balai Kota, Senin (1/3).

Sutiaji juga mengatakan proses seleksi Sekda akan segera terbuka. “Pansel akan segera buka. Insyaallah hari ini saya akan bertemu dengan pansel,” ujarnya.

“Ketua panselnya Sekda Pemprov dan Sekretarisnya Kepala BKD Pemprov. Sementara, anggotanya Prof Haris. Yang kedua Prof Bambang,” tambahnya.

Dalam pertemuan pansel, Sutiaji bakal membahas daftar nama calon Sekda. Kemudian, pansel akan menyaring nama yang masuk kriteria. Termasuk, memenuhi persyaratan administrasinya.

Setelah lantik 6 pejabat, Sutiaji fokus target jangka pendek.

Kabar Lainnya : Inilah Kriteria Pengganti Sekda Kota Malang Versi Sutiaji.

Pj Sekda Kota Malang mengamini. Durasi jabatannya pendek. Tetapi, Soni akan mengebut banyak pekerjaan.

“Tadi penekanan pak Wali, yang pertama LKPJ. Ya kami kebut. Karena ini sudah bulan terakhir, itu yang kami kejar,” ungkapnya.

“Juga nanti nota keuangan, RKPD 2020. KUA-PPAS, APBD perubahan, cukup banyak ini.  Waktunya mepet, harus segera selesai dalam jangka pendek,” lanjutnya.

Hadi memohon dukungan seluruh pihak. Untuk membantu pembangunan di Kota Malang.(fat/yds)

Advertisement
Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pemerintahan

Pemprov Mulai Bangun Rumah Terdampak Gempa, Kodam Siap Dukung

Diterbitkan

,

Pemprov Mulai Bangun Rumah Terdampak Gempa, Kodam Siap Dukung
Gubernur Jawa Timur saat melakukan peletakan batu pertama rumah warga terdampak gempa bumi, Sabtu (17/4). (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Forkopimda Provinsi Jawa Timur menggelar peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah korban terdampak gempa bumi.

Acara peletakan batu pertama ini terlaksana di Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Sabtu (17/4).

Tampak hadir dalam peletakan batu pertama itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Begitu juga Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Suharyanto.

Tidak ketinggalan Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta. Hadir pula Forkompinda Kabupaten Malang.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan pembangunan itu memakai pembiayaan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Sementara itu, petugas saat ini juga sedang melakukan validasi rumah-rumah yang warga yang terdampak gempa bumi,” ujar Khofifah saat peletakan batu pertama pembangunan rumah di Desa Jogomulyan, Tirtoyudo.

Menurutnya, validasi itu menyesuaikan kategori kerusakan, berat, sedang, atau ringan. “Guna mendapatkan dana stimulan dari BNPB.

Khofifah menargetkan, validasi data itu rampung dalam jangka waktu 5 hari ke depan. Kemudian pemerintah daerah akan mengirimnya ke BNPB.

“Dana stimulan itu nantinya di luar biaya pengerjaan. Maka kami berharap anggota TNI Polri bisa membantu melakukan percepatan,” tuturnya.

Supaya, warga tidak terlalu lama berada di pengungsian. Sebab, penyebaran covid-19 hingga saat ini belum benar-benar berhenti.

“Jadi tentunya, berada di rumah akan lebih aman daripada berada di tempat pengungsian,” jelasnya.

Kabar Lainnya : BMKG Siapkan Gempa Buatan Simulasi Tsunami.

Sementara itu, Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Suharyanto mengamini.

Dia juga siap mendukung percepatan pembangunan rumah korban terdampak gempa bumi tersebut.

“Ada ribuan baik jajaran Kodam V/Brawijaya maupun di luar satuan Kodam V/Brawijaya yang membantu warga di sini,” tandasnya.

“Untuk membantu percepatan pembangunan nanti kita akan menerapkan sistem rolling pada jajaran kami,” katanya.

Sebab, mengingat kondisi saat ini masih bulan Ramadan dan kondisi moril anggota. “Jadi 1 pekan sekali kita rolling untuk membantu warga,” pungkasnya.

Di wilayah Malang sendiri, terdapat tiga kesatuan teritorial yang membawahi Malang Raya. Yaitu Korem 083/Bdj, Kodim 0818 Malang-Batu dan Kodim 0833 Kota Malang.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

Pemerintahan

Pembangunan Rumah Warga Terdampak Gempa Bumi Malang Dimulai

Diterbitkan

,

Pembangunan Rumah Warga Terdampak Gempa Bumi Malang Dimulai
Warga bergotong royong memulai pembangunan rumah warga di Desa Jogomulyan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. (Foto: Imron Haqiqi)

 

KABARMALANG.COM – Sejumlah warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Malang pekan lalu tampaknya sudah bisa bernafas lega.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Malang kini mulai membangun rumah para warga. Program pembangunan itu terlaksana di Dusun Sumbermanggis, Desa Jogomulyan, Sabtu (17/4) hari ini.

Sekretaris Desa Jogomulyan, Rendi Septian membenarkan. Di Desanya ada 14 rumah yang mendapatkan renovasi. Menurutnya, dana pembangunan itu bersumber dari Pemerintah Kabupaten Malang.

“Iya, mulai pembangunan dari biaya dari Pemerintah Kabupaten Malang. Hanya saja, berapa jumlah biayanya per rumah saya tidak paham,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto mengatakan bahwa pembangunan rumah warga terdampak gempa bumi itu bersumber dari BTT (Belanja Tidak Terduga) Pemerintah Kabupaten Malang.

“Nilainya mancapai Rp 6,7 Miliyar dari dana BTT,” tuturnya.

Pembangunan rumah warga itu, menurut politisi PDIP itu akan terjadi secara bertahap. Untuk tahap pertama estimasinya sebanyak 14 rumah.

“Yang lain masih sedang tahap verifikasi. Tidak hanya untuk warga Kecamatan Tirtoyudo, tapi Dampit, dan Ampelgading juga,” ujarnya.

Lantas, selama masa verifikasi itu, warga terpaksa harus tinggal di tenda yang tersedia di beberapa titik Kabupaten Malang.

“Ya terpaksa harus tinggal di tenda. Makanya kami (Pemkab) Malang menyediakan tenda khusus,” pungkasnya.(im/yds)

Lanjutkan Membaca

COVID-19

Wajibkan Masker, Aparat Kedungkandang Tegur Pelanggar Di Lesanpuro

Diterbitkan

,

Wajibkan Masker, Aparat Kedungkandang Tegur Pelanggar Di Lesanpuro
Petugas di Lesanpuro saat memberi teguran dan mendata pelanggar prokes. (Foto : Istimewa)

 

KABARMALANG.COM – Pelaksanaan operasi yustisi Kota Malang tergelar pagi tadi, Sabtu(17/4).

Operasi ini menegakkan disiplin dan penertiban prokes wajib masker di wilayah Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang.

Panit Lantas Polsek Kedungkandang Ipda Dandu Iswanto, memimpin apel persiapan operasi pukul 08.30 WIB. Sementara, pasukan gabungan terdiri dari TNI Polri dan jajaran Pemkot Malang.

Titik operasi adalah di depan kantor Kelurahan Lesanpuro kedungkandang.

Ipda Dandu Iswanto mewakili Kapolsek Kedungkandang. Kemudian, Bati Bhakti TNI Pelda Sri Purwanto mewakili Danramil.

Lurah Lesanpuro Suwandi hadir bersama SekLur Nico Dadik Prayoga. Termasuk Kasi Trantib Lesanpuro Lilik.

Babinsa Lesanpuro Serda Syamsuri, Bhabinkamtibmas Lesanpuro Aiptu Abdul Hadi dan Satpol PP Kota Malang juga standby di lokasi.

Kabar Lainnya : Sikat HP Teman, Kawanan Remaja Lesanpuro Ditangkap Polisi.

Tim gabungan menyisir pengguna jalan yang melintas di depan Kelurahan Lesanpuro Jalan Ki Ageng Gribig Kecamatan Kedungkandang.

“Kegiatan operasi gabungan ini bertujuan menegakkan disiplin dan menertibkan prokes wajib masker,” ujar Bati Bhakti TNI Pelda Sri Purwanto.

Petugas memakai sejumlah aturan untuk mendasari operasi. Misalnya Inpres No.6, perda No.2 tahun 2020, Pergub No.53 tahun 2020 dan Perwali No.30 tahun 2020.

Operasi yustisi melakukan penindakan dan pembagian masker kepada masyarakat dan pengendara roda dua dan empat.

Pukul 10.00 WIB, Operasi yustisi dan pembagian masker selesai. Total pelanggaran tidak memakai masker 15 orang dan tidak pakai helem 10 orang.(carep-04/yds)

Lanjutkan Membaca

Terpopuler

WeCreativez WhatsApp Support
Marketing Kabarmalang.Com