Jelang Coblosan, Gerakan Anti Politik Uang Bermunculan

 

KABARMALANG.COM – Gerakan anti politik uang bermunculan di Kabupaten Malang. Dua di antaranya berasal dari PDIP dan LiRa Malang.

Gerakan Anti Money Politics LiRa pun diperkenalkan Senin (7/12). Gerakan itu dideklarasikan di Kecamatan Kepanjen. Satgas ini akan disebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

“Sebagaimana namanya, Satgas ini nantinya mengawasi praktik ‘serangan fajar’. Ini untuk mengawasi tim paslon Pilkada Kabupaten Malang,” ungkap Bupati LiRa, HM Zuhdy Achmadi.

Didik, sapaannya, menegaskan dugaan money politic akan dilaporkan Bawaslu. Koordinasi juga akan dilakukan dengan Gakkumdu.

“Kami mengimbau semua paslon maupun tim sukses saling menjaga. Kondusivitas Pilkada Kabupaten Malang harus dijaga. Jangan melakukan gerakan yang melanggar aturan perundang-undangan. Khususnya, money politics dan mobilisasi massa untuk memilih paslon,” jelasnya.

Gerakan Anti Money Politic LiRa akan melakukan patroli. Pemantauan dan pengawasan serta pengaduan masyarakat juga dilaksanakan.

“Misalnya, ada temuan terkait money politics dan mobilisasi massa. Segera laporkan. Kami pun siap menerima pengaduan,” terang Didik.

Ada 99 orang menjadi tim Anti Money Politic LiRa. Menurutnya, satgas ini tidak berafiliasi dengan salah satu paslon.

“Gerakan ini murni dari LiRa agar tercipta Pilkada damai. Kami bergerak sampai nanti penetapan. Kami sebetulnya sudah bergerak sebelum deklarasi ini. Namun kami belum pernah sampaikan ke publik. Hari ini kita kenalkan kepada publik,” tandasnya.

 

PDIP Bentuk Satgas Politik Uang

Sebelumnya, PDIP Kabupaten Malang mendeklarasikan Satgas Money Politics. Satgas ini menggandeng tim hukum paslon Sanusi-Didik Gatot Subroto.

Satgas ini dibentuk pada masa tenang Pilkada Kabupaten Malang. Tujuannya, untuk mengantisipasi ‘serangan fajar’.

Yaitu, politik bagi-bagi uang oleh oknum dengan tendensi politis. Supaya, penerima uang mencoblos paslon tertentu.

Satgas Money Politics telah disebar di tiap kecamatan. Satgas juga ada hingga di desa-desa. Hingga sekarang, diklaim sudah ada laporan dugaan politik uang.

“Data didapat dari lapangan selama kampanye dan minggu tenang. Data bisa berubah-ubah dan bertambah. Ini didasari laporan tim lapangan yang terus update,” kata Ketua BBHAR DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Agus Subyantoro SH, Minggu (6/12).

Menurutnya, Satgas Money Politics ini tidak bekerja sendiri. Mereka tetap berkoordinasi dengan kepolisian dan Bawaslu. Termasuk, panwascam dan PAC PDIP.

“Kami berharap proses coblosan berjalan tanpa politik uang. Sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah. Pemilih juga bebas menggunakan hak pilih sesuai hati nurani. Sekaligus pembelajaran pemilihan Bupati tanpa embel-embel money politics,” tutupnya.

Saat ini, Pilkada Kabupaten Malang sedang masa tenang. Besok adalah hari terakhir masa tenang. Coblosan, dihelat 9 Desember 2020.(im/carep-04/yds)